Channel9.id-Jakarta. Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Inpres itu, harus disosialisasikan dan ditindaklanjuti dengan masif.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 yang digelar melalui video conference di ruang Sasana Bhakti Praja kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (10/08).
“Beliau menghendaki sosialisasi yang lebih intensif dan kita sudah paham protokol kesehatan yang paling utama adalah, penggunaan masker, kemudian cuci tangan baik dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis zat yang bisa melemahkan virusnya yaitu diantaranya adalah alkohol klorin dan lain-lain dan juga jaga jarak serta menghindari kerumunan sosial,” ujarnya.
Rapat koordinasi juga dihadiri Kepala BNPB, Doni Monardo, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, para Gubernur se-Indonesia, Bupati dan Walikota se-Indonesia Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan para Kepala BPBD Provinsi.
Mendagri menilai, dalam pelaksanaannya sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan belum maskimal. Masih banyak masyarakat yang belum menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, bahkan berkerumun. Hal ini menimbulkan potensi penularan masih tinggi.
“Kemudian beliau (Presiden Jokowi) menghendaki kegiatan yang benar-benar all out. Kita tahu kita negara demokrasi dan ada desentralisasi dimana kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi pusat dan daerah,”katanya.
Menurut Tito, jika mesin pusat bergerak tanpa didukung daerah, akan sulit untuk total dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu, diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita bergerak dengan struktur formal maupun juga struktur informal diantaranya adalah Tim Penggerak PKK yang telah diminta secara eksplisit oleh Bapak Presiden untuk bisa terlibat dalam rangka sosialisasi. Kemudian juga relawan-relawan, media dan lain -lain yang tadi malam kami bahas dengan bapak Menko Polhukam dengan istilah operasi darat dan operasi udara,” katanya.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, operasi darat berupa kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung terutama masyarakat bawah secara door to door. Selanjutnya kegiatan masif di udara melalui sosialisasi media, baik konvensional maupun media sosial dengan lebih sistematis serta lebih terstruktur dan terencana.
“Selanjutnya pada kesempatan ini juga bapak Mendes akan menjelaskan desa aman Covid-19. Prinsipnya desa aman Covid-19 dalam rangka untuk memperkuat ketahanan strategi, terutamanya adalah memperkuat strategi ada basis desa. Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan kepala desa maupun kepala daerah dan Forkopimda untuk memperkuat desa sebagai desa basis pertahanan terhadap penularan Covid-19,”jelasnya.
Tito pun menyebut contoh kampung tangguh, desa aman covid, dan lain-lain. Dirinya sebagai Mendagri juga sudah rapat dengan Mendes untuk membahas tentang standarisasi terkait desa aman Covid. Tapi tentunya tanpa mengurangi kreativitas serta local wisdom masing-masing daerah.
“Bapak Doni (Doni Monardo) menyampaikan misalnya penggunaan media wayang di beberapa daerah tertentu atau tokoh-tokoh agama, ulama, dan lain-lain. Jadi kita bergerak all out dalam rangka sosialisasi protokol kepatuhan protokol dan perubahan perilaku untuk mengikuti protokol demi menghindari Covid-19 ini betul-betul sampai ke grass root,”paparnya.
“Untuk itulah selain desa, kami juga sudah mengajukan usulan kepada Menkeu memperkuat juga kelurahan sebagai basis pertahanan juga atau perlawanan terhadap Covid-19,” sambung Tito.
Karena, ucapnya, ada keluhan di kota dan problem justru banyak di kota-kota. Soal penguatan kelurahan, sedang diupayakan termasuk soal anggarannya.
“Mudah-mudahan nanti bis disetujui, kami terus berusaha memperkuat kelurahan selain desa-desa,” pungkas Tito.
