Channel9.id – Jakarta. Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera merealisasikan bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan pascagempa. Bantuan tersebut berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 200 miliar.
Bantuan itu terdiri dari Rp 40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak gempa.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Tito secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026).
Tito menyoroti realisasi penggunaan bantuan tersebut yang masih lambat di sejumlah daerah. Ia meminta kepala daerah segera mempercepat penggunaannya agar bantuan dapat dirasakan masyarakat terdampak.
“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelasnya.
Kemendagri juga telah menerjunkan tim untuk membantu pemerintah daerah dalam mengasistensi penggunaan anggaran tersebut. Langkah ini dilakukan agar bantuan bisa segera disalurkan, termasuk kepada masyarakat di wilayah pelosok yang sulit dijangkau pemerintah pusat.
Infrastruktur Dasar Mulai Pulih
Tito mengatakan sebagian besar infrastruktur dasar di NTT saat ini sudah kembali berfungsi. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, hingga pelabuhan secara umum telah dapat digunakan meski masih ada sejumlah titik yang dalam penanganan.
Kondisi tersebut membuat mobilitas orang dan barang di NTT relatif lebih mudah dibandingkan penanganan bencana di Sumatera.
Karena itu, menurut Tito, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di pengungsian.
Ia juga meminta percepatan pendataan bangunan yang mengalami kerusakan, baik rumah maupun fasilitas umum. Data tersebut diperlukan sebagai dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyalurkan bantuan perbaikan rumah.
“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujarnya.
11 Ribu Dokumen Kependudukan Diterbitkan
Selain dukungan anggaran, Kemendagri juga membantu masyarakat terdampak gempa melalui pemulihan dokumen kependudukan.
Tito telah menugaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menerbitkan kembali dokumen masyarakat yang rusak atau hilang akibat gempa.
“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” kata Tito.
Kemendagri juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang.
Koordinasi dilakukan pula dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar dokumen seperti SIM, STNK, dan BPKB milik warga terdampak yang hilang dapat diterbitkan kembali secara gratis.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat terkait lainnya. Kepala daerah dari Provinsi NTT juga mengikuti rapat secara virtual.
Baca juga: DWP Kemendagri Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa di NTT
