Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menargetkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda segera pindah ke hunian sementara (huntara) atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Ia meminta jajaran terkait menuntaskan relokasi itu sebelum Hari Raya Idulfitri.
Tito menyampaikan target tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Percepatan Penanganan Pengungsi Pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Saya sengaja mengundang kaitan dengan masalah pengungsian. Terutama yang masih ada di tenda, karena kita berharap sebelum lebaran tidak ada lagi yang ada di tenda,” ujarnya.
Menurut Tito, pengungsi yang masih bertahan di tenda hingga bulan ketiga pascabencana berada dalam kondisi yang tidak layak. Ia menjadikan penurunan jumlah tenda sebagai indikator percepatan pemulihan. “Kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda,” tegasnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan jumlah pengungsi terus menurun di tiga provinsi terdampak. Di Sumatera Barat, pemerintah daerah sudah menutup seluruh tenda pengungsian. Sementara itu, pemerintah daerah di Aceh masih mencatat pengungsi di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Di Sumatera Utara, pengungsi masih berada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Intinya kita melihat masih ada yang di tenda, dan ini perlu kita selesaikan. Kita perlu solusinya supaya mereka tidak ada di tenda,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan, Tito meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan huntara serta penyaluran DTH. Ia menilai koordinasi yang solid akan membantu warga segera menempati hunian yang lebih layak.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Managing Director Danantara Rohan Hafas, serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin mengikuti rapat tersebut secara daring.
