Nasional
Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang di PP 57/2021, P2G Duga Kesalahan Tim Penyusun
Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). P2G menyayangkan PP SNG tersebut tidak lagi memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib khususnya di Perguruan Tinggi.
“Dalam PP tersebut, nomenklatur mengenai Asesmen Nasional dan Kerangka Dasar Kurikulum sudah termuat jelas, yang tidak ada dalam PP SNP sebelumnya,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan resmi, Kamis 15 April 2021.
“Namun, yang sangat disayangkan adalah dalam Pasal 40 (angka 3) tidak lagi memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib khususnya di Perguruan Tinggi,” lanjutnya.
Jika merujuk pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, sangat klir dan eksplisit menuliskan: “Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a) agama; b) Pancasila; c) kewarganegaraan; dan d) bahasa Indonesia.
Namun, dalam PP SNP baru ini jelas sekali menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Padahal dalam konsideran: “mengingat”, PP SNP jelas merujuk kepada UU Pendidikan Tinggi (PT). Tapi isi PP SNP sendiri bertentangan dengan UU PT.
“Kami menduga, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia ini merupakan kesalahan tim penyusun baik secara prosedural, formal, maupun substansial,” lanjut Satriwan yang juga pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Bagi P2G hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum Perguruan Tinggi ini murni keteledoran tim penyusun (human error). Bukan atas dasar kesengajaan yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang.
Selain itu, Kabid P2G Fauzi Abdillah menyampaikan, adapun untuk struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang juga seolah-olah menghilangkan istilah Pancasila dan Bahasa Indonesia, sebab yang ditulis dalam PP SNP hanya “Pendidikan Kewarganegaraan” dan “Bahasa”.
“P2G dapat memaklumi hal itu. Sebab UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 (angka 1) juga secara koheren hanya memuat nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (tanpa Pancasila) dan Bahasa (tanpa Indonesia),” ujar Fauzi.
Namun, dalam struktur dan implementasi Kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran “Pendidikan Kewarganegaraan” (PKn) sudah diubah menjadi “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn), setidaknya inilah yang termuat dalam struktur Kurikulum 2013 di sekolah/madrasah. Begitu pula pelajaran Bahasa Indonesia yang juga termuat dalam struktur kurikulum sekolah/madrasah hingga detik ini.
Kemudian, kusus perihal Pendidikan Pancasila dalam struktur kurikulum sekolah, P2G memandang, Kemendikbud dan Kemenag dapat memilih setidaknya 2 skema opsi.
Opsi pertama, muatan Pendidikan Pancasila secara esensial termuat di dalam struktur mata pelajaran PPKn. Seperti yang ada dalam Kurikulum 2013 sejauh ini. Secara filosofis dan pedagogis, cukup terang bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia berdasarkan dasar negara Pancasila, bukan ideologi lain.
Tetapi, dengan catatan adanya revisi terhadap muatan mata pelajaran PPKn di sekolah selama ini. Agar Pancasila menjadi lebih di-arusutama-kan dalam struktur dan muatan PPKn, ketimbang hanya menjadi sisipan atau integrasi materi semata.
Opsi kedua, Pendidikan Pancasila dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Artinya Pancasila terpisah dari struktur PPKn, dengan kata lain ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan ada Pendidikan Pancasila. Konsekuensinya adalah akan menambah beban mata pelajaran baru bagi siswa di setiap jenjang sekolah.
Diantara dampak positifnya adalah, juga akan menambah jam pelajaran bagi guru. Termasuk makin menguatnya nilai-nilai Pancasila di sekolah sehingga proses ideologisasi Pancasila di sekolah lebih terarah dan otonom.
Namun, ideologisasi Pancasila melalui mata pelajaran yang berdiri sendiri di sekolah, berpotensi mengembalikan memori kurikulum sekolah di zaman Orde Baru. Ketika struktur kurikulum memosisikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pelajaran wajib, namun isinya dinilai hanya doktrinasi, anti-dialog, dan sangat menjemukan bagi siswa. Kekhawatiran akan hal ini, akan kembali terulang nantinya.
Secara prinsipil P2G sangat mendukung penguatan materi dan muatan Pendidikan Pancasila baik di jenjang sekolah dasar, menengah, dan tinggi, mengingat makin kuatnya potensi ancaman terhadap negara dan integrasi nasional, baik yang bersifat ideologis dan politis: seperti pemahaman radikalisme, ekstremisme, terorisme maupun yang bersifat ekonomi, sosiologi, dan teknologi.
Melalui Pendidikan Pancasila, diharapkan sekolah mampu menjadi laboratorium ideologis untuk membangun watak Pancasila dan wahana pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila. P2G memandang Kemendikbud, Kemenag, dan BPIP duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan menindaklanjuti usulan ini.
HY
Channel9.id-Jakarta. Kolaborasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) bakal terus berlanjut demi mewujudkan soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.
Setelah sukses menggelar Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan menggunakan data kependudukan Dukcapil Kemendagri, tahun ini BPS kembali bergandengan tangan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menggelar SP2020 lanjutan yang dikemas dalam pendataan long form (LF).
Selain itu menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pihaknya juga ingin terus menginisiasi kerja sama pengembangan statistik hayati sesuai landasan Perpres Nomor 62 Tahun 2019.
“Survei dengan menggunakan kuesioner LF yang akan dilaksanakan pada September 2021. Long Form, artinya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden jauh lengkap,”ujarnya.
“Tujuannya adalah mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya,”sambung Ateng, di Jakarta, Senin (10/5/2021).
Sementarabitu, Dirjen Zudan mengaku menyambut gembira kolaborasi besar dengan BPS ini melakukan Sensus Sampel (Long Form SP2020) yakni sensus penduduk lanjutan berupa pendataan.
“Dukcapil mendapatkan transfer data besar dari BPS. Hasil Sensus Sampel Long Form SP2020 ini nantinya akan menambah akurasi data kelahiran, permindahan penduduk, maupun angka kematian by name by address,” katanya.
Selain itu, sambungnya, sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, Adminduk itu sangat penting sebagai bagian dari catatan berbagai peristiwa dalam kehidupan setiap individu.
“Catatan tersebut menghadirkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan setiap warga masyarakat untuk membangun identitas hukumnya. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mengakses layanan penting seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial,” jelas Zudan.n
Ia pun menambahkan, data-data penting yang didapat dari layanan adminduk juga memungkinkan tersedianya data perkiraan populasi, serta statistik demografi yang diproduksi secara tepat waktu dan akurat.
“Hal ini berkontribusi pada perencanaan yang efektif, alokasi sumber daya yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang akurat,”tandas Zudan.
Channel9.id-Jakarta. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tiga kali mengalami erupsi pada Selasa (11/5). Maksimal jarak luncur abu vulkanik setinggi 700 meter ke arah barat.
Petugas PVMBG Muhammad Asrori mengatakan, erupsi pertama terjadi pukul 07.12 WIB. Kolom abu teramati setinggi 700 meter berwarna kelabu dengan intensitas tebal.
“Erupsi ini beramplitudo 5 mm dengan durasi 2 menit 14 detik,” katanya, dilansir Antara.
Erupsi kedua terpantau pukul 07.18 WIB dengan kolom abu berwarna kelabu terpantau setinggi 500 meter dengan amplitudo 6 mm berdurasi 2 menit 9 detik.
Selanjutnya, erupsi ketiga terjadi pada pukul 08.24 WIB dengan tinggi kolom abu setinggi 500 meter.
“Erupsi ketiga beramplitudo 20 mm dengan durasi 1 menit 52 detik dan arah abu condong ke barat,” katanya.
Ia mengaku, aktivitas Sinabung masih sangat tinggi dan dapat terjadi erupsi serta awan panas susulan kapan saja.
“Kami imbau warga maupun wisatawan untuk tidak mendekat atau memasuki zona bahaya Sinabung yang sudah direkomendasikan,” ucapnya.
IG
Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo merespons kasus kasus meninggalnya seorang pemuda bernama Trio Fauqi Virdaus yang meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan vaksin covid-19 AstraZeneca. Rahmad meminta Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI) bergerak cepat menginvestigasi penyebab kematian Trio.
Komnas KIPI, menurutnya, perlu bergerak cepat agar tidak ada asumsi yang menimbulkan keresahan di masyarakat terkait penyebab kematian Trio. Bila tidak ada hubungan dengan imunisasi, Komnas KIPI harus segera diumumkan ke publik, dan imunisasi ini terus jalan.
“Komnas KIPI untuk bergerak secepat cepatnya untuk mengetahui penyebab meninggalnya ini, apakah karena ada penyakit bawaan, adakah faktor lain di luar imunisasi, atau karena faktor imunisasi,” kata Rahmad, Selasa (11/5).
Dia menambahkan, jika Komnas KIPI menyimpulkan penyebab kematian karena faktor imunisasi maka harus merekomendasikan ke pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab KIPI untuk memutuskan dan merekomendasikan ke pemerintah.
“Sekali lagi KIPI harus bergerak cepat biar dapat kesimpulan dan kesimpulan ini pasti ditunggu oleh masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari mengatakan, saat ini Komnas KIPI masih melakukan investigasi terkait meninggalnya pemuda 22 tahun itu setelah divaksinasi AstraZeneca. Karena itu, Komnas KIPI masih belum bisa memastikan penyebab meninggalnya Trio.
“Komnas bersama Komda DKI sudah audit bersama pada Jumat yang lalu, dan internal Komnas kemarin sore menyimpulkan, belum cukup bukti untuk mengaitkan KIPI ini dengan imunisasi. Karena itu, masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut,” kata Hindra dalam keterangannya, Senin (10/5).
IG
Polisi Tangkap Pembuat Surat Covid Palsu Pemudik
Kembangkan Statistik Hayati, Kolaborasi Dukcapil dan BPS Berlanjut
Waspada, Sinabung Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 700 Meter
Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan Idulfitri Kamis 13 Mei 2021
Firli Bahuri Non Aktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
APBN Tekor, Tetapi Dana Berlebih
Kredit Usaha Mikro di Bank Umum Turun Signifikan
UGM Minta Pemerintah Batalkan PP No. 57/2021 yang Menghapus Pendidikan Pancasila
Reshuffle Kabinet, Soliditas Transisi dan Sayonara Generasi X
Pancasila HiIang di PP 57/2021
Bupati Nganjuk Ditahan di Bareskrim Polri
Kronologi KPK dan Bareskrim Polri OTT Bupati Nganjuk
Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta
Alasan Polri Tempatkan Personel Bersenpi di Lokasi Penyekatan Mudik
Menkes: Percepat Kembali Laju Vaksinasi Massal Covid-19
Nekat Mudik, Polri: Sebanyak 104.370 Kendaraan Pemudik Diputarbalikkan
