Channel9.id-Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) meluncurkan buku ‘Etika Pemerintahan’ pada Jumat, 5 Mei ini, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
Muhadam Labolo, ketua panitia peluncuran buku tersebut, menjelaskan bahwa buku ini diharapkan bisa memberi dasar ontologi mengenai perlunya etika dalam pemerintahan. Ontologis itu dilihat dari dulu, kini, dan masa depan.
Secara epistemologis, buku ‘Etika Pemerintahan’ itu untuk memahami etika di ruang publik sebagai panduan rasional hubungan rakyat dengan pemerintah. “Dalam praktisnya, etika bisa memandu kita mengarungi aktivitas lewat kode etik organisasi, termasuk negara dan pemerintahan,” lanjut Labolo.
Ia menambahkan bahwa buku setebal 561 halaman itu ditulis oleh lebih dari 25 penulis. Adapun para penulis itu berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu filsafat, kebijakan publik, hingga ilmu pemerintahan. “Mereka dari praktisi pemerintahan, akademisi, politisi, jurnalis, hingga pengajar filsafat,” sambungnya.
Kata pengantar buku itu ditulis oleh Ketua Dewan Penasehat MIPI, Ryaas Rasyid. Sebagian besar buku ini diadaptasi dari jurnal MIPI dari 2000 sampai 2020. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian yakni etika dalam perspektif filsafat, etika dalam dialektika akademik, dan etika dalam ranah praktis pemerintahan.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, MIPI turut mendeklarasikan Mekopolhukam RI Mahfud MD sebagai ‘Sang Penjaga Etika Pemerintahan Indonesia’.
“Kami deklarasikan Mahfud sebagai sang penjaga etika pemerintahan Indonesia. Biar masyarakat yang menilai,” kata Ketua Umum MIPI Bahtiar.
Bahtiar melanjutkan bahwa Mahfud merupakan sosok yang sangat memahami etika pemerintahan. Mahfud juga dinilai bisa mempraktikkan etika itu dalam pemerintahan. “Makanya dia diberi kepercayaan memimpin 3 lembaga yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia juga penerima MIPI Award pada 2013,” pungkasnya.
Baca juga: MIPI Anugerahi Mahfud MD Sang Penjaga Etika Pemerintahan Indonesia
