Connect with us

Nasional

Mendagri Dorong Kabupaten Banggai Agresif Lakukan Testing Covid-19 

Published

on

Channel9.id-Luwuk. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Kabupaten Banggai agar melakukan testing Covid-19 secara agresif. Hal itu perlu diperbanyak untuk menggambarkan laju penularan sesuai kondisi di lapangan. Pasalnya, tidak ada satu pihak pun yang tahu kapan pandemi ini bakal usai.

Hal itu disampaikan Mendagri saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai, Sabtu (25/9/2021). Ia berharap, agar testing Covid-19 tersebut tidak hanya dilakukan dengan antigen, tetapi juga PCR test.

“Kalau bisa, di Kabupaten Banggai juga ada PCR test, sekarang banyak dibuka PCR test itu bukan lagi monopoli pemerintah, banyak vendornya dengan harga yang terjangkau, dengan APBD, termasuk sampai ke pelatihan dan penyediaan reagen-nya,” ujar Tito saat melakukan konferensi pers usai bertemu dengan Bupati Banggai beserta jajarannya.

Baca juga: Turun Lagi, Positif Covid-19 RI Tambah 2.137

Langkah itu, lanjutnya, untuk menambah testing Covid-19 selain menggunakan antigen. Kendati demikian, testing tetap bisa dilakukan bersamaan dengan menggunakan antigen. Meskipun antigen bukanlah standar utama dalam melakukan testing Covid-19. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat mempercepat penanganan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga risiko penyakitnya dapat berkurang.

Di lain sisi, dengan skema pelibatan pihak lain ini juga, dapat membantu Kabupaten Banggai untuk memperoleh hasil testing yang lebih cepat, dibanding mengirim sampel ke daerah lain seperti ke Kota Palu.

“Karena kalau delay-nya sampai seminggu sampai berminggu-minggu, nanti oleh staf yang menginput data yang minggu lalu ditumpukin sama minggu ini, akibatnya meledak naik, padahal tidak segitu,” ujar Tito.

Dengan adanya fasilitas uji sampel ini juga dapat membantu daerah sekitar seperti Morowali, Banggai Kepulauan, dan lainnya dalam melakukan testing Covid-19.

Lebih jauh Tito  mengatakan indikator pengendalian Covid-19 menunjukkan hasil yang baik, di tingkat nasional, provinsi, termasuk Kabupaten Banggai.

“Ditandai dengan menurunnya kasus positif Covid-19, dan angka bed occupancy ratio di bawah 50 persen. Selain itu, angka kematian juga turut menurun, dan angka kesembuhan mengalami peningkatan,”tandasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Update Covid-19 RI, Positif 723

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan 723 kasus positif Covid-19 pada hari ini, Kamis (28/10). Dengan demikian total positif Covid-19 berjumlah 4.242.532.

Sebanyak 984 pasien dinyatakan bebas dari Covid-19, sehingga total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 4.086.759.

Baca juga: Kasus Covid-19 Menurun, Menkeu: Stabilitas Sistem Keuangan Normal 

Namun, 34 pasien Corona dinyatakan meninggal dunia, naik dari sehari sebelumnya yang mencatat 29 kematian.  Sehingga total pasien wafat terpapar Covid-19 berjumlah 143.333.

Adapun kasus aktif hari ini tercatat 12.440. Kasus aktif artinya pasien yang dinyatakan masih positif Corona hingga hari ini. Kasus aktif Covid-19 hari ini turun 295 dari hari sebelumnya. Jumlah suspek yang dipantau hari ini. Ada 7.248 suspek yang dipantau. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 259.541.

Continue Reading

Nasional

Mendagri Lantik Sejumlah Pejabat di Kemendagri dan BNPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pelantikan dilakukan di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Rabu (27/10/2021).

Dalam sambutannya, Tito menjelaskan mutasi perpindahan jabatan merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, termasuk di Kemendagri dan BNPP. Tujuannya adalah untuk penyegaran, regenerasi, mengisi kekosongan, dan lain-lain.

“Diharapkan dengan adanya pergantian jabatan akan dapat lebih memicu dan memacu kinerja organisasi kita, baik Kemendagri maupun BNPP,” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Pantau Pilkades Serentak di 6 Kabupaten 

Tito mengungkapkan, para pejabat yang dilantik merupakan hasil dari seleksi. Karena itu, ia mengimbau para pejabat yang terpilih untuk melaksanakan amanahnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Jalankan amanah ini secara maksimal dengan hati yang tulus. Dan yang belum berkesempatan terpilih saya minta tetap saja bekerja, ada waktunya dan ada masanya, sambil tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,”ucapnya.

Lebih lanjut Tito meminta para pejabat yang sudah dilantik untuk menjaga hubungan komunikasi baik dari jajaran atas hingga bawah. Menurutnya, Mendagri, hubungan personal menjadi sangat penting, karena dapat menembus batas-batas formal. Untuk itu, upaya membangun hubungan baik dengan semua pihak di internal Kemendagri, BNPP maupun eksternal menjadi kewajiban.

“Sekali lagi selamat bertugas bagi rekan-rekan yang terpilih dan saya selaku pimpinan Kemendagri dan BNPP menunggu hasil kinerja yang terbaik dari rekan-rekan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp100 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, masyarakat yang melanggar kegiatan kekarantinaan kesehatan bisa mendapatkan sanksi penjara selama 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta.

“Apabila masyarakat melanggar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta,” kata Rusdi Hartono dalam program Dialog Produktif Kabar Kamis bertajuk Karantina Wajib untuk Semua, demi Indonesia Bebas Pandemi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Kamis 28 Oktober 2021.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ketidaktertiban masyarakat terhadap penanganan wabah penyakit menular juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Mafia Lolos Karantina Covid-19

Warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular, kata Rusdi, dapat memperoleh sanksi berupa hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

“Ini dua undang-undang dan beberapa pasal yang digunakan. Sekarang bagaimana memastikan bahwa aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Rusdi.

Mengutip ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rusdi menyatakan bahwa penting untuk memastikan kenyamanan warga yang menjalani karantina guna mencegah munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti meloloskan diri dari lokasi karantina sebelum durasi karantina berakhir.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap wilayah harus mampu memastikan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada.

Jika seluruh masyarakat berkomitmen untuk mencegah Covid-19 kembali menyebar di Indonesia, tentunya aturan-aturan dan arahan yang tertuang di dalam surat edaran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat.

“Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar negeri,” ujar Rusdi.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC