Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggandeng KPK untuk mengawasi pengelolaan dana daerah untuk tahun anggaran 2020 mendatang.
Pernyataan ini disampaikan Tito usai bertemu dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata dan Saut Situmorang.
“Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp 800-an triliun anggaran yang akan di-transfer ke daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” ujar Tito Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Mantan Kapolri ini mengaku mendapat banyak masukan. Tito mengatakan, KPK sendiri sudah cukup lama bekerjasama dengan Kemendagri untuk melakukan pengawasan.
“Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti akan menjadi salah satu masukan untuk rencana aksi ke depan tahun 2020,” kata Tito.
Tito menyebut setidaknya ada 8 elemen yang akan diawasi oleh KPK.
“Ada elemen yang diintervensi atau diawasi, mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal-hal lain. Dan KPK ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri,” ujarnya.
Hal tersebut akan disosialisasikan dalam musyawarah yang digelar Kemendagri bersama seluruh kepala daerah pada bulan Desember 2019.
“Saya ulangi di bulan Desember kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas prioritas yang perlu dilaksanakan oleh daerah dalam perencanaannya, mensinkronkan sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan pihaknya akan fokus pada mandat dan visi misi dari Presiden. Visi misi yang dimaksud Alex tersebut di antaranya pembenahan infrastruktur, pembinaan SDM, serta perbaikan iklim investasi.
“KPK juga akan memfokuskan ke area situ, nanti kita akan koordinasi dengan Mendagri, terutama untuk supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari bapak presiden supaya ada sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah di daerah, itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama dengan kemendagri,” kata Alex.
