Channel9.id – Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi calon presiden (capres) dari koalisi PDIP, Ganjar Pranowo, yang memberikan nilai 5 terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yasonna mengklaim selama ini pihaknya sudah memberikan yang terbaik.
“Saya kan Menkumham, kami melakukan yang terbaik kalau penegakan hukum kan, yang kalau pelaksanaannya ada di institusi lain ya,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (21/11/2023).
Namun, Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu enggan menanggapi lebih jauh soal penilaian Ganjar itu. Ia lantas meminta publik menanyakan langsung ke Ganjar terkait parameter penilaian tersebut.
“Tanya Pak Ganjar ya,” tambah Yasonna.
Sebelumnya, Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo memberikan nilai jeblok terhadap penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar memberikan nilai 5 dari skala 1 sampai 10.
“Turun (penegakan hukum). Point-nya 5 (dari 1-10),” kata Ganjar saat ditanya pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo di acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11/2023).
Ganjar menilai, sebelumnya nilai penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8. Namun, lanjutnya, nilai ini turun imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia capres-cawapres.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” tuturnya.
Ganjar menyebutkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.
“Faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi,” ucap Ganjar.
“Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua dan itu sesuatu yang penting,” imbuhnya.
HT
