Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian menegaskan peran penting Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dalam memperkuat sinkronisasi dan pengawasan pembangunan di Tanah Papua.
Hal ini menyusul kebijakan pemekaran tahun 2022 yang membuat Papua kini memiliki enam provinsi.
“Ini memerlukan sinkronisasi antardaerah maupun sinkronisasi dengan pemerintah di atasnya,” kata Tito dalam Rapat KEPP Otsus Papua di Kantor Kemendagri, Jumat (31/10).
Tito menegaskan pemekaran wilayah harus berdampak pada pelayanan publik yang lebih dekat, lebih cepat, dan birokrasi yang lebih pendek.
Ia menekankan komite mesti menjalankan fungsi strategis — mulai dari evaluasi, harmonisasi program, hingga pengawasan langsung di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Tapi juga dicek lagi. Itulah sebabnya kemudian perlu ada kaki yang berkantor di Papua,” imbuhnya.
Tito meminta struktur organisasi komite dipercepat, termasuk pembentukan Pokja beserta pembagian tugas, hingga dukungan anggaran operasional.
Tito juga mengingatkan komite dapat langsung berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan Forkopimda agar seluruh program terkait Papua terintegrasi dan tepat sasaran.
Baca juga: Wamendagri Ribka Minta Pemda Papua Pegunungan Serius Jalankan Program Cepat Prabowo
