Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Organisasi Massa (Ormas) harus mampu menjadi penyeimbang negara, dan pemerintah pun tidak boleh melarangnya.
Tito menjelaskan, ada titik equalibrium antara negara dan aktor non negara atau Ormas.
“Ketika inisiatif ormas mampu bekerjasama dengan negara sehingga tercipta saling percaya dan ini bisa terjadi jika ada ada komunikasi yang baik,” ujar Tito pada saat acara Anugerah Ormas Award Tahun 2019 di Kartika Chandra, Senin (25/11).
Ia menilai, tumbuh dan berkembangnya ormas adalah positif. Namun, ia tidak memungkiri jika terdapat ormas yang tidak paralel dengan batasan yang disebut di atas. Tito menyebut, ada ormas yang tidak menghargai, keluar dari etika kebangsaan Indonesia yang plural, dan pemahaman ideologi dan prakteknya membahayakan persatuan bangsa,” jelasnya.
“Ini harus tidak boleh terjadi, agar iklim demokrasi tetapi ada daya destruktif,” tegas Tito.
Mengisi kekosongan yang tidak dilakukan oleh pemerintah, karena ada gap dan area yang tak bisa dilakukan oleh pemerintah karena Indonesia yang luas sekali. Karena itu pemerintah merangkul ormas agar bisa berjalan dan dikerjakan bersama-sama, dengan tidak mendukung daya kritis ormas kepada negara.
Tito mengungkapkan, ada ormas yang memiliki militansi yang tinggi, beda dengan birokrasi yang diatur dengan aturan ASN yang ketat.
“Ormas ini tidak di bayar saja bekerja, apalagi kalau dibiayai oleh negara,” ujarnya.
Sebanyak delapan Ormas meraih penghargaan dari Kemendagri, karena telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga tetap tegaknya Pancasila, menjaga tetap bersatunya kemajemukan bangsa, termasuk menjaga keutuhan UUD 1945 sebagai ideologi negara,
Tito berharap, dengan penghargaan ini dapat memicu untuk bekerja lebih semangat lagi, demi kemajuan bangsa dan negara.
“Sedangkan kepada Ormas yang kurang baik, semoga mereka akan menyadari bahwa kegiatan positif yang bisa dilakukan dan meraih prestasi,” pungkasnya.
