Connect with us

Hot Topic

Mengaku Tak Bersalah, Juliari Batubara Minta Dituntut Secara Adil

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Penasihat hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail,  berharap Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntut secara adil terhadap kliennya.

“Tentu dengan Harapan Pak Juliari Peter Batubara akan dituntut secara adil,” ujar Maqdir Ismail dalam keterangannya, Rabu, 28 Juli 2021.

Pasalnya, kata dia, sejumlah bukti dan saksi dalam persidangan menunjukkan kliennya tidak menerima suap seperti yang didakwakan penuntut umum.

Menurut Maqdir, dakwaan jaksa terkait dugaan suap Rp14,7 miliar terhadap Juliari telah dibantahkan selama persidangan.

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara 

Sebelumnya, dalam dakwaan, uang Rp14,7 miliar itu diterima dari pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono.

Maqdir menegaskan bahwa sat persidangan perkara itu, mantan Staf Ahli Juliari, Kukuh Ary Wibowo; Sekretaris Pribadi Juliari, Selvy Nurbaety; dan Ajudan Juliari, Eko Budi Santoso menyatakan kliennya tidak pernah meminta atau menerima uang terkait bansos.

Tak hanya itu, tambah dia, kesaksian dari sejumlah vendor, seperti Harry Van Sidabukke, Ardian Iskandar Maddanatja, Rocky Joseph Pesik, Raj Indra Singh, Mohammad Iqbal, Dino Aprilianto, Raka Iman Topan, Riski Riswandi, Irman Putra, Kuntomo Jenawi, Merry Hartini, dan Chandra Andriati secara tegas menyatakan tidak pernah ada niat untuk memberi uang kepada Juliari.

Ia menambahkan bahwa Juliari tak pernah menerima hadiah atau janji terkait dengan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Mensos.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Demokrat Murka, Yusril Jadi Pengacara Kubu Moeldoko

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Langkah Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menjadi penasihat hukum kubu Moeldoko membuat Partai Demokrat yang dibesut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) murka.

Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman bahkan mengaku sudah tidak lagi hormat dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

“Hilang respek dan hormat saya ke Pak Yusril, ketika dia memutuskan untuk jadi kuasa hukum begal partai,” tuturnya lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (24/9).

Taufiqurrahman tidak tahu celah mana yang akan dipakai Yusril. Hanya saja, dia memastikan bahwa Demokrat tidak akan mundur selangkahpun dalam menghadapi Yusril.

Baca juga: Yusril Bela Demokrat KLB, Max Sopacua dan Marzuki Alie Bereda Pengakuan 

Sebagai orang yang masih mempunyai nurani, Yusril diminta untuk mengundurkan diri dari posisi penasiha hukum kubu Moeldoko.

“Lebih baik lagi anda urus partai anda sendiri Pak Yusril, daripada ikut membantu begal partai untuk merebut alat perjuangan kami dalam upaya mensejahterakan rakyat, menyuarakan kegelisahan rakyat,” tegasnya.

“Betul hari ini kami di luar pemerintahan tapi kami tidak takut dan siap menang!” ujarnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Usut Mafia Tanah, Polri Pastikan Jalankan Instruksi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri memastikan menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk mengusut mafia tanah demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan, instruksi Presiden tersebut telah didengarkan seluruh jajaran Polri baik di tingkat Mabes, maupun Polda, hingga Polres dan Polsek.

“Presiden menginformasikan, mengintruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas masalah kasus mafia tanah, tentunya dan pasti instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat,” ujar Rusdi, Jumat 24 September 2021.

Rusdi menyatakan, secara otomatis instruksi Presiden tersebut langsung didengar oleh seluruh jajaran Polri, meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum memberikan arahan kepada jajarannya terkait instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia tanah.

“Itu sudah otomatis, ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para kasatwil, kapolda, kapolres, kapolsek itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan,” ucap Rusdi.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Komitmen Berangus Mafia Tanah

Rusdi menegaskan, Polri akan bekerja maksimal dalam mengusut mafia tanah, termasuk menindak apabila ada aparat yang bermain di dalamnya.

Namun, lanjut dia, Polri tetap berpegang pada azas “equality before the law” dalam penanganan perkara mafia tanah.

Rusdi pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan mempercayakan Polri dalam menuntaskan kasus mafia tanah,.

“Silakan saja, kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja, sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum. Siapa pun sekali lagi azas ‘equality before the law’ bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

Presiden juga meminta Polri tidak ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Dan memastikan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-“backingi” mafia tanah tersebut.

Polri juga diminta agar dapat memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Polri Janji Evaluasi Sistem Pengamanan Rutan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri berjanji akan melakukan evaluasi sistem pengamanan di Rumah Tahanan seluruh kantor polisi yang ada di Indonesia.

Hal itu diungkapkan buntut kasus dugaan penganiayaan M Kece oleh Irjen Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tahanan tersebut secara menyeluruh.

“Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan penganiayaan antar sesama penghuni Rutan itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak hanya di Rutan Bareskrim tapi seluruh Rutan yang ada di Kepolisian, di Polda, di Polres, Polres,” kata Rusdi, Kamis 24 September 2021.

Menurut Rusdi, Polri akan memaksimalkan pengamanan di Rutan, sehingga kejadian serupa tak terulang lagi.

Baca juga: Penganiayaan M Kece, Propam Polri: Pemeriksaan Irjen Napoleon Tunggu Izin MA

Rusdi juga menyatakan setiap Rutan dipastikan harus dapat menjamin hak-hak dari para tahanan yang mendekam, termasuk hak para tahanan untuk mendapat keamanan juga harus dijaga.

“Polri akan lebih berhati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di kepolisian, dalam hal ini sebagai tahanan,” ujar Rusdi.

Tersangka kasus dugaan UU ITE dan penistaan agama M Kece diduga dianiaya oleh eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

Kece telah melakukan pelaporan terhadap penganiayaan tersebut. Laporan itu teregister dengan Nomor 0510/VIII/2021/Bareskrim pada 26 Agustus 2021.

Kece diketahui tak hanya dianiaya secara lewat pukulan, dia juga dilumuri kotoran manusia.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC