Channel9.id-Jakarta. Pemerintah telah menetapkan pengamanan pesisir pantai di 5 daerah perkotaan Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai Major Project dalam RPJMN 2020-2024. Daerah yang akan dikelola dalam pengamanan pesisir adalah kawasan Jabodetabek, Cirebon Raya, Pekalongan, Semarang-Demak, dan Surabaya. Pengamanan Pantura perlu dilakukan karena wilayah pesisir Pantura Jawa rentan terhadap resiko perubahan iklim, urbanisasi yang terus meningkat, serta pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Pantura Jawa yang dilaksanakan pada Senin, (10/08) di Jakarta.
Suharso Monoarfa menyampaikan ada 4 fokus kegiatan yang akan dilakukan dalam pengamanan pesisir pantura.
“Program pertama yakni pembangunan tanggul, sistem polder dan bangunan pengaman pantai, diantaranya dengan pembangunan Tanggul sungai dan pantai Jakarta, pembangunan dan instalasi pompa Sentiong dan Ancol, dan normalisasi sungai,” ujarnya.
Kedua adalah penyediaan air baku dengan melakukan percepatan pemanfaatan bendungan, penggunaan rain water harvesting, penyediaan air baku perpipaan, dan persiapan pembangunan waduk muara.
“Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagai program pengamanan ke 3 dengan sistem penyediaan air limbah domestic terpadu (SPALD-T) dengan skala Permukiman, skala perkotaan, dan skala individu,”jelasnya Suharso Monoarfa.
Selanjutnya, kada dia, adalah monitoring dan subsidence dengan pemantauan dan pengendalian air tanah serta pemasangan alat monitoring land subsidence.
Lebih lanjut Suharso Monoarfa mengatakan, sejauh ini kebutuhan anggaran percepatan pelaksanaan pembangunan di tahun 2021 hingga 2022 sekitar Rp 38 triliun, dengan pagu anggaran tahun anggaran 2021 yang telah tersedia sebesar Rp 3.9 triliun. Untuk 2020, apabila dimungkinkan dapat diserap tambahan sebesar Rp 328,3 miliar.
Menurutnya, program percepatan pengamanan Pantura Jawa dapat dikerjakan dengan metode padat karya dan akan menyerap ribuan hingga jutaan tenaga kerja.
“Program ini dapat dikerjakan dengan menggunakan metode padat karya. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada awal pembangunan diperkirakan sebesar 59 ribu tenaga kerja dan hingga tahun 2022 nanti diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja hingga 2 juta orang. Tentunya pembangunan ini dapat menjadi salah satu solusi ketika banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi,” pungkasnya.
