Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan jajaran Dinas Dukcapil di daerah agar proaktif mendorong masyarakat yang belum memiliki KTP-el untuk mengurusnya.
Pasalnya, dokumen itu merupakan syarat yang digunakan untuk memilih pada saat pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.
“Jangan sampai nanti yang mereka memiliki hak untuk memilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri. Dan identitas diri ini yang paling utama sekali lagi adalah KTP elektronik,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (06/10).
Baca juga: Dukcapil Upayakan Terus Integrasi Pelayaan Publik Berbasis NIK
Tito mengimbau Ditjen Dukcapil di 309 daerah yang melaksanakan pilkada agar mengupayakan pembuatan e-KTP bagi masyarakat yang belum memiliki sebelum hari pemungutan suara.
Tito mengingatkan, tidak boleh lagi terjadi kelangkaan blangko seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, anggaran pemenuhan blanko untuk tahun ini sudah dipenuhi oleh Menteri Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi kekompakan dan kerja keras Ditjen Dukcapil beserta jajaran dalam mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2020. Ia mengakui data Dukcapil digunakan oleh pihak penyelenggara untuk memeriksa data potensial pemilih.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dukcapil, kekompakan rekan-rekan dari atas sampai dengan ke bawah itu sudah bisa membuat sistem database yang baik,” ujarnya.
Tito berharap, Ditjen Dukcapil berperan aktif dalam program-program penanganan Covid-19.
“Data Dukcapil menjadi sangat penting untuk menjadi data utama dalam rangka mendistribusikan bansos dengan cepat dan tepat sasaran. Ini direkonsiliasi dengan data-data yang lain seperti data BPJS, data penduduk miskin dan lain-lain, ini sudah kita lakukan,” tutupnya.
