Connect with us

Nasional

Menkumham Sambut Baik Tawaran Polri Penguatan Pencegahan Terorisme

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laolly, menyambut baik tawaran Polri untuk memperkuat pencegahan radikalisme dan terorisme.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Yasona, dalam pertemuan dengan Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Polri Brigjen Dedi Prasetyo kantor Menkumham Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/20). 

Dalam kesempatan itu, Dedi menjelaskan, kunjungan tersebut dalam rangka upaya Polri untuk harmonisasi eselon antar kementerian dan lembaga khususnya kepada Kemenkumham. 

“Polri siap bekerjasama dengan Kemenkumham untuk membuka ruang jabatan untuk Polri di tempat tersebut terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Polri dalam rangka Harkamtibmas, Linyanyomas dan Gakkum,” kata Brigjen Dedi dalam keteranganya.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini menyampaikan, dari hasil pembicaraan secara langsung itu, Menkumham Yasona Laolly menyambut baik usulan Polri untuk menugaskan Perwira Tingginya dalam rangka penguatan pencegahan paham radikalisme dan terorisme di lingkungan Kemenkumham. 

“Pak Yasona, merespon baik upaya yang dilakukan Polri untuk membantu penguatan lembaga tersebut khususnya berkaitan pencegahan terorisme dan radikalisme,” ujar Dedi. 

Dalam pertemuan itu, Brigjen Dedi didampingi oleh Kombes Kristiyono, diterima langsung oleh Menteri Yasona dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto di ruang kerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

ASN Kemendagri Harus Dukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan PEN

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk mendukung secara penuh dan progresif setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Khususnya kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan serta transformasi ekonomi Nasional.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, M Hudori mengatakan itu saat memberi sambutan di acara  webinar Kemendagri-BRI yang digelar secara virtual di ruang Sekjen Kemendagri, di Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Hudori, untuk menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya, Presiden Joko Widodo  sudah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan Presiden ini ditetapkan pada 20 Juli 2020 yang lalu.

Baca juga: Duh, Cawalkot Dumai Jadi Tersangka Lantaran Libatkan ASN Saat Kampanye

“Dalam hal ini Bapak Mendagri bertindak atau selaku Wakil Ketua VI dalam komite kebijakan. Komite kebijakan ini memiliki beberapa tugas, yang pertama penyusunan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden, yaitu dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Kedua mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan dan yang ketiga melakukan monitoring dan evaluasi, ” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Hudori, ia minta seluruh  ASN di lingkup Kemendagri untuk mendukung secara penuh dan progresif serta melaksanakan setiap amanah  Presiden yang telah diberikan kepada Mendagri. Sehingga tujuan dan maksud dari terbentuknya komite kebijakan penanganan Covid-19 ini  dapat direalisasikan dan diimplementasikan dengan baik. Khususnya dalam tugas dan fungsi di Kemendagri, yaitu sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah .

“Merespon dinamika yang berkembang terkait dengan dampak langsung dan tidak langsung dengan adanya pandemi Covid-19, saya meyakini betul dan semua sudah tahu pandemi ini sudah hampir 7 bulan berlalu dan sampai pada saat ini belum ada satupun para ahli paramedis yang bisa memprediksi kapan covid-19 ini akan selesai, terkecuali vaksinnya sudah ditemukan, ” katanya.

Hudori meminta  keterlibatan aktif dari ASN di lingkungan Kemendagri  untuk  secara disiplin memperhatikan aspek kesehatan.  Para ASN Kemendagri harus menjadi contoh bagi Pemda, bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

“Sehingga masyarakat juga mencontoh dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol, menjaga jarak dan yang terakhir menghindari kerumunan yang dikenal dengan 3M atau 4M, dan 3T (testing, tracing, dan treatment) yang terus menerus dilakukan di Kemendagri, ” katanya.

Hudori menambahkan, dalam percepatan penanganan Covid-19, selain aspek kesehatan, perlu juga menjaga keseimbangan dengan memperhatikan aspek ekonomi. Menjaga keseimbangan dari sisi aspek ekonomi, yaitu menjaga “kerentanan” ekonomi secara nasional. Dan ini bisa dimulai dengan pengelolaan keuangan secara makro, yakni keuangan negara.

“Dan menyikapi hal tersebut Kemendagri bekerjasama dengan PT BRI menginisiasi  diadakannya webinar keuangan negara dengan tema pengelolaan keuangan di era new normal. Webinar ini merupakan fitur yang dapat kita manfaatkan dengan telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kemendagri dengan PT BRI dan kebetulan juga saya hadir pada saat itu, yaitu pada 13 Maret 2019 dan sudah ditandatangani antara Pak Mendagri waktu itu dengan Direktur BRI,” ujarnya.

Hudori juga berharap resesi ekonomi tidak benar-benar terjadi. Maka untuk mendukung dan berkontribusi  dalam pemulihan ekonomi perlu dilakukan peningkatan wawasan dan pemahaman pengelolaan keuangan. Khususnya bagi seluruh ASN Kemendagri.

“Saya mengucapkan terimakasih sekali lagi kepada PT BRI yang telah memfasilitasi terselenggaranya webinar ini dan para pihak yang memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan ASN lingkup Kemendagri,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Luhut Binsar Pandjaitan: Omnibus Law Masih Minim Masukan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan awal pembentukan Omnibus Law untuk menaungi berbagai regulasi di Indonesia.

Luhut tak menampik bahwa proses pembahasan Omnibus Law kemarin masih minim masukan. Ia berharap, masukan dari publik itu dapat menjadi koreksi untuk menyusun aturan turunan dari Omnibus Law berupa Peraturan Pemerintah (PP).

“Nanti turunan Omnibus Law ini bisa Anda lihat di website. Di situ nanti bisa koreksi, memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat itu lebih bagus lagi,” tuturnya dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10).

Baca juga: Faisal Basri: Pak Jokowi, Jangan Dengarkan Bank Dunia, Dengarlah Rakyat

Luhut mengklaim berbagai aturan yang disusun dalam Omnibus Law itu justru memberi kemudahan, alih-alih merugikan. “Jadi tidak ada sebenarnya yang kita buat itu akan merugikan,” ucapnya.

Luhut menyatakan keinginan pembentukan Omnibus Law itu dilatari beragam peraturan yang selama ini tumpang tindih. Dampaknya pemerintah kerap kesulitan sendiri jika ingin mengambil kebijakan.

“Jujur saya mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU, peraturan kita yang ada, saling tumpang tindih, saling mengunci, sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar, akibatnya korupsi tinggi,” ujarnya.

Luhut pun mengajak Mahfud MD yang kini menjabat Menko Polhukam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique, dan Sofyan Djalil yang saat ini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membahas persoalan tersebut.

“Waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud, Pak Jimly, Pak Seno Adji, Pak Sofyan Djalil untuk mendiskusikan, karena kalau satu per satu UU itu revisi enggak tahu sampai kapan selesainya,”imbuhnya.

Saat itu muncul ide dari Sofyan terkait penerapan Omnibus Law di Amerika Serikat. Luhut berkata dari penjelasan Sofyan, Omnibus Law tidak menghapus UU melainkan menyelaraskan isi UU agar tidak saling tumpang tindih. Ide itu pun disampaikan ke Presiden Joko Widodo jelang periode kedua.

“Itulah sekarang buahnya. Jadi diproses panjang, bukan proses tiba-tiba. Kalau kita lanjut substansi utama Omnibus Law ini, kita ada 79 UU yang kita harmonisasi,” terangnya.

Luhut mengaku telah menyampaikan ke Jokowi agar draf Omnibus Law nantinya dapat diakses ke situs resmi sehingga publik dapat lebih banyak memberi masukan.

Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan di sidang paripurna DPR pada 5 Oktober lalu. Proses pengesahannya sendiri dikritik banyak pihak lantaran berjalan sangat cepat. Substansi dalam beleid tersebut juga dianggap banyak merugikan kaum buruh dan pekerja.

Selain tentang ketenagakerjaan, pemerintah juga disebut menggodok Omnibus Law khusus tentang perpajakan. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja itu berbuntut pada aksi demo di sejumlah daerah yang berakhir ricuh.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pimpinan Ponpes Gontor KH Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Abdullah Syukri Zarkasyi meninggal dunia pada Rabu, 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 WIB.

Informasi itu diketahui berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretaris Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).

“Telah berpulang ke Rahmatullah Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor pada hari Rabu, 4 Rabi’ul Awwal 1442/21 Oktober 2020 pukul 15.50 WIB di Rumah Gontor,” dikutip dari keterangan tertulis tersebut.

Baca juga: BNPB Gelontorkan Dana Rp15 Miliar untuk Ponpes Darussalam

Informasi meninggalnya Abdullah Syukri Zarkasyi juga telah dikonfirmasi melalui berita yang diunggah di website gontor.ac.id.

Merujuk pada laman tersebut, Abdullah Syukri Zarkasyi lahir di Gontor pada 19 September 1942. Ia merupakan putra pertama KH Imam Zarkasyi, salah seorang Trimurti Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor.

Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar di Desa Gontor pada 1954. Lalu, setelah menamatkan Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor pada 1960, ia melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga mendapatkan gelar sarjana muda tahun 1965.

Adapun gelar Lc didapat dari Al Azhar University Kairo, Mesir pada 1976. Ia kemudian melanjutkan studi di lembaga yang sama hingga meraih gelar MA pada 1978, dan gelar Doctor Honoris Causa pada 2005 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC