Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia dapat menghentikan pembangkit listrik tenaga uap atau batu bara (PLTU) secara bertahap hingga 2040 jika mendapat bantuan keuangan yang cukup dari masyarakat internasional. Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat keempat di dunia dan penghasil gas rumah kaca terbesar ke-8, dengan batu bara membentuk sekitar 65 persen dari bauran energinya.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia mengumumkan rencana terperinci untuk beralih ke energi yang lebih bersih, dengan penghapusan batu bara sebagai isu utama. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan di Glasgow, Skotlandia, adalam acara Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26).
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengatakan berencana menghentikan penggunaan batu bara untuk listrik pada 2056. Kebijakan itu bagian dari rencana untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada 2060 atau lebih awal. “Kalau kami mau majukan sampai 2040, kami perlu dana untuk menghentikan penggunaan batu bara lebih awal dan untuk membangun kapasitas baru energi terbarukan,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Antara, Kamis, 4 November 2021.
Pada pakan lalu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada parlemen Inggris bahwa Presiden RI Joko Widodo telah mengatakan Indonesia akan memajukan waktu untuk penghapusan penggunaan batu bara hingga 2040. Namun, Pemerintah Indonesia sebelumnya belum mengonfirmasi rencana tersebut.
Menurut Sri Mulyani, untuk memenuhi target tersebut tergantung pada bantuan keuangan yang didapatkan Indonesia dari lembaga multilateral, sektor swasta, dan negara-negara maju.
Dia mengatakan rencana itu untuk memajukan pemenuhan target iklim Indonesia di luar “retorika” ke dalam rincian teknis dan bahwa Asian Development Bank (ADB) dan lembaga keuangan lainnya “sangat bersemangat” dengan rencana atau ide tersebut.
ADB memimpin sekelompok lembaga keuangan untuk menyusun rencana guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia, termasuk di Indonesia, dengan membeli alat pembangkit itu dan menghentikan penggunaannya. Jakarta telah mengidentifikasi 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara yang dapat dipensiunkan lebih awal dalam 8 tahun ke depan, dan langkah itu diperkirakan akan menelan biaya sebesar US$25-30 miliar.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga akan membutuhkan dukungan internasional untuk memastikan tarif listrik tetap terjangkau ketika beralih ke sumber energi terbarukan. Dia mengutip perhitungan sementara kebutuhan dana sebesar US$10-23 miliar dalam “subsidi implisit” untuk proyek pembangkit listrik terbarukan hingga 2030.
“Jika ini semua harus dibiayai dari uang para pembayar pajak kami, itu tidak akan berhasil. Dunia bertanya kepada kami, jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan dunia untuk membantu Indonesia,” tutur Sri Mulyani.
