Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari semua tingkatan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya dalam pidato pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025). Dalam forum tersebut, Tito memaparkan berbagai tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia menuntut pendekatan pembangunan infrastruktur yang beragam dan saling melengkapi. Menurutnya, kombinasi antarjenis transportasi menjadi penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang tersebar luas.
“Tidak mudah membangun infrastruktur. Kita juga memerlukan kombinasi transportasi udara, transportasi laut, serta transportasi darat. Selain itu, tentu saja, transportasi digital,” ujar Tito.
Ia juga menekankan bahwa sistem otonomi daerah yang dianut Indonesia memiliki dampak langsung terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur. Karena itu, penguatan peran daerah menjadi bagian dari upaya membangun secara lebih merata dan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Dalam hal pengelolaan anggaran, Tito menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengelola dana yang signifikan. Ia menyebutkan dari total anggaran nasional sekitar Rp4.000 triliun, sebanyak Rp938 triliun ditransfer ke daerah, ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp402 triliun.
“Dari anggaran dan sistem pemerintahan, Anda bisa melihat sejak awal bahwa ini cukup kompleks,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah memberikan ruang bagi masing-masing tingkatan untuk berperan sesuai skala. Pemerintah pusat menangani jalan nasional, gubernur bertanggung jawab atas jalan provinsi, dan bupati atau wali kota menangani jalan kabupaten atau kota.
Di tingkat desa, pembangunan juga didorong melalui alokasi dana desa yang telah berlangsung sejak 2015. Menurut Tito, skema ini memungkinkan pembangunan infrastruktur dari pusat hingga desa berjalan secara simultan dan saling menunjang.
“Mereka bisa menggunakan dana itu untuk membangun sistem jalan di tingkat desa juga,” terang Tito.
Selama satu dekade terakhir, sinergi antara pusat dan daerah telah membuahkan hasil di berbagai sektor. Infrastruktur sumber daya air, permukiman, jalan, transportasi, hingga sistem irigasi dan pembangunan desa disebut mengalami kemajuan signifikan.
“Setidaknya kami telah mencapai sejumlah target, seperti sumber daya air,” katanya.
Ia menyebut, hingga 2025, panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer. Sementara itu, jalan kabupaten dan kota hampir mencapai 500.000 kilometer, dan desa-desa telah membangun lebih dari 33.000 kilometer jalan serta fasilitas pendukung lainnya.
Lebih lanjut, Tito kembali menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa pendekatan kolaboratif lintas sektor perlu terus diperkuat ke depan.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, baik secara nasional dengan pendekatan whole of government, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, termasuk semua pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi adalah kata kuncinya,” tandas Tito.
HT
