Connect with us

Nasional

Mendagri: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar pada Pilkada Serentak 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan tidak ada toleransi bagi pasangan calon (Paslon) yang melakukan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Hal itu diungkapkannya usai acara Webinar Nasional Untuk Pembekalan kepada Seluruh Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu, yang digelar Kemendagri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa, (20/10/2020).

Baca juga: Sumut Ranking Satu Pelanggaran Pilkada

Kemendagri mencatat, sejak 26 September hingga 10 Oktober 2020 terdapat 9.189 pertemuan terbatas. Dari jumlah itu, 256 di antaranya masuk kategori pelanggaran, lantaran menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan peserta di atas 50 orang. Namun, Tito menilai pelanggaran itu tidak semasif seperti pada waktu pendaftaran bakal paslon.

“Jika dihitung persentasenya lebih kurang 2,7%, jadi kurang dari 3%. Artinya, relatif kecil, tapi bukan berarti ditoleransi,” katanya.

Meskipun terbilang kecil jumlahnya, sambung Tito, terhadap pelanggaran itu sudah diberikan tindakan, terutama oleh Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020 bahwa kampanye dalam bentuk rapat umum dilarang secara tegas.

Selain itu, TIto juga berharap  agar pesta demokrasi di tingkat lokal itu tidak menjadi ajang transaksional. Ia meminta ketegasan dan komitmen dari rekan-rekan penyelenggara, dalam hal ini jajaran KPU-Bawaslu.

“Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian (agar) ditindak tegas, untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek deterens kepada yang lain. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi pesta yaitu transaksional,” tandasnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, hingga Juli 2020 sudah banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, yaitu 21 Gubernur dan 122 Bupati/Walikota, termasuk wakil kepala daerahnya.

Untuk itu, Firli mengingatkan agar calon kepala daerah memegang prinsip kejujuran dan integritas. Pasalnya, jika terpilih, seorang kepala daerah memiliki kewenangan dan otoritas yang luar biasa untuk mengurus pemerintahan dan mengelola keuangan daerah.

“Kita juga membuat program politik berintegritas kita bekerja sama dengan partai politik, pimpinan parpol supaya tidak terjadi kasus korupsi di dalam kegiatan-kegiatan politik,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Tak Setuju Grab-Gojek Kawin, Driver: Sekarang Saja Mereka Menyusahkan Kita

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kabar penggabungan usaha atau merger Gojek dan Grab ditentang oleh para driver ojek online. Pria yang akrab disapa Ariel itu menilai adanya merger Gojek dan Grab dapat merugikan pengemudi selaku mitra. Dia meminta keduanya mengikuti regulasi yang sudah ada saja, tanpa perlu melakukan penggabungan usaha.

“Sekarang saja mereka menyusahkan kita sebagai mitranya, apalagi kalau mereka bergabung. Bagi kami besar tidaknya aplikasi nggak penting, yang penting adalah aplikasi harus mengikuti regulasi di Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafaril, Kamis (3/12/2020) dikutip detikcom.

Baca juga: 1.500 Personel Gabungan Amankan Aksi Ojol di Depan Kemenhub dan Istana Negara

Taha juga menilai, penggabungan kedua entitas itu dinilai dapat melanggar hukum dan bisa menimbulkan monopoli. Mewakili driver, ia tak setuju.

“Itu merupakan upaya penguasaan bisnis transportasi online di Indonesia dan secara UU ini pelanggaran hukum, ini monopoli,” ujarnya.

Senada, Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono juga tak setuju jika kedua perusahaan startup terbesar di Asia Tenggara itu digabung. Dia khawatir akan ada permainan pasar yang bisa mempengaruhi tarif karena keduanya sangat dominan.

“Kalau dari kami kurang setuju ada merger karena dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan tidak sehat, artinya mereka bisa melakukan monopoli pasar. Dengan adanya merger pastinya mereka akan menjadi sangat dominan nanti di pasar, sehingga bisa menimbulkan pengaruh, baik itu dari sisi tarif,” kata Igun.

Jika alasannya untuk meningkatkan pelayanan, Igun menyebut tanpa merger pun hal itu bisa dilakukan. “Tanpa merger, keduanya bisa saling bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Survei TII: DPR Lembaga yang Paling Korup

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh 51 persen responden.

TII menuturkan temuan tersebut sejalan dengan tren di Asia di mana parlemen menjadi institusi publik yang paling korup.

Selain DPR, pihak yang dianggap korup berdasarkan survei yakni pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48 persen, pejabat pemerintahan 45 persen, Polisi 33 persen, Pebisnis 25 persen, Hakim/Pengadilan 24 persen.

Baca juga: ICW dan TII Beri Rapor Merah Kinerja KPK Era Firli Bahuri 

Kemudian Presiden/Menteri 20 persen, LSM 19 persen, Bankir 17 persen, TNI 8 persen dan pemuka agama 7 persen.

“Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1 persen,” tulis TII, Jumat (4/12).

Survei GCB 2020 di Indonesia ini berdasarkan wawancara melalui telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan margin of error +/- 3.1 persen.

Survei melibatkan 1.000 responden rumah tangga, usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam. Ada pun periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020.

Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3 persen perempuan dan 49,7 persen laki-laki, serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2 persen dalam rentang usia 26-35 tahun. Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia.

“Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2 persen) dan 228 di antaranya berasal dari perkotaan (22,8),” kata TII.

IG

Continue Reading

Nasional

Menteri Tito Lantik Pejabat Teras Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan Surat Keputusan  tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.), serta melantik Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Utama di Lingkungan Kemendagri. Acara dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung A Kemendagri, Jakarta, Kamis (03/12).

Salah satu yang dilantik adalah Nata Irawan, yang semula menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa. Nata kemudian dilantik sebagai Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Utama.

“Saya berterima kasih banyak kepada Dr. Nata yang telah mengabdikan diri, kemudian Bapak masuk ke jabatan fungsional, saya harap dharma bhakti Bapak tidak berhenti,” kata Tito dalam sambutannya.

Baca juga: RAPBD 2021, Mendagri: Pemda Fokus Pemulihan Ekonomi

Kekosongan pejabat di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa kemudian diisi oleh Yusharto yang ditunjuk Mendagri sebagai Plt.

“Pak Yusharto saya berikan kepercayaan Bapak sebagai pelaksana tugas sehubungan dengan berakhirnya masa dinas Bapak Dr. Nata,” ujar Tito.

Tito berharap, hal ini bakal menguatkan konsolidasi dalam rangka Pilkades Serentak yang akan dilaksanakan.

“Kita tidak ingin Pilkades jadi media penularan. Oleh karena itu, tim yang sudah dibentuk segera dikonsolidasikan bergerak cepat  untuk mengadakan rapat melalui video conference dengan para bupati, agar bupati meyakinkan betul mengikuti Permendagri, dan ada hal-hal baru di dalam Permendagri, bukan hanya protokol kesehatan tetapi ada juga (soal) komisi pengawas yang sebelumnya tidak ada, sebelum ada pandemi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Tito juga menunjuk Imran untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sehubungan dengan dipindahtugaskannya Yusharto ke Ditjen Pemdes.

“Untuk Pak Imran saya minta laksanakan tugas sebagai pelaksana harian, karena Plt. Pak Yusharto pindah ke Pemdes, dan tidak lama lagi Pak Bahtiar akan menyelesaikan tugasnya sebagai Pjs. di Kepri (Kepulauan Riau),” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC