Connect with us

Opini

Misteri Nilai Aset Pemerintah yang Melonjak

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 diserahkan Pemerintah kepada BPK pada 27 Maret. Dilaporkan selesai diperiksa pada 15 Juni, menurut tanggal yang tertera pada laporan. BPK baru menyerahkan secara resmi kepada DPR dalam sidang paripurna 14 Juli lalu.

Hasil pemeriksaan utama yang banyak diberikan adalah pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP artinya BPK menilai LKPP telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2019 terdiri dari beberapa bagian utama. Diantaranya berupa Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Meski WTP, ada fakta yang menarik dicermati dalam konten LKPP 2019. Yaitu tentang aset yang tercatat mencapai Rp10.467,53 triliun pada 31 Desember 2019. Rinciannya terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp491,86 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.949,59 triliun, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp56,88 triliun, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp967,98 triliun.

Menarik karena telah terjadi kenaikan sebesar Rp4.142,25 triliun atau 65,49 persen dibanding tahun 2018. Merupakan kenaikan secara nominal dan persentase tertinggi selama belasan tahun terakhir.

Kenaikan terutama pada nilai aset tetap yang melonjak sebanyak 208,10 persen, atau lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Nilai aset tetap secara netto naik dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,6 triliun. Juga merupakan kenaikan secara nominal dan persentase tertinggi selama belasan tahun terakhir.

Akibatnya, porsi aset tetap dalam total aset naik menjadi 56,84 persen. Porsi terbesar selama ini. Porsinya pada tahun 2018 masih sebesar 30,53 persen.

Ketika dicermati, ternyata aset tetap yang mengalami peningkatan besar pada tahun 2019 adalah Tanah. Nilainya mencapai Rp4.565,75 triliun. Naik 348,22% atau sekitar 3,5 kali lipat dari nilainya pada akhir tahun 2018 yang hanya Rp1.109 triliun.

Dilaporkan bahwa nilai aset tetap Tanah yang signifikan yang dikelola oleh lima Kementerian. Yaitu: Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.450,88 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp944,79 triliun, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp563,83 triliun, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp352,61 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp312,55 triliun. Nilai aset Tanah pada kelimanya mencapai 79,39 persen dari total aset tanah yang dimiliki Pemerintah Pusat.

Porsi nilai Tanah pun kemudian mencapai 76,74 persen dari nilai aset tetap, sedang pada tahun sebelumnya hanya 52,75 persen. Jika dilihat dari keseluruhan aset, maka porsi tanah mencapai 43,62 persen. Padahal, setahun sebelumnya hanya 16,10 persen.

Dilaporkan bahwa nilai tanah yang naik pada tahun 2019 memang karena revaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Kenaikan sebesar 348,22 persen pada tahun 2019 jauh melampaui rata-rata kenaikan selama tahun 2009-2018 yang hanya 15,66 persen per tahun.

Dapat diperbandingkan nilai aset Tanah antara periode 2009-2014 dengan 2014-2019, sama-sama dalam kurun lima tahun. Nilai akhir 2014 bertambah sebesar 101,80 persen dari akhir 2009. Sedang nilai akhir 2019 bertambah sebesar 382,80 persen dari akhir tahun 2014.

Aset tetap lain yang naik cukup signifikan pada tahun 2019 adalah nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang mencapai Rp852,16 triliun. Bertambah sebesar 43,65 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada dua kementerian. Yaitu: Kementerian PUPR sebesar Rp673,69 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp134,73 triliun. Nilai pada keduanya mencapai 94,88 persen.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan juga tercatat bertambah cukup signifikan pada tahun 2019. Mencapai Rp365,44 triliun atau naik sebesar 27,32 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp71,99 triliun, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp35,03 triliun, Kementerian Agama sebesar Rp32,88 triliun, POLRI sebesar Rp30,98 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp26,10 triliun.

Dari uraian di atas, menurut laporan resmi tidak ada misteri dalam soal lonjakan nilai aset yang terbilang luar biasa pada tahun 2019. LKPP tahun 2019 menunjukkan kenaikan terutama karena revaluasi aset tanah. Pada porsi kecil, ada pula kenaikan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta aset tetap berupa Gedung dan Bangunan.

Ketika BPK memberi opini WTP dapat diartikan secara pemeriksaan akuntansi berdasar metode dan sistem yang lazim, revaluasi tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah. Tidak ada catatan khusus BPK terkait hal ini.

Bagaimanapun, hal ini perlu menjadi bahan diskusi yang konstruktif di kalangan pemerhati dan pembelajar serius tentang keuangan negara. Dan perlu dihindari narasi berlebihan yang seolah mengedepankan nilai aset melonjak ini karena belanja modal, belanja produktif atau yang semacamnya.

 

*Ekonom Kepala Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Salafisme dalam Diskursus Pewacanaan Keislaman Kontemporer di Indonesia

Published

on

By

Oleh: Ali Muhtarom

Channel9.id – Jakarta. Diskursus mengenai gerakan Salafisme sebagai sebuah terminologi yang pada saat ini dikaji oleh para sarjana, baik yang berasal dari non-Muslim atau Barat maupun dari kelompok sarjana Muslim memiliki hubungan yang erat dengan Wahhabisme. Kemunculan Salafisme pada era kontemporer saat ini tidak bisa dipisahkan dari persentuhan antara ideologi Islam politik, terutama Ikhwanul Muslimin dengan ideologi Wahhabi. Persentuhan antara ideologi Ikhwanul Muslimin dengan Wahhabisme mengalami puncak keharmonisan sejak era Raja Faisal memimpin kerajaan Arab Saudi. Raja Faisal pada saat itu sangat berjasa bagi kelompok Ikhwanul Muslimin karena telah memberikan tempat bagi mereka ketika dikejar oleh rezim Gamal Abdul Nasser di Mesir.

Tidak hanya dimusuhi rezim Nasser, beberapa anggota Ikhwanul Muslimim juga dimusuhi oleh partai Ba’ats di wilayah lain. Dari kebaikan hati Raja Faisal inilah terjadi persemaian antara ideologi Salafi dengan Ikhwanul Muslimin yang di samping puritan, juga mengambil bentuk gerakan Islam politik yang sedikit banyak tidak bisa dipisahkan dari peran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan kemudian dilanjutkan oleh generasi seetelahnya, yaitu Hasan Al-Banna, yang semuanya bisa dikatakan memiliki semangat pembaharuan dan kebangkitan Islam (Pan-Islamisme).

Pada sisi lain, Salafisme juga bukan pemahaman keislaman yang identik dengan bentuk keislaman kultural Indonesia, sebagaimana kata tersebut sering digunakan untuk menyebut institusi pesantren dengan istilah Salafiyyah yang diidentikan dengan berbagai pesantren yang berafiliasi pada NU di Indonesia (pondok pesantren salafiyah).

Salafisme di sini adalah bentuk keagamaan yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu pemahan keislaman yang sangat ketat di dalam mencontoh praktik puritanisme dengan menyandarkan seluruh praktik ibadah pada dalil Alquran dan Hadis, menolak bid’ah, dan mengikuti al-Salafus al-Salih.

Kecondongan untuk mengembalikan segala bentuk praktik ibadah pada generasi awal Islam, masa Nabi, Sahabat (al-Khulafa’ al-Rasyidun), dan Tabi’in inilah yang mengakibatkan karakterisrik Salafisme memiliki persamaan dengan Wahhabisme, di mana secara umum Salafisme kemudian dipahami dalam diskursus kajian-kajian keislaman sebagai bagian dari gerakan fundamentalisme Islam.

Akan tetapi, apakah kemudian Salafisme sama dengan Wahhabisme? Terhadap pertanyaan ini, kamudian muncul ketumpang tindihan jawaban dari berbagai sarjana keislaman, baik yang berasal dari Barat, maupun dari Indonesia. Para sarjana tersebut, seperti Thomas Heghammer dan Stephane Lacroix yang mengklasifikasikan Salafisme kepada Salafi reformis, rejeksionis, dan Jihadis. Quintan Wiktorowicz membaginya sebagai Salafi Puritan, politik, dan Jihadis. Dan Din Wahid juga mengklasifikasikannya pada Salafi Puritanis, Harakis, dan Jihadis.

Pengklasifikasian atau pengkategorisasian terhadap Salafi tersebut, jika pertanyaan yang muncul adalah mengenai perbedaan Salafisme dan Wahhabisme belum bisa tuntas untuk dipahami karena mengandung bias pemaknaan. Hal ini karena adanya kesamaan bentuk ideologi antara Salafi dan Wahhabi. Selain Salafi dan Wahhabi merupakan bentuk ideologi yang semula menjadi identitas dari Arab Saudi, baik Salafisme maupun Wahhabisme juga sama dalam upaya untuk mengembalikan seluruh urusan keagamaan ke era zaman Nabi, Sahabat, dan Tabi’in, menolak penafsiran terhadap dalil agama, dan menolak keras praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dengan tuduhan bid’ah kepada kelompok yang dianggap berbeda. Dari sini tidak ada peebedaan antara Salafi dan Wahhabi.

Dengan melihat kategorisasi yang dilakukan oleh beberapa Sarjana di atas, saya memiliki pandangan lain bahwa antara Salafi dengan Wahhabi secara doktrin keagamaannya memang memiliki kesamaan, yaitu keduanya memiliki doktrin puritanisme dan ingin mengembalikan segala bentuk urusan keagamaan pada al-Salaf al-Salih.

Namun, diantara Salafisme dan Wahhabisme memiliki perbedaan. Wahhabisme lebih terlihat sebagai bentuk doktrin pemurnian ajaran Islam sebagaimana telah dijelaskan. Sedangkan Salafisme merupakan bentuk dari gerakan penyebaran ideologi Wahhabi itu sendiri yang pada saat ini berhasil melintasi berbagai wilayah negara di dunia. Hal inilah yang oleh Roel Meijer dikatakan sebagai Salafisme Global (Global Salafisme), di mana Salafisme dianggap sebagai fenomena ideologi keagamaan Islam yang berkembang dengan cepat melintas batas ke seluruh belahan dunia.

Dengan demikian Salafisme, dalam tulisan ini lebih terlihat sebagai gerakan yang melibatkan banyak aspek di dalamnya, baik aspek persentuhannya dengan semangat kebangkitan Islam dari pemikiran Afghani, Abduh dan Rashid Ridha yang diteruskan oleh Hasan Al-Banna dengan format gerakan Ikhwanul Muslimin, sebagaimana telah disinggung di atas.

Pada sisi lain, Salafisme juga mengalami persentuhannya dengan Nashiruddin Al Albani. Bentuk Salafisme yang semula berasal dari pinggiran Arab Saudi ini kemudian mampu merebut otoritas Salafisme dengan mendirikan gerakan al-Jama’ah al-Islamiyah al-salafiyah. Karakteristik Salafisme ini lebih condong pada upaya untuk mendasarkan segala bentuk urusan keagamaan dan sosial yang dihadapi masyarakat kepada Hadis Nabi, bahkan gerakan Salafisme Al-Albani ini, meskipun pada akhirnya menyatu-padu dengan gerakan Wahhabisme, kelompok al-Jama’ah al-Islamiyah al-salafiyah sempat membuat heboh kalangan Wahhabisme karena keberanian AlBani mengkritik kelompok Wahhabisme yang terlalu bertaklid kepada mazhab Hambali, terutama perbedaan pandangan Albani setelah ia menerbitkan buku yang berjudul jilbab mar’ah muslimah.

Di dalam buku tersebut Albani mengemukakan pendapatnya secara tegas bahwa wanita muslimah tidak dituntut untuk menutup wajahnya dengan cadar. Sepontanitas pendapat Albani tersebut mendapat reaksi keras dari otoritas mazhab keagamaan Arab Saudi yang mewajibkan wanita memakai cadar.

Pada saat yang lain juga, Salafisme mengalami persentuhannya dengan doktrin Wahhabi itu sendiri yang sangat puritanis. Berbagai persentuhan tersebut pada dasarnya mengarah pada bentuk ideologi yang sama. Dan pada saat ini gerakan penyebarannya dilakukan dengan mengambil bentuk dakwah politik daripada dakwah a politik.

Gerakan Salafisme dengan demikian bisa dipahami di sini sebagai ideologi gerakan penyebaran doktrin Wahhabi atau dakwah Wahhabi yang mengambil bentuk aktivitas gerakannya melalui gerakan dakwah politik, baik gerakan tersebut terkait langsung dengan politik identitas dengan mendompleng pada partai tertentu, maupun tidak terkait langsung dengan politik identitas seperti bentuk konfrontasinya yang berlebihan dengan bentuk keislaman yang dianggap berbeda, seperti bentuk tuduhan bid’ah dan tuduhan kesesatan lain seperti tasyrik, takfir, atau tardid di ranah publik yang dilakukan oleh sebagian dari para pendakwahnya.

Dikatakan di sini sebagai dakwah politik, walaupun juga tidak masuk pada politik praktis, karena terjadi kontestasi untuk mendapatkan pengakuan dengan memberikan stigma buruk pada kelompok lain yang berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan juga hal tersebut akan menimbulkan respon negatif dari kelompok lain yang merasa dirugikan.

Perlu menjadi catatan di sini, bahwa gerakan dakwah Salafisme, terutama di Indonesia saat ini mengalami bentuk baru, di mana orientasi gerakan dakwahnya lebih mengarah pada penguatan identitas perjuangan Islam politik.

Apabila dalam sejarah gerakan keislaman di Timur Tengah diantara berbagai gerakan keislaman mengalami fragmentasi yang disebabkan oleh perbedaan doktrin dan strategi gerakan masing-masing kelompok, di Indonesia berbagai gerakan tersebut terlihat bersatu padu dalam misi pembaharuan dan kebangkitan Islam.

Dalam sejarah gerakan keislaman Timur Tengah, antara Hizbut Tahrir dengan Ikhwanul Muslimin tidak ketemu karena perbedaan manhjaj berpikir. Gerakan Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir sebenarnya berasal dari sumber doktrin yang sama, yaitu ingin mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Kedua gerakan tersebut juga memiliki jalur atau Sanad dari ideolog yang sama, kedua ideologi tersebut dikonsep dari serangkaian diskusi antara Hasan Al-Banna dengan Taqiyuddin An-Nabhani, di mana keduanya merupakan teman dekat, ketika Hasan Al-Banna dan An-Nabhani, keduanya sama-sama mendirikan Ikhwanul Muslimin. Perbedaan antara Ikhwanul Muslimin dengan Hizbut Tahrir terletak pada prinsip respon penerimaannya terhadap demokrasi.

Bagi Hizbut Tahrir, menerima demokrasi tidak dibenarkan karena dianggap mengakui konsep ideologi Barat yang dianggap keluar dari ajaran Islam. Sedangkan Ikhwanul Muslimin, walaupun oleh sebagian kelompok sarjana dianggap kosong dari ruh demokrasi yang sebenarnya, namun, Ikhwanul Muslimin berusaha untuk beradaptasi dengan demokrasi.

Kemudian gerakan Salafi yang di dalamnya juga terpecah kepada puritanisme, haraki, dan jihadis, juga tidak ketemu dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan Jamaah Tabligh. Akan tetapi, di Indonesia seluruh gerakan keislaman tersebut dapat ketemu dan membentuk gerakan bersama dalam misi kebangkitan Islam, yang mana kebersamaan tersebut bisa mengarah pada munculnya bentuk baru gerakan Salafisme Indonesia.

 

Penulis Dosen Pascasarjana UIN SMH Banten

Continue Reading

Opini

Salafisme dan Dilema Pembaharuan Islam

Published

on

By

Oleh: Ali Muhtarom

Channel9.id – Jakarta. Munculnya Salafisme melalui penyebarannya ke seluruh dunia telah menjadi kendaraan bagi terciptanya identitas Islam global baru (a new global Islamic identity) yang berpotensi akan menghilangkan beberapa referensi nasional, budaya, dan sejarah (Bubalo dan Fealy, 2007: 4) Dengan membanggakan diri sebagai pewaris utama generasi golden period, Salafisme menganggap dirinya menjadi kelompok yang paling sesuai dengan Islam yang diajarkan Nabi. Mereka secara ketat menjaga sumber kebenaran dengan merujuk pada gerakan literalis yang disesuikan dengan ahl al-hadis pada masa Abbasiyyah.

Karakteristik utama dari gerakan ini adalah berkonsentrasi penuh pada upaya mempelajari Sunnah Nabi sebagai sarana untuk membersihkan ajaran Islam dari segala bentuk ragam bid’ah yang berbahaya bagi kemurnian Islam. Untuk kembali kepada kemurnian Islam, Salafisme menyerukan kembali kepada sumber Islam melalui ijtihad. Karena itu, mereka sangat mengecam taqlid dan penerimaan begitu saja atas otoritas-otoritas abad pertengahan (mazhab). Keteguhannya dalam memegang Sunnah serta pandangannya yang sangat literalis terhadap nash-nash Al-Quran merupakan karakteristik dari pola ini.

Dengan demikian, mereka tidak hanya skripturalis, tapi juga literalis. Mereka mengklaim bahwa model pemahaman yang harfiah akan menghasilkan pemahaman yang tidak terkontaminasi oleh subjektivitas manusia.

Sebenarnya gerakan pemurnian Islam bukan satu-satunya pada periode tersebut yang memunculkan doktrin Salafisme. Di Yaman, ‘Ali Muhammad bin al-Syawkani (w.1834 M) adalah juga seorang reformis Yaman yang giat dalam seruan ijtihad. Di India, Shah Wali Allah (1703-1762) juga pernah melakukan program reformasi yang sama. Bahkan Syah Wali Allah ini juga pernah bareng dengan Ibnu Abdul Wahhab belajar kepada Muhammad Hayat al-Sindi, seorang ahli hadis di India.

Namun Syekh Wali Allah sangat berbeda dengan Ibnu Abdil Wahhab. Syah Wali Allah merupakan sufi dan ahli fikih di India yang ajarannya sangat kaya dan lebih mendalam. Hingga pada taraf tertentu kerap dijadikan sebagai bukti tentang kompatibilitasnya sebagai gerakan pembaharu Islam di Anak Benua. Gerakan Salafisme Deobandi yang dibuka pada tahun 1867, di dekat New Delhi India juga menekankan pengajaran hadis dan menentang studi rasionalitas hukum, logika, dan filsafat (Algar, 2011: 25).

Namun, reformulasi Salafisme oleh ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdil Wahhab yang mengilhami beberapa generasi setelahnya dengan praktik dan model pemikiran yang cenderung fundamentalis mengalami problem tersendiri. Fundamentalisme gerakan ini disebabkan karena pola pemahaman doktrin pemurnian akidah dan menjaga tradisi salaf al-salih (manhaj salafi) yang terlalu ketat, tidak mau menyesuaikan dengan budaya dan tradisi yang sudah berkembang di wilyah tertentu. Bahkan doktrin kembali pada nash melahirkan problem yang krusial diinternal Salafisme antara yang mengambil bentuk gerakan revivalis dan reformis puritan.

Di Indonesia anggapan umum terhadap ideologi Salafi sebagai gerakan modernisme Islam didukung oleh Daliar Noer dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia (Noer, , 1996). Meskipun banyak dikritik buku tersebut berhasil menyedot perhatian masyarakar, tidak terkecuali kalangan akademisi terbawa arus konsepsi ini dalam membuat jurang pemisah terhadap kelompok Muslim Indonesia ke dalam kotak modernisme berbau puritanisme Salafi dan kelompok tradisional yang selalu dilekatkan pada kelompok Islam kultural.

Kelompok pertama dengan mengikuti logika Esposito dikategorisasikan sebagai kelompok Islam Modernis atau reformis dengan mengikuti model Ibnu Abdul Wahhab sebagai tokohnya. Sedangkan kelompok yang kedua dianggap oleh kelompok pertama sebagai kelompok tradisional dan belum murni keimanannya karena beberapa praktik ibadah masih tercampur dengan budaya dan tradisi lokal.

Akan tetapi, konsepsi tentang Islam modernis tersebut justru memasukkan gerakan puritanis seperti Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, Partai Sarikat Islam, beberapa organisasi Islam lain seperti Persis, Al-Irsyad, Wahdah Islamiyyah dan berbagai Ormas Islam lain yang memiliki kesamaan semangat dalam pemurnian ajaran Islam. Beberapa kelompok ini mencurahkan sekuat tenaga dalam menjaga akidah Islam supaya tidak tercampur dengan praktik kesyirikan yang ditimbulkan dari unsur budaya dan tradisi lokal yang tidak sesuai dengan dalil nash (Al-Quran dan Al-Sunnah).

Bagi kelompok Islam modernis seperti ini, mencampuradukkan hal-hal akidah dengan tradisi dan budaya merupakan tahaayul, bid’ah, dan churafat (TBC) sedangkan melakukan pembiaran terhadap hal tersebut adalah berdosa. Maka untuk memberantas berbagai praktek yang menimbulkan kesyirikan harus dilakukan dengan upaya yang tegas demi menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan lokal karena pandangan keagamaannya menjunjung dialektika agama dan kearifan lokal tidak jarang mendapatkan stigma negatif dari anggapan penyimpangan “akidah Islam” tersebut. Hal ini, sebagaimna disebutkan bahwa NU memiliki sikap keagamaan yang konsisten dalam mengakomodir tradisi dan budaya lokal. Kondisi ini kemudian memunculkan klarifikasi dari NU dengan membangun wacana tandingan dengan konsep Islam pribumi yang menjadi landasan bagi berkembangnya Islam Nusantara yang saat ini diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama.

Menurut K.H. Abdurrahman Wahid konsep Islam pribumi mencoba mengejawentahkan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dangan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi tidak berarti meninggalkan norma-norma keagamaan demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash (Al-Quran) (Effendi,1998). Perpaduan diantara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana agama lahir dari perintah Tuhan, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia.

Dalam pribumisasi Islam nampak bagaimana Islam diakomodasikan ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing, sehingga tidak ada pemurnian Islam atau penyeragaman praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah. Pribumisasi bukan untuk memunculkan perlawanan dari kekuatan tradisi-tradisi setempat, akan tetapi memperteguh eksistensi dari budaya tersebut.

Dengan demikian reformasi salafi,-sebagaimana gerakan modernis Islam Indonesia, sebagai jargon pembaharuan Islam reformasi adalah pemikiran keagamaan untuk melepaskan diri dari praktik yang dianggap syirik dan bid’ah dengan pemahaman yang kaku dan sempit terhadap nash. Pemahaman atas reformasi dan pembaharuan dengan demikian berkebalikan dengan pemaknaan reformasi dan pembaharuan Islam yang dilakukan oleh para pembaharu yang dilhami oleh semangat berpikir yang kritis untuk melepaskan kebekuan dan kesumpekan dalam memahami Islam menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas.

Ketidaktepatan pemahaman Salafisme sebagai gerakan pembaharuan dikarenakan gerakannya yang kaku, tidak mau berdialog dengan tradisi dan budaya lokal. Justru sering memicu berbagai konfrontasi dengan sebagian kelompok Muslim di wilayah tertentu.

Di Indonesia, sejarah perkembangan awal Salafi pernah dilakukan oleh trio haji yaitu Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif pada abad ke-19 justru menimbulkan tragedi yang mengerikan. Mereka melakukan dakwah di Indonesia dengan semangat puritanisme yang kaku, memusyrikkan (tasyrik), mengkafirkan (takfir), dan memurtadkan (tardid) kelompok Islam lain yang tidak sama dengan mereka.

Walaupun sering disebut sebagai pioner gerakan Islam reformis di era modern sebagaimana dijelaskan John L. Esposito yang memulai kategorisasi bahwa Ibnu Abdil Wahhab adalah sebagai pencetus gerakan reformasi Islam. Namun menurut saya pernyataan tersebut hanyalah klaim yang sudah terlanjur menjadi pemahaman umum, dan juga karena adanya hegemoni wacana. Apa yang disampaikan Fazlur Rahman dalam menempatkan Shaykh Ahmad Sirhindi sebagai pencetus gerakan reformasi Islam pra-modern yang sebenarnya bukan Ibnu Abdil Wahhab mungkin adalah jawaban yang menurut saya perlu dipertimbangkan pada saat ini. Walaupun demikian pendapat Esposito lebih banyak dijadikan dasar bahwa gerakan Wahhabisme yang menjadi pioner gerakan reformasi Islam di era modern.

Menurut K. Yudian Wahyudi mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa pencetus gerakan reformasi Islam adalah Ibnu Abdul Wahhab didasarkan pada alasan yang sederhana, yaitu pemikiran Ibnu Abdil Wahhab berhasil mempengaruhi sebagian besar gerakan reformasi Islam “puritan” di dunia, khususnya Mesir, Maroko, dan Indonesia (Wahyudi, 2010:3-4).

Di luar itu semua menurut saya, bahwa konteks pembacaan modernisasi yang sesungguhnya bukanlah pada upaya menjadikan pemikiran Ibnu Abdul Wahhab dan para pengikutnya yang mengikatkan diri sebagai generasi Salafisme sebagai pembaharu Islam. Sebagaimana telah disampaikan, jika pemahaman tersebut didasarkan pada pemahaman umum, mungkin bisa dimaklumi. Yaitu pemahaman tentang gerakan kebangkitan dan reformasi Islam dalam pengertian kepengikutan atau followership terhadap pemikiran Ibnu Abdul Wahhab yang puritan. Bukan dalam pengertian pembaharuan yang bersifat rasional, terbuka, dan menerima modernitas.

Justru konsepsi pemikiran Ibnu Abdul Wahhab pada era kontemporer tidak menunjukkan rasionalitas, keterbukaan, dan kemodernannya, bahkan malah mundur ke belakang sebagaimana yang dipraktikkan oleh para pengikutnya dari kelompok Salafisme yang berpikiran sempit dalam memahami agama, Dan apabila dikaitkan dengan gagasan Abduh yang dikatakan sebagai pioner gerakan Salafisme rasional (Lauzière, 2016:199), pun juga belum sepenuhnya tepat karena konsep Salafismenya Abduh masih mengandung eksklusivitas dan malah mengilhami bangkitnya kelompok Salafisme barisan Islam politik. Model pemikiran Salafi yang kaku tersebut pada saat ini paling nyata diwujudkan dalam bentuk sikap para pengikutnya yang keras dalam menolak globalisasi, modernisme, demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan segala pemikiran yang berasal dari Barat, serta penafsiran-penafsiran yang bersumber dari pemikiran manusia.

 

Penulis Dosen Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Continue Reading

Ekbis

Rasio Utang Sektor Publik Atas PDB Mencapai 75%

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Utang Pemerintah merupakan tema diskusi yang sering mengemuka di ruang publik. Sebenarnya ada soalan utang yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu Utang Sektor Publik (USP). USP mencakup utang pemerintah, utang Bank Indonesia dan utang BUMN. Datanya dihitung dan dipublikasi oleh Bank Indonesia untuk kondisi tiap akhir triwulan. Posisinya pada akhir September 2020 mencapai Rp11.774 triliun. Rasionya atas Produk Domestik Bruto (PDB) telah di kisaran 74,62%

USP secara nominal selalu meningkat tiap tahun, dengan laju kenaikan berfluktuasi. Kenaikan amat besar terjadi pada tahun 2014, yang selain karena tambahan utang disebabkan pula oleh adanya perubahan definisi dalam data. Kenaikan pada tahun-tahun selanjutnya memang karena tambahan utang.

Dilihat dari rasio USP atas PDB, terjadi penurunan pada tahun 2007-2012. Hal itu dikarenakan laju kenaikan PDB yang lebih cepat dari USP. Rasionya hanya sedikit meningkat pada tahun 2013. Naik signifikan pada tahun 2014, antara lain karena kenaikan nominal seperti yang disebut di atas. Rasio utang terus meningkat hingga tahun 2018. Rasio sempat sedikit menurun pada tahun 2019.

USP secara nominal hingga triwulan ketiga tahun 2020 telah meningkat sangat signifikan dari posisi akhir tahun 2019. Terutama sekali karena utang pemerintah pusat yang bertambah sangat banyak, antara lain karena kebijakan fiskal dalam rangka mitigasi dampak pandemi. Pada saat bersamaan, utang BUMN masih tetap meningkat.

Rasio USP atas PDB pada tahun 2020 menjadi naik lebih signifikan karena PDB nominal justeru tidak bertambah. Bahkan dari realisasi hingga triwulan ketiga, kemungkinan besar PDB nominal atau PDB atas dasar harga berlaku tahun 2020 akan lebih rendah dari tahun 2019.

Realisasi selama tiga triwulan tahun 2020, PDB nominal sebesar Rp 11.505 triliun. Lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar Rp11.629 triliun. Khusus triwulan-IV 2019 sebesar Rp4.019 triliun. Jika diasumsikan terjadi pemulihan ekonomi pada triwulan IV-2020, sehingga PDB bisa mencapai Rp4.220, maka PDB menjadi Rp15.725. Ada risiko akan sedikit lebih rendah dari itu, jika pemulihan tak sesuai yang diharapkan.

Nominal USP diprakirakan masih akan meningkat pada triwulan IV-2020, karena adanya kenaikan utang pemerintah melalui penerbitan SBN yang masih signifikan. Namun ada kompensasi atau pengurangan posisi dari faktor menguatnya rupiah pada akhir tahun dibanding akhir September, karena sebagian utang berupa valas. Secara keseluruhan, diprakirakan posisi USP pada akhir tahun 2020 hanya sedikit naik dari posisi akhir September, menjadi sekitar Rp11.850 triliun.

Dengan demikian, rasio utang sektor publik atas PDB akan menjadi sekitar 75,36%. Posisi utang sebesar Rp11.850 triliun atas PDB sebesar Rp15.725. Dikatakan sekitar, karena masih ada potensi naik turun sedikit pada kedua besaran tersebut.

Secara teknis, Bank Indonesia mengkategorikan data statistik USP ke dalam tiga kelompok. Yaitu: Pemerintah umum, korporasi finansial sektor publik, dan korporasi nonfinansial sektor publik. Pemerintah umum terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Korporasi finansial antara lain mencakup bank sentral, bank BUMN, BPD, dan Lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan korporasi nonfinansial terutama terdiri dari BUMN yang bukan Lembaga keuangan.

Baca juga: SBN Akan terus Diborong Bank Indonesia? 

Posisi USP per akhir September 2020 sebesar Rp11.774 triliun antara lain dirinci berdasar kategori itu. Utang Pemerintah Umum sebesar Rp5.807 triliun, terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp5.758 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp49 triliun. Korporasi finansial sektor publik sebesar Rp4.826 triliun, dan korporasi nonfinansial sebesar Rp1.141 triliun.

Utang BUMN memang diperlakukan sebagai utang swasta, karena kepemilikan negara atasnya merupakan kekayaan yang telah dipisahkan. Namun, dalam aturan lain diperlakukan sebagai bagian dari keuangan negara. BPK pun berhak melakukan pemeriksaan atasnya, dan DPR bisa meminta keterangan kepada manajemennya. Selain itu, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang baik, catatan utangnya disajikan sebagai bagian dari utang sektor publik tadi.

Ketika banyak kritik atas utang BUMN yang tampak melonjak, otoritas sempat menjelaskan salah satu sebabnya adalah memasukan data simpanan masyarakat (DPK). DPK bank-bank BUMN dikatakan meningkat sehingga mempengaruhi total utang BUMN.

Akan tetapi, memang terjadi peningkatan pesat pada BUMN yang tergolong nonkeuangan. Posisi utang BUMN yang bukan Lembaga Keuangan akhir tahun 2019 mencapai Rp1.004 triliun. Hampir dua kali lipat dari posisi akhir tahun 2014 yang sebesar Rp504 triliun. Pada periode tahun 2014-2019, kenaikan utang yang bukan DPK meningkat lebih pesat dari pertumbuhan DPK.

Perlakuan DPK sebagai utang mestinya juga sudah dikaji terlebih dahulu oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam pencatatan atau akuntansi pada industri perbankan sejak awal perlakuannya memang demikian. Secara analisis, DPK pun biasa diperlakukan sebagai salah satu faktor risiko. Selalu ada risiko DPK berubah menjadi beban ketika terjadi penarikan secara cukup besar. Risikonya pun cenderung meningkat dalam kondisi perekonomian yang mengalami resesi dengan skala yang cukup dalam.

Bank Indonesia juga memberi informasi bahwa posisi USP terdiri dari yang berdenominasi rupiah sebesar Rp8.107 triliun. Sedangkan yang berdenominasi valuta asing, dihitung dalam kurs tengah BI pada akhir September, sebesar Rp3.667 triliun. Dengan kata lain, USP dalam valas telah mencapai 31% dari totalnya. Sebagian besar dalam dolar Amerika.

Tidak semua utang dalam rupiah adalah kepada penduduk (residen) Indonesia. Seperti SBN rupiah yang dimiliki oleh pihak asing. Dan sebaliknya, utang valas kepada pihak domestik. Dalam hal kreditur ini, porsi kepada pihak asing mencapai 33% dari total utang.

Khusus utang korporasi publik yang nonfinansial, porsi utangnya dalam valas lebih besar dari kelompok lainnya. Lebih dari 66% dari utangnya berdenominasi valas. Bisa dikatakan bahwa utang BUMN non lembaga keuangan memang lebih banyak dalam valuta asing. Sebagian utang valas ini terhadap pihak domestik. Porsi utang kepada pihak asing hanya sebesar 60%.

Risiko utang kelompok sektor ini juga perlu diwaspadai terkait waktu jatuh temponya. Utang yang harus dilunasi kurang dari setahun ke depan, dilihat dari akhir November 2020, mencapai 20% dari total utangnya.

Jika dikaitkan antara porsi dalam valas dan waktu jatuh tempo, maka permintaan valuta asing setahun ke depan antara lain dikontibusi oleh soalan ini. Pada sisi lain, keuangan beberapa korporasi akan memperoleh tantangan cukup berat karena masih dalam suasana pemulihan ekonomi. Terutama bagi BUMN yang tidak memperoleh pendapatan dalam valas, dan telah cukup terdampak buruk selama era pandemi.

Secara keseluruhan, utang sektor publik memang mengalami kondisi yang butuh pengelolaan secara lebih berhati-hati. Perlu diingat bahwa pertumbuhan utang sektor publik yang terlampau cepat akan “mempersulit” sektor korporasi swasta dan UMKM dalam hal pembiayaan baru. Tidak hanya pada ketersediaan dana untuk dipinjam, melainkan juga bunga atau biayanya yang akan sulit turun secara signifikan. Padahal, penurunan bunga sangat diperlukan bagi proses pemulihan ekonomi.

Pihak otoritas memang telah mengupayakan pelonggaran likuiditas dan penurunan bunga, namun kondisinya pun telah cukup sulit. Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK dituntut untuk berkoordinasi lebih kuat dan membuat kebijakan yang lebih antisipatif atas kondisi ini. Dan yang tak kalah penting, pihak BUMN pun harus lebih prudent dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangannya.

Penulis berpandangan, soalan utang sektor publik ini seharusnya menjadi wacana publik. Masyarakat perlu mengetahuinya secara lebih baik, dan pandangan para ahli di luar otoritas pun perlu diperhatikan.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC