Channel9.id – Padang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat dengan fokus pada empat daerah terdampak utama. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Penegasan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, Selasa (13/1/2026). Rapat tersebut merupakan forum ketiga dalam rangkaian kerja maraton percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra setelah Aceh dan Sumatera Utara.
Dalam rapat tersebut, Tito melakukan verifikasi data terhadap 16 kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera Barat. Verifikasi mencakup indikator tambahan pemulihan seperti ketersediaan listrik, BBM, gas elpiji, layanan internet, serta air bersih dan layanan PDAM.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” jelasnya.
Meski demikian, Tito menyebut empat daerah dengan tingkat kerusakan cukup besar masih memerlukan dukungan lintas sektor agar dapat pulih sepenuhnya. Sejumlah daerah lainnya juga dinilai masih membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, serta air bersih.
Tito menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat oleh seluruh kepala daerah agar pemerintah pusat dapat memetakan secara rinci titik perbaikan infrastruktur fisik dan sosial ekonomi. Data tersebut dinilai krusial untuk menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Detail-detail seperti ini yang kita harapkan,” jelasnya.
Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat sebagai kunci pengurangan jumlah pengungsi. Pemerintah telah menetapkan besaran bantuan perbaikan rumah sesuai tingkat kerusakan dan meminta agar bantuan tersebut tidak disalahgunakan.
“Jangan diada-adain, kalau diadain, ada Pak Kajari, ada Pak Kajati, ada nanti dari Polri, penegak hukum, yang mengawasi, masalah, nanti,” tegas Mendagri.
Tito juga menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan memulihkan daya beli masyarakat terdampak bencana. Pemerintah menyiapkan bantuan jaminan hidup, bantuan sosial, serta Dana Tunggu Hunian agar masyarakat tetap memiliki daya beli selama proses pembangunan hunian berlangsung.
Baca juga: Tito Karnavian Kumpulkan Kepala Daerah Sumbar, Pemulihan Pascabencana Dikebut
HT
