Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar mengatakan, ilmu pemerintahan ditinjau dari berbagai perspektif saat ini berkembang pesat dan menghadapi berbagai tantangan baru. Menurutnya, pemahaman dasar tentang ilmu pemerintahan perlu dibagikan kepada publik
Hal itu diungkap Bahtiar saat webinar “Memahami Ilmu Pemerintahan [Sesi 5]”, Sabtu (11/2/2023). Webinar yang dimoderatori oleh Audrey Chandra ini menghadirkan narasumber tunggal Guru Besar Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran/Pakar Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal Utang Suwaryo.
“Belum banyak pihak yang mampu menjelaskan secara komprehensif tentang ilmu pemerintahan, baik sebagai ilmu yang mandiri maupun multi-disiplin, atau inter-disiplin dengan ilmu-ilmu lainnya begitu,” katanya.
Baca juga: BPIP: Bantuan Gempa Turkiye, Diplomasi Kemanusiaan Pancasila
Sementara itu, Utang Suwaryo memaparkan, pemerintahan dan ilmu pemerintahan ada meski masih banyak dipertanyakan secara internal maupun eksternal. Di Indonesia ada kurang lebih 140 program studi (prodi) ilmu pemerintahan yang tersebar di berbagai universitas. Namun yang konsen dalam pemerintahan sebagai ilmu masih minim.
“Nah, ini sebagai catatannya, karena orang-orang yang ada di lingkungan ilmu pemerintahan termasuk di MIPI, yang ingin mengembangkan pemerintahan sebagai ilmu sangat terbatas. Berbeda dengan orang yang berkiprah di pemerintahan, dari mulai desa sampai tingkat nasional jelas itu bisa ratusan ribu orang,” terangnya.
Dia menjelaskan, bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan merupakan fitrah manusia atau kebutuhan alamiah manusia. Gejala-gejala pemerintahan sudah ada sejak dulu dari zaman Socrates, Plato, Aristoteles, juga sejak zaman Nabi Musa dengan Firaunnya. Di Indonesia ada gejala-gejala pemerintahan seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, hingga kerajaan-kerajaan Islam.
“Jadi yang ada dulu gejala baru teori. Nah di Barat, gejala-gejala yang ada itu diobservasi oleh para ilmuwan sehingga muncullah teori-teori Trias Politica,” ujarnya.
Dia menegaskan, secara empiris pemerintahan sebagai gejala/fenomena dan sebagai identitas jurusan yang mempelajari dan menganalisis masalah-masalah pemerintahan, eksistensinya tidak dapat diragukan lagi. Ilmu pemerintahan tersusun secara sistematis karena ilmu pemerintahan terdiri dari konsep-konsep, di mana yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.
Dengan demikian, dirinya menyimpulkan, secara sederhana ilmu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Namun harus diakui ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang exist jika dibandingkan dengan teori yang canggih dan mandiri bisa dianggap masih ‘remaja’ atau belum ‘dewasa’. Sebab itu perlu dikembangkan secara lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
“Jadi, mundur majunya, berkembang tidaknya ilmu pemerintahan, tergantung kepada ilmuwan pemerintahan, masyarakat ilmu pemerintahan, MIPI,” tandasnya.
