Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan progres positif. Namun, ia tak menampik pemulihan masih memerlukan percepatan di sejumlah wilayah terdampak.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera itu menjelaskan, indikator pemulihan meliputi fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
“Kami melihat Sumbar relatif paling cepat. Dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak, dan di 13 daerah, pemerintahan maupun (aktivitas) masyarakat sudah berjalan relatif lancar,” kata Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, kemajuan signifikan juga terjadi di sebagian besar wilayah Sumut, meskipun beberapa daerah masih memerlukan perhatian khusus. Sementara itu, sejumlah wilayah di Aceh berangsur mendekati kondisi normal, meskipun beberapa daerah seperti Aceh Tamiang masih membutuhkan penanganan intensif.
Di samping itu, Tito memastikan progres penanganan pengungsi berjalan baik, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Mantan Kapolri itu menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
“Huntap menjadi prioritas yang paling penting. Kemudian, hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan dan jalan (harus segera ditangani karena) memang menjadi jalan utama,” jelasnya.
Di sisi lain, Tito mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen. Ia mengatakan, pemerintah memprediksi proses pemulihan secara menyeluruh akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan.
“Masalahnya luas dan kompleks. Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun rencana induk (renduk) untuk jangka waktu tiga tahun,” ucapnya.
HT
