Channel9.id-Jakarta. Aksi peretas atau hacker Bjorka mestinya membuat publik semakin menyadari betapa lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia.
“Jika tak ada hacker memberitahu adanya kelemahan di sistem, yang terjadi adalah pengelola data dengan enaknya hanya mengeksploitasi data dengan tak bertanggung jawab. Sementara itu, pihak yang seharusnya jadi pengawas malah tutup mata,” pungkas pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, dikutip Senin (12/11).
Ia menambahkan, masyarakat kini menyadari adanya pihak yang mengelola data rupanya kurang bertanggung jawab. Bersamaan dengan itu, masyarakat terkesan mendukung Bjorka. Menurutnya, ini mungkin karena kecewa telah dipaksa oleh aturan untuk memberikan data, misalnya agar bisa memakai layanan seluler, namun ternyata data tak dikelola dengan bertanggung jawab
“Selain itu, regulator juga tutup mata dengan pelanggaran yang dilakukan oleh operator telko yang mendaftarkan satu NIK untuk ratusan bahkan ribuan kartu SIM, padahal aturannya hanya maksimal 3 SIM per NIK,” pungkas Alfons.
Aksi Bjorka, lanjut dia, memperlihatkan seberapa dalam kebocoran data kependudukan Indonesia dan apa yang bisa dilakukan dengan data tersebut. Sebenarnya secara Big Data, risiko penyalahgunaan sangat tinggi jika diolah oleh pihak yang mengerti dan menguasai cara eksploitasi Big Data dengan baik.
“Contohnya Cambridge Analytica yang berhasil mengantarkan Donald Trump ke kursi Presiden mengalahkan Hillary, Brexit, dan Arab Spring. Jadi dampaknya bisa sangat besar dan bisa merubah lanskap politik dan jika disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab seperti menyebarkan fake news, hoax akan memecah belah masyarakat,” sambung Alfons.
Bjorka Mau Dihukum, Tapi Identitasnya Belum Jelas
Perihal Bjorka sendiri, menurut pakar keamanan siber lainnya, Ardi Sutedja, mungkin bisa dijerat UU ITE. Namun, identitas Bjorka belum bisa dipastikan. “Apakah riil atau hanya rekaan. Nah, kalau rekaan ya sama saja kita semua mengejar makhluk halus,” pungkasnya.
Diketahui, Bjorka punya akun baru di Twitter dengan nama @bjorxanism—setelah akun sebelumnya ditangguhkan. Di Twitter, dia mengkalim ada di Warsawa, Polandia. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah ia di sana atau tidak.
Ardi berpendapat Bjorka ditunggangi oleh pihak yang sengaja membuat jagat maya heboh. “Yang kita harus hentikan segera adalah memberikan panggung kepadanya karena kita akan terjebak dalam pusaran pembentukan opini publik yang memihak,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa aparat negara akan memburu Bjorka karena menyebarkan informasi palsu terkait dokumen rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya menegaskan tak ada surat-surat negara yang bocor.
“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” ujar Heru pada Sabtu (10/9) lalu.
