Channel9.id – Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih berjalan. Saat ini, tercatat 105,6 juta bidang tanah telah terdaftar dalam program tersebut.
Hadi mengatakan, dari 105,6 juta bidang tanah yang telah terdaftar itu, sebanyak 86,5 juta sertifikat tanah yang telah diserahkan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Hadi dalam acara ‘Welcoming Dinner’ Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit’ di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (29/8/2023).
“Untuk legalisasi masyarakat dalam bentuk PTSL sampai sekarang jumlahnya 105,6 juta bidang sudah terdaftar dalam bentuk PTSL. Dari 105,6 juta bidang yang telah diserahkan ke masyarakat dalam bentuk sertifikat sebanyak 86,5 juta,” ujar Hadi.
Ia mengklaim, puluhan juta sertifikat itu pun telah berdampak pada perekonomian warga, yakni terciptanya value added mencapai 5,7 triliun di masyarakat.
“Apa dampaknya? Dampaknya ekonomi value added dari sertifikat yang kita serahkan itu ada Rp 5.755 triliun uang ada di masyarakat, hampir 2 kali APBN,” kata Hadi.
Selain itu, Hadi menyebut pemberian sertifikat itu membuka peluang baru bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Ia mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar dalam program PTSL di akhir tahun 2024.
“Yang saya sampaikan tadi adalah memberikan sertifikat hak atas tanah dan untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan, meningkatkan UMKM. Ekonomi jalan di masyarakat karena masyarakat punya sertifikat, punya ide-ide kreatif, hak tangunggan dan meningkatkan UMKM,” jelas Hadi.
“Itu baru 86,5 juta yang sertifikat dan yang sudah terdaftar 106,5 juta. Targetnya 120 juta bidang selesai pada tahun 2024 akhir dan sisanya 6 juta kita selesaikan di 2025,” tambahnya.
Sebagai informasi, Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit tahun ini digelar di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kali ini, GTRA Summit mengusung tema Transformasi Reformasi Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dalu Agung Darmawan menjelaskan tema ini mengacu pada berbagai masalah pertanahan yang masih terjadi di masyarakat.
“Tema ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus agraria baik berupa sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan yang ada di negara kita,” kata Dalu dalam prarapat koordinasi GTRA Summit di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (29/8/2023).
GTRA Summit tahun ini akan diikuti oleh 264 peserta yang hadir langsung di Kabupaten Karimun. Kegiatan itu digelar hari ini, Rabu (30/8/2023) hingga Kamis (31/8/2023).
Dalu mengatakan ada empat sub-tema yang akan dibahas detail dalam GTRA Summit tahun ini. Tema itu di antaranya berkaitan legalitas aset permukiman di atas air.
“Dari tema utama dimaksud terdapat 4 sub-tema yang menurut hemat kita semuanya menjadi perhatian GTRA dari pusat maupun daerah. Pertama, penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar,” katanya.
Isu kedua yang dibahas berkaitan dengan konflik agraria aset BUMN/BUMD serta BMN/BMD yang telah dikuasai oleh masyarakat. Dua isu lainnya yang turut menjadi fokus di GTRA Summit tahun ini terkait arah kebijakan penyelesaian permasalahan di tanah transmigrasi dan percepatan restribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
“GTRA Summit ini wujud kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam percepatan reforma agraria untuk selesaikan isu-isu dalam proses sinkronisasi penataan aset dan akses serta upaya mencari terobosan dalam penyelesaian masalah dimaksud,” ujar Dalu.
Baca juga: Jokowi Bagi-Bagi Satu Juta Sertifikat ke Seluruh Indonesia
HT
