Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menyoroti pekerjaan rumah besar pemerintah daerah: menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Kuncinya, kata Tito, sederhana tapi sering gagal di lapangan: bantuan sosial harus tepat sasaran.
“Kalau data salah, bantuan juga salah alamat. Yang miskin bisa tidak kebagian, sementara yang mampu malah menerima,” kata Tito dalam rapat koordinasi di kantor Kemendagri, Senin (8/9/2025).
Tito menekankan, penyaluran bantuan wajib mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digarap Badan Pusat Statistik (BPS) dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data ini, lanjutnya, diperkaya dengan informasi detail seperti penghasilan hingga kondisi rumah warga. “Supaya intervensinya tepat, tidak asal kasih bantuan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah tak sekadar menyalin program pusat, tapi membaca akar persoalan kemiskinan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kemiskinan di satu daerah bisa berbeda penyebab dengan daerah lain. “Harus dicari apa yang bikin warga setempat tidak maju-maju. Lalu bikin solusi spesifik,” tegas Tito.
Nada serupa datang dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Cak Imin—begitu ia akrab disapa—mengingatkan bahwa inflasi daerah punya dampak langsung terhadap garis kemiskinan. “Kalau harga naik, otomatis jumlah orang miskin bertambah. Jadi pengendalian inflasi itu vital,” katanya.
Muhaimin menambahkan, penghapusan kemiskinan ekstrem tak cukup hanya dengan bansos. Ia mendorong strategi tiga jalur yaitu meringankan beban dasar lewat jaminan sosial, meningkatkan pendapatan lewat akses kerja, serta menghapus kantong-kantong kemiskinan dengan membenahi hunian dan infrastruktur dasar.
Baca juga: Menteri Tito Minta Kepala Daerah Perkuat Satlinmas, Redam Gejolak dari Bawah
