Connect with us

Nasional

Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta: PP 57/2021 SNP Harus Segera Dicabut

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pusat Studi Pancasila Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta meminta Peraturan Presiden (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) segera dicabut.

“Kami merekomendasikan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional untuk bisa dicabut dan diganti yang baru secara khusus merevisi pasal 40 ayat 3 untuk mencantumkan Pancasila dalam nomenklatur tersebut,” kata Kepala Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta, Ir. Lestanta Budiman berdasarkan keterangan resmi, Kamis 15 April 2021.

Lestanta menyampaikan, terbitnya PP 57/2021 tentang SNP terutama pasal 40 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa dinilai rancu (kacau).

Sebab, penerbitan PP itu tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat matakuliah agama, pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

“Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian baik secara yuridis formal dan administratif dalam melaksanakan kegiatan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi karena terjadi dualisme peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten,” ujar Lestanta.

Terbitnya PP SNP juga menyebabkan polemik di masyarakat secara khusus kalangan akademik di Perguruan Tinggi. Menurut Lestanta, produk hukum ini hendaknya segera dicabut atau dilakukan revisi dan perbaikan karena berpotensi menimbulkan dampak sistemik atas pelaksanaan Pendidikan di Perguruan Tinggi secara khusus pelaksanaan pendidikan Pancasila.

Di samping itu, dalam siaran Press Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjudul “mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap wajib di jenjang Pendidikan Tinggi sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi”, tidak dapat dijadikan landasan yuridis formil dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila.

Lestanta menyampaikan, siaran Press bukan produk hukum. Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 merupakan produk hukum yang cacat jika tetap dilaksanakan.

“Kami meminta Presiden Republik Indonesia dan jajarannya untuk lebih berhati-hati dalam membuat produk peraturan perundang undangan dari yang lebih tinggi sampai yang terendah,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Polri Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme Jelang Lebaran

Published

on

By

Chanmel9.id – Jakarta. Polri mewaspadai dan mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk ancaman aksi terorisme menjelang lebaran 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya telah melakukan identifikasi kerawanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Contohnya, kerawanan lalu lintas yang diantisipasi termasuk kerawanan dari aksi terorisme. Itu telah teridentifikasi dan sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Rusdi dalam konferensi pers Senin, 10 Mei 2021.

Rusdi menjelaskan, bentuk antisipasi yang dilakukan yakni melibatkan para jajaran Polri. Seperti bidang lalu lintas turun ke jalan dan Densus 88 Antiteror Polri turun mengantisipasi terorisme.

“Ya semua bekerja bersama-sama instansi lain,” ujarnya.

Rusdi menambahkan, deteksi dini ancaman aksi terorisme berjalan baik. Meskipun masih ada dua terduga teroris yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas penangkapan terorisme di Jakarta.

“(Teroris Jakarta) masih berjalan. Sekarang sudah 14 orang diamankan, 2 orang masih DPO. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Yang penting Surat Edaran Satgas COVID-19 agar masyarakat tidak mudik, mencegah penyebaran mudik bisa dijalankan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Perkembangan Penanganan Covid-19, Sumatera Jadi Perhatian Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan sejumlah indikator penanganan Covid-19 di Indonesia.  Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Pertama, tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7 persen atau 98.395 kasus dan dibandingkan global yang 12,13 persen. Kemudian tingkat kesembuhan per 9 Mei itu 91,5 persen atau 1.568.277 kasus versus global 85,78 persen. Dari tingkat kematian, per 9 Mei 2,7 persen versus global 2,08 persen,” ujar Airlangga.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di 30 provinsi, Airlangga menyebut bahwa 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan lima provinsi di antaranya meningkat cukup tajam.

“Lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran,” imbuhnya.

Tak hanya itu, peningkatan kasus harian juga telah menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di tujuh provinsi berada di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.

“Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini terendah sepanjang periode PPKM mikro,” jelasnya.

“Kalau kita lihat di Wisma Atlet relatif rendah 21,47 persen, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut tren mobilitas penduduk nasional mengalami kenaikan pada tujuh hari terakhir. Tiga provinsi dengan mobilitas tertinggi yaitu Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Sementara tiga provinsi dengan mobilitas terendah adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

“Kita lihat dalam bulan Ramadan ini sektor ritel, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah pun akan kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro dari tanggal 18 hingga 31 Mei dengan cakupan tetap di 30 provinsi.

“Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik hari raya Lebaran dan tentu pengetatan 3T nanti akan disampaikan Menteri Perhubungan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Nasional

PPKM Mikro Diperpanjang dari 18-30 Mei, Tak Ada Penambahan Provinsi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dari 18-31 Mei 2021 menjelang H-3 perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Dalam pelaksanaan PPKM mikro tahap ke delapan, dari 18-31 Mei, diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana Negara secara virtual, Senin (10/5).

Airlangga menjelaskan tidak ada penambahan maupun pengurangan provinsi yang melakukan perpanjangan PPKM Mikro tersebut yakni masih sama sebanyak 30 provinsi.

Baca juga: PPKM Resmi Diperpanjang, Kampus Boleh Tatap Muka 

Tak hanya itu, pemerintah juga tidak merubah aturan pembatasan kegiatan masyarakat pada perpanjangan PPKM mikro nanti. Hanya saja kata Airlangga akan ada pengetatan tracing, testing, dan treatmen.

“Ini adalah periode 2 minggu daripada pasca mudik hari raya Lebaran dan tentu pengetatan dari 3T,” katanya.

Airlangga mengatakan dalam penerapan kebijakan PPKM sebelumnya terdapat 11 Provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19. Dari 11 provinsi tersebut, 5 diantaranya mengalami lonjakan tajam.

“Provinsi tersebut yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan Aceh dan Kalimantan Barat,” katanya.

Lonjakan di kelima provinsi tersebut kata dia, karena kedatangan Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC