Channel9.id-Jakarta. Meta setuju untuk mengubah sejumlah aturannya seputar doxing, sebagaimana rekomendasi dari Dewan Pengawas. Pada Juni 2021 lalu, Meta meminta bantuan Dewan Pengawas untuk membentuk aturan tersebut lantaran kebijakan itu “signifikan dan sulit.” Dewan Pengawas kemudian merespons permintaan itu dengan memberi 17 rekomendasi pada Februari lalu, yang kini menjadi pertimbangan Meta.
Meta punya kebebasan penuh untuk menerapkan atau tidak rekomendasi dari Dewan Pengawas itu. Namun, perusahaan diminta untuk menanggapi setiap rekomendasi satu per satu.
Salah satu rekomendasi yang paling menonjol ialah Meta dianjurkan untuk menghentikan aturan yang masih memungkinkan pengguna memposting informasi terkait perumahan pribadi, jika perumahan tersebut “tersedia untuk umum”. Menanggapi rekomendasi ini, Meta setuju untuk menghapus aturan itu dari kebijakannya.
“Seperti yang dicatat dewan dalam rekomendasi ini, menghapus aturan yang memungkinkan berbagi informasi perumahan pribadi yang ‘tersedia untuk umum’ akan membatasi ketersediaan informasi ini di Facebook dan Instagram,” tulis Meta, dikutip dari Engadget. “Penerapan rekomendasi ini akan memperkuat perlindungan privasi di platform kami.”
Meta pun menambahkan bahwa perubahan kebijakan akan diterapkan “pada akhir tahun.”
Di lain sisi, Meta setuju untuk melonggarkan kebijakannya tentang masalah lain. Meta mengatakan pengguna bakal bisa berbagi foto bagian luar rumah pribadi jika properti rumah menjadi fokus pemberitaan. Pun Meta juga akan memungkinkan para pejabat pemerintah “berperingkat tinggi” untuk berbagi alamat, jika mereka ada di kediaman resmi milik publik, seperti yang digunakan oleh kepala negara dan duta besar.
Perubahan kebijakan itu akan berdampak signifikan bagi orang-orang yang menghadapi pelecehan. Selain itu, juga memungkinkan beberapa informasi dibagikan dalam konteks berita atau protes terhadap pejabat terpilih.
Dewan Pengawas juga merekomendasikan Meta untuk mengubah cara pelaporan pelanggaran privasi oleh pengguna, dan bagaimana laporan ditangani secara internal. Perihal pelaporan, Meta mengatakan telah mulai bereksperimen dengan metode yang lebih sederhana untuk melaporkan gangguan privasi. Sebelumnya, pengguna harus “mengklik melalui dua menu” dan mencari “pelanggaran privasi” secara manual, namun kini opsi tersebut akan muncul tanpa pencarian tambahan. Meta menambahkan hasil percobaan akhir bulan ini akan menentukan apakah perubahan ini bakal permanen atau tidak.
Namun, perlu dicatat, Meta menolak untuk mempermudah korban doxing mendapat bantuan lebih cepat. Perusahaan mengatakan bahwa mereka tak akan mengikuti rekomen dari Dewan Pengawas untuk “membuat saluran komunikasi khusus untuk korban doxing”. Meta sendiri mengatakan sudah menguji coba sejumlah fitur bantuan obrolan langsung. Namun, mereka tak bisa berkomitmen untuk membangun saluran khusus korban doxing.
Meta pun tak berkomitmen pada rekomendasi Dewan Pengawas bahwa doxing harus dikategorikan sebagai pelanggaran “berat”, yang akan mengakibatkan penangguhan sementara. Perusahaan sendiri mengaku sedang “menilai kelayakan” dan “menjelajahi cara untuk memasukkan unsur-unsur dari rekomendasi ini.”
Selain perubahan kebijakan, tanggapan Meta kepada Dewan Pengawas dalam hal ini penting. Sebab ini merupakan pertama kalinya Meta meminta pendapat penasihat kebijakan, menerima rekomendasi, dan memberi tanggapan. Biasanya, Dewan Pengawas mempertimbangkan keputusan moderasi tertentu, yang kemudian akan memengaruhi suatu kebijakan. Tetapi Meta juga bisa meminta bantuan untuk membentuk aturan yang lebih luas, seperti terkait doxing. Perusahaan juga telah meminta bantuan dalam membuat aturan seputar sistem “cross check” yang kontroversial.
