Connect with us

Opini

Merek kolektif : Jawaban Di Masa Disrupsi

Published

on

Oleh :

Dr. Dewi Tenty Septi Artiany SH, MH, MKn

Notaris, Pemerhati Koperasi dan UMKM

 

Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru.

Salah satu inovasi yang paling cepat terjadi di masa pandemi ini adalah digitalisasi.  Percepatan digitalisasi di saat pandemi ini berupa pemanfaatan teknologi digital yang diciptakan karena dirasa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, khususnya pada pelaku usaha.

Menurut pendapat ahli, Indonesia pada dasarnya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk bertransformasi ke digital. Namun, pandemi COVID-19 justru memaksa transformasi itu menjadi lebih cepat dan di satu sisi adanya perubahan ini menciptakan suatu iklim yang positif, khususnya untuk perdagangan secara online.

Mengingat pentingnya peran digitalisasi, Karena itu pemerintah terus mengembangkan wilayah melalui dukungan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Selain itu, digitalisasi dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga berkualitas dan berdaya saing,

Berdasarkan data BPS, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2  dan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), daya serap tenaga kerja UMKM dapat menyerap hingga 119 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Dari data di atas, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

Dan di era digitalisasi ini per Maret 2021, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital melonjak menjadi 4,8 juta. Atau bertambah 1 juta UMKM (dalam waktu empat bulan) hal ini tentunya di picu dari kebijakan yang melarang masyarakat untuk berkumpul dan adanya pembatasan kegiatan baik di bidang sosial, pendidikan, dan usaha akibat diterapkannya PPKM.

Indonesia sendiri sebetulnya merupakan pasar yang besar bagi produk UMKM data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa, dengan menempati urutan ke 4 terbanyak di dunia, seharusnya dapat menyerap sebagian besar produk UMKM dalam negeri, akan tetapi di era pandemi dengan pembatasan kegiatan tadi dimana UMKM yang berdigitalisasi masih 4 juta lantas bagaimana nasib 60 juta unit UMKM lainnya? Haruskan pasrah menunggu pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir?

Pada masa ini manusia mulai tersadarkan bahwa walaupun dilarang ber sosialisasi tetapi sebagai mahluk sosial selalu ada dorongan untuk berinteraksi dengan sesama, berkumpul dengan sesama pelaku UMKM dalam suatu komunitas menjadi suatu oase bagi para pelaku UMKM  karena selain dapat saling memberi informasi, pelatihan, juga dapat saling membuka jejaring pasar dan membantu bagaimana bisa bersama sama membuka pasar digital.

Fungsi perkumpulan disini akan lebih terasa apabila perkumpulan tersebut (baik asosiasi/ koperasi/kelompok usaha bersama) memiliki satu produk bersama dalam suatu merek kolektif atau one brand.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif dapat menampung semua jenis barang dan jasa dari para anggotanya yang terdaftar pada perkumpulan yang kemudian dapat di pasarkan secara bersama sama. Hal ini tentunya akan menjawab tantangan tentang kesulitan yang biasa di rasakan oleh pelaku umkm yaitu permodalan, ketersediaan bahan baku, perijinan, promosi, dan yang terakhir adalah pasar itu sendiri.

Gerakan merek kolektif atau one brand ini apabila diterapkan secara benar maka dapat pula menjawab tantangan penjualan di era digitalisasi ini, karena dengan bersama-sama tentunya yang melek digital akan membawa anggota yang masih konvensional karena alasan usia, pengetahuan atau keterbatasan perangkatnya.

Menjadikan tantangan sebagai peluang adalah suatu keniscayaan untuk pelaku UMKM agar dapat survive di masa pandemi ini, dan merek kolektif dapat menjadi solusi yang cukup efektif untuk menjawab tantangan dan mengisi peluang pasar digital di era disrupsi ini.

(Disampaikan pada acara international chamber of commerce (icc Indonesia) first community workshop di jakarta : September 2021)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Musi Banyuasin, Makin Menunjukkan Pejabat Mental Penipu Kena Tipu

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap KPK Jumat lalu(15/10), karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi merupakan anak Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Melihat fenomena ini sangat miris, hilangnya budaya kejujuran, dan sudah tidak ada sifat malu lagi untuk korupsi. Anak dan bapak di satu masa yang sama-sama pemimpin di daerahnya terjerat kasus korupsi.

Karakteristik praktik korupsi pimpinan daerah sebagai atasan dengan sengaja mengumpulkan pengusaha dan anak buahnya berstatus ASN merancang dan punya keinginan yang sama untuk korupsi. Pelaku itu pemimpin daerah atau pemeras? Atau mereka ini adalah kumpulan penipu yang kena tipu?

Operasi Tangkap Tangan atau OTT ini menunjukkan bahwa banyak sudah kejadian OTT membuat sebagian pemimpin bangsa ini semakin lupa diri. Kejadian OTT bagi pemimpin yang lain belum dijadikan pelajaran, malah seolah berlomba ingin ikut melakukan OTT. Seolah OTT jadi trend yang menggairahkan bagi Pejabat.

Padahal praktik minta fee dari proyek ini menunjukkan sifat pemimpin murahan, tidak ada integritas, minim keteladan pemimpin, dan sekaligus masih menunjukkan sistem birokrasi yang buruk, curang, penyimpangan prosedur pun jadi modus pejabat menciptakan ladang korupsi.

Komitmen fee yang ditetapkan dan mendapat uang yang besar nilainya inilah jadi candu yang buat ketagihan sekaligus jalan mudah bagi pejabat yang punya kewenangan. Pejabat ini melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Mereka melalaikan tugas dan kewajiban maka hukuman bagi pejabat yang jual beli jabatan ini semestinya terapkan hukuman mati saja, tidak bisa dibiarkan lagi praktik korupsi ini dalam bentuk apapun kalau bangsa ini mau maju dan membangun peradaban serta mewujudkan tujuan bangsa.

Karena mencermati sanksi selama ini yang dikenakan aparat penegak hukum bagi para koruptor berupa penjara atau denda maupun perampasan tidak membuat pelaku korupsi jera. Maka dosis sanksinya ditingkatkan menjadi hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Semakin kekinian sangat terlihat tindakan korupsi ini dilakukan oleh para pemimpin sebagai upaya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, memuaskan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya mereka ditenggelamkan perilaku yang melampaui batas kekuasaan mereka.

Mereka para pimpinan ini tidak mau belajar dari kasus- kasus OTT sebelumnya, mereka punya slogan keliru, mumpung masih menjabat jadi harus bisa dapat uang dari jualan kewenangan dengan korupsi.

Inilah prilaku mentalitas sebahagian pemimpin dan bawahnya juga yang gak berani mengingatkan atasannya, yang penting asal bapak senang, memilih zona aman dan nyaman. Namun begitu ada masalah hukum biasanya mereka ini akan selamatkan diri masing masing-masing. Bahkan antar atasan dan bawahan akan saling bantah membantah bila sudah terkena OTT.

Perbuatan korupsi itu hanya menambah permasalahan baru dan menciptakan lingkungan kerja terbiasa dengan cara korup. Ini juga terjadi karena mereka mendapatkan jabatan dengan cara tidak bersih, sehingga akan membuat motivasi kerja hanya cari uang dengan cara singkat dan mudah yakni korupsi. Pada implementasinya akan cendrung dalam aktifitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatan dan melukai hak masyarakat serta merugikan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Si Tou Timou Tumou Tou, Jenderal!

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Nama Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar sedang terbang bak layang-layang danguang asal Pariaman. Sendirian menantang angin. Semakin tagak tali, dalam bahasa Minang.

Pria yang lahir tanggal 3 April 1964 ini baru berusia 57 tahun. Tiga tahun lagi, memasuki usia pensiun. Karir yang pernah ditempuh, Komandan Kodim 0211 di Tapanuli Tengah.

Tentu, Tumilaar sangat paham dengan nama-nama seperti Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, dan Maludin Simbolon. Nama-nama yang identik dengan kisah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan tanggal 15 Februari 1958.

PRRI adalah saudara muda dari Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang meletus tanggal 2 Maret 1957. Nama Ventje Samual, Muhammad Saleh Lahade, Andi Pangerang, DJ Somba, Herman Pieters, dan Minggu berada dalam barisan Pemerintahan Militer.

Junior tentu paham dengan dua sosok yang hebat: Abdul Haris Nasution dan Alexander Evert Kawilarang. Mereka berdua berasal dari Tapanuli dan Minahasa. Tetapi berbeda pilihan ketika PERMESTA/PRRI meletus. Nasution membangun komunikasi dengan sejumlah nama, seperti Andi Mattalatta dan M Jusuf. Alex Kawilarang pulang dari jabatan sebagai Atase Militer di Amerika Serikat, bergabung dengan Permesta.

Selain menjadi dosen di Sekolah Tinggi Komando (SESKO) TNI Angkatan Darat di Bandung, Junior berkarir sebagai Staf Ahli Panglima Kodam I Bukit Barisan. Jabatan terakhir adalah Inspektur Kodam XIII/Merdeka.

Sumatera dan Sulawesi, dua teritorial penugasan Junior. Selain pada tugas lain, tentu. Bagi yang mengenali betul karakter dari tentara di dua pulau ini, tentu tak menganggap gaya bercakap terus terang dari Junior sebagai satu masalah besar. Berbeda, misalnya, seandainya tentara itu bertugas di Siliwangi, Diponegoro, atau Brawijaya yang lebih halus.

Namun, militer tetaplah militer. Tidak boleh ada “pikiran” di dalam tubuh seorang militer. Terkecuali, sejarah mencatat, beberapa orang saja yang menyebar pikiran mereka ke publik terkait bidang militer. Tak jauh-jauh, mereka yang “diizinkan” berpikir itu adalah sosok-sosok yang punya hubungan darah dengan para jenderal.

Baca juga: Amandemen Konstitusi Tanpa Penjelasan 

Minahasa, entah kenapa, berbatasan dengan Gorontalo. Hanya Gorontalo dan Sumatera Barat yang memikul falsafah Adat Bersendi Sara’, Sara’ Bersendi Kitabullah (Adat Bersendi Agama, Agama Bersendi Al Qur’an). Sara’ mangato, adat mamakai.

Bisa jadi, tempat pembuangan Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Paderi (1821-1837) adalah Manado. Bersama keluarganya, Tuanku Imam Bonjol bisa saja memberi pengaruh kepada perkembangan ajaran agama Islam yang sudah jauh-jauh hari dibawa oleh sejumlah Datuk (Dato) ke tanah Sulawesi. Mereka yang berasal dari Ulakan, Padang Pariaman. Syech Burhanuddin adalah guru (mufti) dari Tuanku Imam Bonjol dalam tarekat Syatariyah. Tarekat yang begitu tunduk ke bumi, namun terlihat keras ke langit.

Perubahan “haluan” M Jusuf dan kawan-kawan, jangan-jangan juga dapat pengaruh dari pembuangan Pangeran Diponegoro di Makassar. Diponegoro memimpin Perang Jawa (1925-1930). Kehidupan tarekat yang dtempuh oleh Diponegoro, semakin menyelam ke dalam jiwa. Pengaruh Hindu dan Budha di tanah Jawa telah memberi warna yang lebih banyak menyelami dunia jiwa.

Andai saja Junior sudah membaca “Indonesie in Pacific”, buku yang ditulis oleh GSSJ Ratulangie, seorang anggota Volsraad yang dibuang ke Sukabumi, bisa saja alam berpikir tanah Pasundan masuk ke dalam dirinya. “Indonesia in Pasific” terbit di Bandung tahun 1937. Sukabumi subur dengan pemikiran pro kemerdekaan dan non kooperasi. Koran “Oetoesan Indonesia” yang diterbitkan Didi Sukardi – kakek dari Laksamana Sukardi dan Airlangga Hartarto – salah satu pilarnya.

Sebagaimana “Indonesia Menggugat”, pledoi Sukarno di Penjara Sukamiskin Bandung tahun 1930, buku “Indonesie in Pasific” semakin memerinci tentang kemungkinan Perang Pasific yang melibatkan Jepang sebagai pemburu kekayaan alam Bumi Nusantara.

Ratulangie terkenal dengan falsafah khas Minahasanya: Si Tou Timou Tumou Tou yang bermakna “Manusia baru bisa disebut sebagai manusia, jika sudah dapat menanusiakan manusia lain.”

Pada titik itulah, Ratulangie dan Junior bertemu. Tak peduli latar belakang mereka, sipil atau militer. Junior jelas telah memanusiakan manusia lain. Manusia yang tuna daksa. Seorang difabel. Masalah perampasan tanah, sebagaimana awal Perang Jawa. Sekeliru apapun yang dilakukan Junior, semangat si tou timou tumou tou jelas sudah melekat dalam dirinya.

Pimpinan TNI mengambil langkah cepat, yakni menaruh Brigjen Junior Tumilaar di sisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Posisi yang penting: Staf Khusus KASAD. Seperti layang-layang danguang Pariaman, Mayjen Junior tak sampai putus tali. Malahan, diturunkan ke atas. Tak mudah melahirkan seorang jenderal berbintang satu. Sekuno apapun doktrin ketentaraan yang beliau anut.

Tabik, Jenderal!!!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Opini

57 Eks Pegawai KPK Jadi Polisi Khusus Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Rencana Polri menarik 57 eks pegawai KPK ke Polri layak untuk diapresiasi. Niat baik Kapolri, yang merupakan sebuah sikap dari kebijaksanaan dan fungsinya memimpin dalam menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian dan penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian. Kalau SDM ini dikelola dengan tepat dan punya formula yang pas, hal ini dapat menjadi penguatan kewenangan kepolisian dan menjadikan sinergis koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Karenanya, perlu kejelasan identifikasi sejak awal dan disikapi dengan cermat penempatan atas 57 personil ini dan batasan kewenangannya apakah berorientasi pada pencegahan (preventif) atau pada fungsi pemberantasan (represif)?

Baca juga: Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi 

Karena eks pegawai KPK ini mempunyai karakteristik kemampuan khusus dan telah mumpuni, dengan pengalaman kerjanya di KPK selama ini, tim ini harus diberikan keleluasaan kewenangan dan akses. Kalaupun akan dibentuk menjadi polisi bagian khusus apalagi diperuntukkan demi menjaga dan menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara, misal diberi kewenangan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penyadapan.

Sehingga melalui fungsi tim khusus Polri ini akan terbentuk tidak ada istilah “negara aman untuk melakukan korupsi” atau tempat yang aman untuk menyembunyikan aset maupun harta dari tindak pidana korupsi, karena Polri mulai bekerja melakukan pelacakan aset, pengembalian aset termasuk dapat melakukan perampasan aset hasil korupsi pada negara guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading

HOT TOPIC