Connect with us

Opini

Misteri Nilai Aset Pemerintah yang Melonjak

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 diserahkan Pemerintah kepada BPK pada 27 Maret. Dilaporkan selesai diperiksa pada 15 Juni, menurut tanggal yang tertera pada laporan. BPK baru menyerahkan secara resmi kepada DPR dalam sidang paripurna 14 Juli lalu.

Hasil pemeriksaan utama yang banyak diberikan adalah pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP artinya BPK menilai LKPP telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2019 terdiri dari beberapa bagian utama. Diantaranya berupa Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Meski WTP, ada fakta yang menarik dicermati dalam konten LKPP 2019. Yaitu tentang aset yang tercatat mencapai Rp10.467,53 triliun pada 31 Desember 2019. Rinciannya terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp491,86 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.949,59 triliun, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp56,88 triliun, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp967,98 triliun.

Menarik karena telah terjadi kenaikan sebesar Rp4.142,25 triliun atau 65,49 persen dibanding tahun 2018. Merupakan kenaikan secara nominal dan persentase tertinggi selama belasan tahun terakhir.

Kenaikan terutama pada nilai aset tetap yang melonjak sebanyak 208,10 persen, atau lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Nilai aset tetap secara netto naik dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,6 triliun. Juga merupakan kenaikan secara nominal dan persentase tertinggi selama belasan tahun terakhir.

Akibatnya, porsi aset tetap dalam total aset naik menjadi 56,84 persen. Porsi terbesar selama ini. Porsinya pada tahun 2018 masih sebesar 30,53 persen.

Ketika dicermati, ternyata aset tetap yang mengalami peningkatan besar pada tahun 2019 adalah Tanah. Nilainya mencapai Rp4.565,75 triliun. Naik 348,22% atau sekitar 3,5 kali lipat dari nilainya pada akhir tahun 2018 yang hanya Rp1.109 triliun.

Dilaporkan bahwa nilai aset tetap Tanah yang signifikan yang dikelola oleh lima Kementerian. Yaitu: Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.450,88 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp944,79 triliun, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp563,83 triliun, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp352,61 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp312,55 triliun. Nilai aset Tanah pada kelimanya mencapai 79,39 persen dari total aset tanah yang dimiliki Pemerintah Pusat.

Porsi nilai Tanah pun kemudian mencapai 76,74 persen dari nilai aset tetap, sedang pada tahun sebelumnya hanya 52,75 persen. Jika dilihat dari keseluruhan aset, maka porsi tanah mencapai 43,62 persen. Padahal, setahun sebelumnya hanya 16,10 persen.

Dilaporkan bahwa nilai tanah yang naik pada tahun 2019 memang karena revaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Kenaikan sebesar 348,22 persen pada tahun 2019 jauh melampaui rata-rata kenaikan selama tahun 2009-2018 yang hanya 15,66 persen per tahun.

Dapat diperbandingkan nilai aset Tanah antara periode 2009-2014 dengan 2014-2019, sama-sama dalam kurun lima tahun. Nilai akhir 2014 bertambah sebesar 101,80 persen dari akhir 2009. Sedang nilai akhir 2019 bertambah sebesar 382,80 persen dari akhir tahun 2014.

Aset tetap lain yang naik cukup signifikan pada tahun 2019 adalah nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang mencapai Rp852,16 triliun. Bertambah sebesar 43,65 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada dua kementerian. Yaitu: Kementerian PUPR sebesar Rp673,69 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp134,73 triliun. Nilai pada keduanya mencapai 94,88 persen.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan juga tercatat bertambah cukup signifikan pada tahun 2019. Mencapai Rp365,44 triliun atau naik sebesar 27,32 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp71,99 triliun, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp35,03 triliun, Kementerian Agama sebesar Rp32,88 triliun, POLRI sebesar Rp30,98 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp26,10 triliun.

Dari uraian di atas, menurut laporan resmi tidak ada misteri dalam soal lonjakan nilai aset yang terbilang luar biasa pada tahun 2019. LKPP tahun 2019 menunjukkan kenaikan terutama karena revaluasi aset tanah. Pada porsi kecil, ada pula kenaikan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta aset tetap berupa Gedung dan Bangunan.

Ketika BPK memberi opini WTP dapat diartikan secara pemeriksaan akuntansi berdasar metode dan sistem yang lazim, revaluasi tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah. Tidak ada catatan khusus BPK terkait hal ini.

Bagaimanapun, hal ini perlu menjadi bahan diskusi yang konstruktif di kalangan pemerhati dan pembelajar serius tentang keuangan negara. Dan perlu dihindari narasi berlebihan yang seolah mengedepankan nilai aset melonjak ini karena belanja modal, belanja produktif atau yang semacamnya.

 

*Ekonom Kepala Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

270 PLT Kepala Daerah dan Legitimasi Penanganan Covid 19

Published

on

By

Oleh:  Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Sejarawan tidak mengenal pengandaian. Yang ditulis rangkaian data dan fakta. Ketika tak ditulispun, data dan fakta itu tetap sama, tak berubah.

Sulit untuk bertanya: akankah mereka yang mengaitkan pilkada dengan Covid 19 akan bersikap sama, andai pilkada itu berganti nama menjadi pilpres? Jejangan, mereka meregang asa, beraksi di panas yang terik, agar Pilpres dipercepat. Tagar #2020GantiPresiden naik  bak hembusan angin siklon, bukan lagi viral.

Penyair, pengisah, atau pelukis yang bisa diberi hak untuk membuat hidung Cleopatra lebih panjang atau betis Ken Dedes lebih bunting padi. Babad, dongeng, atau tambo, menampung imajinasi atas fakta.

Tuduhan mayor menyebut pemerintah – tentu bersama penyelenggara negara lain, seperti parlemen nasional – dalam era pandemi sama sekali meletakkan nyawa ribuan orang di atas kue panggang pilkada. Fakta, Perppu tahap awal yang diubah terkait pengunduran jadwal pilkada.

Sila baca detil Perppu nomor 2/2020 (nomor 2, artinya hanya satu perppu mendahului, nomor 1/2020) yang ditanda-tangani Presiden Jokowi tanggal 4 Mei 2020, lebih tiga bulan lalu. Berdasarkan UU No 1/2015, jadwal pilkada adalah 23 September 2020. Rabu kemaren. Artinya, jika ikuti jadwal sebelum pandemi, per hari ini, Kamis, 24 September 2020, sebagian besar pemenang pilkada sudah diketahui.

Pergeseran pilkada ke hari Rabu, 9 Desember 2020 sudah menunjukkan antisipasi dini terhadap pandemi Covid 19. Dampak Covid 19 terhadap pilkada atau sebaliknya, sudah diatur dengan perppu yang berada di bawah konstitusi, kurang dua bulan setelah dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization.

Pilkada, apa yang penting?

Tak ada. Agenda biasa-biasa saja, tanpa libur nasional. Terkesan luar biasa berhubung ditumpuk di hari yang sama pada tahun yang sama. Bukan substantif, namun lebih kepada manajemen psikologi politik.

Sebetulnya, jika sifat alamiah dan akar umbi demokrasi berdasar sistem lima tahunan dipegang teguh sejak awal, pilkada tak seheboh kini luberan limbahnya. Dimensi lokalitas lebih terasa. Misal, daerah X lahir tanggal 22 Mei, dijadikan sebagai hari pelantikan bupati, semua perangkat pilkada bergerak ke angka itu. Daerah X di sebelahannya, bisa jadi tanggal 15 Agustus sebagai tanggal yang “sakral” terkait sejarah lokal.

Agenda yang semula bersifat manajemen psikologis, kini perlahan menggerus kekhasan dan identitas lokal masing-masing daerah. Ketika pilkada putaran pertama terjadi tahun 2005, hampir setiap daerah melahirkan buku. Saya ingat betul, berhubung sering dimintai kata pengantar atau sekadar testimoni.

Kini? Jarang sekali buku lahir dari pekik-pekak pilkada.

Jadi, apanya yang penting?

Yang saya syukuri, pergeseran 23 September ke tanggal 9 Desember.

Sepuluh hari kemudian adalah Hari Bela Negara, bertepatan dengan deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi pada 1948. Hari Bela Negara yang tidak perlu jadi agenda libur nasional juga.

Hari Bela Negara sepuluh hari kemudian diteguhkan di 270 daerah dengan protokol ketat Covid 19! Tidak ada lagi hari bela kandidat! Bela oligarki! Bela kapital!

Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara punya proposal yang sangat serius, terkait peringatan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Sebagai sebuah pola perlombaan pencarian bakat kepemimpinan dari Papua hingga Aceh. Dari gunung, pulau, hutan, danau, sungai, kota, hingga desa adat. Sayang, kami tak cukup menarik minat “sponsor”. Proposal itu kini masih disimpan rapi, guna suatu saat dijadikan sebagai pasak bumi yang lebih alami, dinamis, namun berakar-tunjang.

Lalu, kalau benar tidak penting, kenapa tak ditunda saja?

Kini mari cek level organisasi yang lebih kecil dibanding pilkada. Misalnya organisasi karang taruna, senat mahasiswa, arisan, koperasi, kuliner, gowes, orgen tunggal dan lain-lain. Siapa yang mau di negeri ini yang mau dipimpin oleh Pelaksana Tugas – atau biasa disebut PLT – Ketua? Untuk masa yang tidak bisa ditentukan? Maukah warga di negara yang ultra demokratis ini memberikan hak kepada orang lain untuk memimpin sehari saja, tanpa lewat pemilihan?

Silakan tunjuk tangan, kalau ada. Tunda pilkada sampai akhir 2021 – tenggat waktu baru penemuan vaksin Covid 19. Di 270 daerah, hadirkan PLT Bupati, PLT Walikota, PLT Gubernur. Tentu, tanpa wakil.

Oh, jangan di 270 daerah, coba saja survei di satu atau duabelas daerah, maukah rakyatnya?

Apa arti PLT? Bisul yang nanti bila meletus, benar-benar berakibat buruk. Siapa anggota parlemen nasional atau lokal yang mau duduk sejajar bersama PLT? Siapa Kepala Sekolah yang mau mengikuti himbauan PLT Bupati? Adakah datuk-datuk, sipebelegu, jawara, dang, hang, pace, daeng, pendekar, intelektual, sampai para buzzer mau tekan kontrak bekerjasama dengan PLT?

PLT dari sistem pemerintahan berarti penunjukan dari atas. Dari para dewa. Tangan yang tak terlihat. Sejenis Gubernur Jenderal bagi Hindia Belanda. Atau orang Kantor Pusat yang Sementara mengurus Kantor Cabang sebuah organisasi.  Komandan Peleton Sangga Nusantara Kapuas Hulu tak bakal mau dikasih seorang PLT DanTon yang berasal dari Ketapang, sekalipun sama-sama asal Kalimantan Barat. Bisa-bisa Ketua Umum Sangga Nusantara disumpahin setiap hari.

Silakan cari kisah-kisah perang, revolusi, sampai penyelewengan dari kekuasaan Zeus, apa akibat pimpinan definitif atau PLT? Tugas PLT, status quo. Hampir mustahil mendapat kisah hebat tentang kisah sukses pemimpin PLT. Yang ada, skandal demi skandal. Belum lagi ambisi PLT yang merayap muncul dari balik rimbun lorong hati yang gelap ketika seolah-olah hadir sebagai Sang Definitif, Sang Legitimitis Klimis, atau Sang Otentik.

“Otoriter! Kayak zaman batu!” dan sejenisnya.

Begitu teriakan terhadap PLT. Orang bercarut-bungkang. Mobil Plat 1 itu bukan haknya. Kertas berlambang garuda tak berhak dipakai. Jangankan menjadi garudanya!

270 PLT Kepala Daerah justru adalah bom atom demi bom atom yang langsung memicu titik ledak. Itu jika pakai analogi bom atom seperti yang disampaikan Ketua KSM UI Eka Prasetya Mohammad Qodari, sahabat selahir sebatin saya.

Orang Pariaman mana mau dipimpin orang Agam. Qodari adalah orang Palembang yang kelahiran Lampung, pilih mana jika masih pakai kategori daerah asal? Untuk PLT, lho!

Orang Merangin ogah dipimpin orang Kerinci. Coba pindahin orang Bekasi mimpin di Depok, walau satu dapil dalam parlemen nasional, bakal benar-benar pindah orang Depok ke planet berbeda dengan Bekasi. Orang-orang di daerah Pantura, coba saja dipimpin oleh orang-orang pantai Selatan seperti Pandeglang, Garut atau Sukabumi.

Penundaan pilkada adalah pilihan klaster paling mengerikan yang sudah terbukti dalam banyak jejak sejarah politik daerah.

Upaya mengadakan pilkada pada hari bela negara adalah pilihan yang paling masuk akal guna membunuh epidemi di tingkat lokal. Sebab pandemi sudah menggerus kepercayaan kepada penyelenggara negara. Legitimasi pemerintahan melemah. Salah analisa, salah formula, dan bercabang-cabang menjadi kesalahan yang tumbuh seperti hydra. Satu kesalahan beranak pinak menjadi kesalahan berikut yang makin mematikan. Kaum profesional tersingkir, kalangan amatiran merajalela.

Nah, pilkada serentak di 270 daerah adalah bagian dari shock therapy bagi kalangan amatiran itu untuk minggir. Mereka amatir, tetapi legitimasi kuat, berhubung menang dalam pola pembagian kekuasaan (sharing power). Satu alenia dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Miriam Budiardjo tentang tak ada pemisahan kekuasaan (divided government) di Indonesia, justru yang terjadi adalah pembagian (royalti) pemerintahan, tak pernah mampu menyatukan tinta dengan kertas teori.

Itu terjadi sejak  Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk berdasar Pasal IV dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Lewat Maklumat X Wakil Presiden Mohammad Hatta, mereka dilantik sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai 15 Februari 1950. Indonesia yang menganut sistem presidensial berubah menjadi parlementer, akibat kuping Sutan Syahrir sering mendengar dari radio tentang kedatangan Inggris yang menggunakan sistem parlementer.

Dan puja-puji seperti itu juga yang diberikan kepada Selandia Baru, ketika mengubah tanggal pemilu nasionalnya. Ah, c’mon! Dalam sistem parlementer, tanggal pemilu ditetapkan oleh Perdana Menteri sesuka-hatinya. Perdana Menteri melihat data-data statistik: ekonomi kuat, rakyat puas, penyakit tak ada. Mana ada Perdana Menteri yang mengagendakan pemilu ketika ekonomi lemah, rakyat menjerit, penyakit menggila.

Indonesia?

Fixed term! Periode yang sudah fixed!

Presiden pasti dilantik tanggal 20 Oktober 2024, 20 Oktober 2029, 20 Oktober 2034, 20 Oktober 2039, 20 Oktober 2044!

Bayangkan, bagaimana nanti nasib 270 daerah dalam berjuang guna mainstreaming (arus utama) anggaran 2021?

Bila kepala daerah tidak punya legitimasi, tidak membawa janji yang sudah dibuhul, pun tidak ditunggu oleh lemparan kerikil di bandara ketika pulang, bagaimana melihat arah penanganan dari Covid 19 dan kerangka ekonomi lain pada 2021?

Yang bakal muncul lagi anggaran sim salabim! Itu yang diharapkan? Pakai anggaran tahun 2020? Apa boleh saya menyumpah sebagai Si Pahit Lidah Pulau Andalas? Jika benar terjadi resesi, apa anggaran 270 daerah itu pada 2020 masih bisa diduplikasi ke tahun 2021 hingga tahun pilkada digelar yang entah kapan itu?

Tapi tetap perlu diingat bahwa Pilkada tidak mengenal fixed term. Pemerintahan daerah bukan cabang pemerintahan yang berbeda, sebagaimana terjadi dalam negara federal. Dewan Kota, Dewan Kabupaten atau Dewan Provinsi, bukan parlemen daerah yang punya hak veto. Seluruh rancangan peraturan daerah dikonsultasikan dan diperiksa dulu oleh pemerintah pusat, termasuk anggaran.

Berapa anggaran yang betul-betul “kepunyaan” daerah?

Ya, berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak seberapa. Itupun bukan berada dalam kewenangan anggaran asal (dari daerah), tetapi lebih berupa sisa kewenangan anggaran pemberian (dari pusat). Kepala daerah tidak punya kewenangan guna menggunakan pendapatan asli daerah bagi sebesar-besarnya kepentingan warga daerah tersebut. Awas saja, sahabat saya Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bakal mengeluarkan nilai buruk!

Mayoritas daerah disuapi oleh pusat. Tak heran, jika kepala daerah ikut terjangkit Covid 19, ketika melayani kehadiran menteri dari pusat yang terinfeksi virus mematikan itu.

Bukan pimpinan partai di pusat yang datang ke daerah untuk menyeleksi calon-calon unggulan, tetapi orang-orang dari daerah kaya raya datang berhari-hari ke Jakarta untuk bertemu “orang Pusat”. Warga terlantar berhari-hari, protokol Covid 19 goyah, ketika pimpinan daerah sedang mencari tiket partai di pusat kekuasaan.

Saya lebih yakin, warga nanti memilih pemimpin yang lebih otentik. Demi kepentingan penanganan pandemi Covid 19 di daerah pemimpin itu memerintah untuk jangka waktu yang hanya empat tahun saja, sampai 2024. Ya, bukan lima tahun. Bayangkan kalau ditunda, misal akhir 2021, kepala daerah memerintah hanya untuk tiga tahun saja!

Mereka yang dilihat, dirasa, dan diyakini mampu menyelesaikan masalah Covid 19 ini, bakal punya peluang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan siapapun.

Debat-debat lain, seputar kerumunan, dangdutan, dan lain-lain, silakan saja. Yang jelas, keinginan saya untuk “berperang” di Sumatera Barat, khususnya, dan daerah-daerah rawan kalah Partai Golkar lainnya dalam etape pilkada raya 2020 ini tak terpenuhi. Rapat tiap minggu. Tapi, di goa sendiri, di belakang laptop. Biarlah mereka yang lebih tahu bicara soal kerumunan dan klaster baru bicara apa saja. Saya cukup berpegangan kepada asas-asas ilmu hukum yang derogat-derogatan itu.

Yang jelas, kami sebagai politisi yang sebetulnya haus perang, kini terkurung di benteng kami masing-masing, tak boleh meletuskan satupun peluru. Kami terikat protokol Covid 19.

Mereka? Silakan berciloteh apa saja. Silakan menyalakkan peluru apapun. Terserah. Ini negara merdeka. Politisi yang perlu terus mendisiplinkan diri. Bukan mereka yang merdeka itu!!!

Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Periode 2020-2024*

 

Continue Reading

Opini

Menyederhanakan Kurikulum Mereduksi Sejarah

Published

on

By

Oleh : Yanuar Iwan

“Dalam usaha untuk mengerti  persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini sebagai negara, faktor-faktor sejarah harus diperhitungkan. Bahwa para pemimpin politik dan ahli negara tidak dapat memecahkan persoalan-persoalan itu dari sudut penglihatan dan perasaan lingkungan sendiri.

Bahwa sejarah merupakan suatu alat yang penting dalam usaha manusia dan bangsa untuk menyadari diri, untuk mengerti tempatnya di dalam keadaan hari sekarang, dan untuk menghadapi hari depannya dalam kebebasan dan tanggung jawab.”

Pernyataan dari Soedjatmoko dalam essainya Merintis Hari Depan sudah menggambarkan bagaimana pentingnya kedudukan sejarah di dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan dan setiap pemimpin tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut hanya dari sudut pandang dan latarbelakang kompetensinya sendiri, sejarah memperkuat jati diri bangsa, membentuk identitas kebangsaan dan memperkuat karakter nasionalisme kebangsaan secara universal dengan dasar kemanusiaan.

Dalam beberapa pekan ini publik di kejutkan dengan adanya draft penyederhanaan kurikulum yang beredar luas dimana  mata pelajaran sejarah di SMK di hapus sementara di SMA kelas X di gabung dengan mata pelajaran IPS. Kelas XI dan XII menjadi pelajaran pilihan. Menyederhanakan kurikulum agar lebih adaptif dan responsif sah-sah saja tetapi menyederhanakan kurikulum dengan mereduksi sejarah berarti mengundang permasalahan dan berpotensi menjadi skandal.

Sekedar perbandingan di Amerika Serikat mata pelajaran sejarah di sekolah menengah menjadi pelajaran wajib.

Di Malaysia sejak tahun 1992 mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran wajib bagi sekolah menengah mulai dari tingkat I sampai tingkat V, kurikulum sejarah di tingkat Sekolah Menengah Rendah ( SMR ) mempunyai kesinambungan dengan kurikulum sejarah di tingkat Sekolah Menengah Tinggi (SMA). Dengan kata lain materi mata pelajaran sejarah di ajarkan secara garis lurus  tidak terjadi pengulangan materi (time line). Pada tahun 2003 mata pelajaran sejarah menjadi persyaratan masuk ke perguruan tinggi. Pendidikan sejarah di Malaysia dianggap mempunyai kedudukan yang penting dalam membangun identitas suatu bangsa dan menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme ( Nur’aeni Marta, Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 4 No 1 Januari 2015 Pendidikan Sejarah PPS UNJ )

Proses reduksi dan marginalisasi mata pelajaran sejarah sebenarnya sudah berlangsung lama di SMA dan SMK belum pernah ada olimpiade sejarah, lomba penulisan artikel sejarah, olimpiade guru sejarah, di SMK mata pelajaran sejarah terkesan hanya menjadi formalitas saja.

Pertanyaan yang selalu membuat gelisah adalah yang pertama mengapa penyederhanaan kurikulum sampai mereduksi sejarah, di SMK di hapuskan, di SMA kelas X di gabung dengan IPS sedangkan di kelas XI dan XII menjadi pelajaran pilihan. Yang kedua belakangan beredar di media sosial percakapan beberapa orang yang mengedit draft penyederhanaan kurikulum dari Sampoerna University. Mantan Ketua Tim Pengembang Kurikulum K13 Said Hamid Hasan menyatakan dirinya mendapat informasi, penyederhanaan kurikulum itu di inisiasi oleh Sampoerna Foundation. “Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation”, ujar dia kepada wartawan, Senin ( 21/ 09) di lansir Jawa Pos.com

Yang ketiga jika berita dan pernyataan tersebut benar mengapa Mas Nadiem tidak melibatkan para guru besar kurikulum semisal di UPI, UNJ atau Universitas lainnya hal ini seperti bertentangan dengan ucapan Mas Nadiem sendiri bahwa akan mendengarkan dan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan terkait mengenai permasalahan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan, mengapa tidak belajar dari Program  Organisasi Penggerak Pendidikan yang menuai banyak kritik. Draft penyederhanaan kurikulum  terbuka untuk di perbaiki dan tentunya tidak mereduksi pelajaran sejarah.

Proses dan tahapan perumusan kurikulum yang di sederhanakan seharusnya di lakukan dengan terbuka karena hal itu termasuk kebijakan publik, kebijakan pendidikan yang menentukan keadaan di masa depan, seluruh pihak, individu, kelompok, organisasi bisa melihat dan mengawasi, memberikan saran dan kritiknya bagi perbaikan penyederhanaan kurikulum. Sebaliknya apabila  di lakukan secara tertutup dan hasilnya ternyata memiliki kelemahan  masyarakat bisa menganggap bahwa hal ini adalah suatu skandal besar apalagi sampai mereduksi mata pelajaran sejarah.

Untuk mencegah permasalahan penyederhanaan kurikulum ini menjadi bola salju yang semakin besar sebaiknya Mas Nadiem segera melakukan klarifikasi bukan hanya sekedar menyatakan pelajaran sejarah tidak akan di hapus tetapi tegaskan bahwa mata pelajaran sejarah di SMA/SMK bersifat wajib di semua tingkatan kelas dan jurusan. Jangan menilai sejarah secara pragmatis karena sejarah berbeda dengan pendekatan bisnis.

 

(Penulis Guru IPS SMPN 1 Cipanas)

Continue Reading

Nasional

Ketegasan dalam Penindakan Pelanggaran Pilkada

Published

on

By

Oleh: Bambang Pontas Rambe*

Channel9.id-Jakarta. Pilkada serentak Desember 2020 menghadapi sejumlah tantangan. Hal yang paling krusial, yaitu mengenai penanganan pelanggaran, termasuk dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Regulasi pun perlu dimutakhirkan, terutama pengawasan dan penindakannya.

Karena dalam Pilkada menjadi kompleks secara in absentia atau penanganan perkara tanpa dihadiri tergugat. Hal ini tampak terlihat dari UU No.10/2016 tentang Pilkada.

Dalam memeriksa kasus Pilkada, pengumpulan alat bukti tidak selalu mudah. Karena harus melibatkan sejumlah pihak terkait, dan barang bukti seperti alat peraga kampaye maupun dugaan pelanggaran tentu perlu dihadirkan secara fisik ke Bawaslu. Upaya ini terkedala karena wabah korona membuat sebagian orang khawatir terjangkit virus tersebut.

Untuk itu, peran Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) perlu dimaksimalkan. Sedangkan waktu yang dimiliki untuk memeriksa pengaduan ke tahap selanjutnya tidak terlalu panjang; Bawaslu hanya punya waktu 5 hari kerja, Polri 14 hari, dan kejaksaan 5 hari untuk meneruskan kasus tertentu.

Maka Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan mengganjar jajarannya dengan reward atau penghargaan apabila berhasil mengawal dengan sukses Pilkada melalui Sentra Gakkumdu.

Tugas berat pemerintah bagaimana memastikan tidak terjadinya masalah yang biasa mewarnai perhelatan Pilkada, mulai dari kampanye hitam bernuansa SARA, politik uang, potensi pengerahan ASN demi kepentingan politik praktis.

Baca juga: Bawaslu, Polri, dan Kejagung Tandatangani Gakkumdu Pilkada 2020

Belum lagi ada peluang bansos dipolitisir untuk mendulang suara.  Yang terakhir, sempat viral, bupati yang memasang foto wajah mereka pada kemasan bansos  korona. Bukan mustahil hal sejenis akan terulang di masa kampanye.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan ‘kampanye terselubung’ dan masuk pelanggaran pidana pemilu, sebagaimana Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada. Ancamannya bisa sanksi pidana sepanjang merugikan paslon lain.

Merujuk aturan yang ada, jika sebelum seseorang resmi ditetapkan sebagai paslon sudah terbilang melanggar. Terlebih menggunakan program kerja pemerintah. Tampaknya, banyak kepala daerah yang mencuri start berkampanye meskipun belum resmi menjadi paslon yang baru akan ditetapkan pada bulan ini.

Sejumlah kepala daerah yang memasang fotonya pada paket bansos sebelum penetapan paslon, di antaranya: klaten, Pesawaran, Way Kanan, Pangandaran, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Jember dan Sumenep. Tampang mereka, tertempel pada sembako yang berisikan beras, minyak, gula, dan lainya. Artinya, ada dugaan bansos dimanfaatkan untuk sosialisasi, pencitraaan dan mendongkrak elektoral.

Selain itu, ujian berikutnya bagaimana menegakan pelanggar protokol kesehatan yang berisiko menjadi kluster baru korona. Sebab menurut data terkini Satgas Penanganan Covid-19, September 2020 ini, dari 9 pemilihan gubernur/wakil dan 261 pilkada di kabupaten/kota, terpantau terdapat 22 daerah yang masih berisiko tinggi dari penyebaran korona.

Dengan demikian, KPU dan pihak terkait perlu merumuskan atau memperbaiki prosedur Pilkada, terutama yang mengatur tentang tatap muka yang mengundang kerumunan massa. Sesungguhnya, kampanye virtual dapat menjadi opsi sekaligus menguntungkan kandidat karena tidak perlu mengeluarkan dana lebih banyak untuk menggalang massa, sebagaimana kampanye di masa normal.

Apalagi zona di masing-masing daerah masih sangat dinamis, mungkin saja hari ini berzona merah, bukan mustahil seminggu kemudian hijau, dan begitu sebaliknya. Tapi yang pasti belum ada temuan bahwa adanya kluster baru akibat Pilkada hingga saat ini.

Sejauh ini, pemerintah dan KPU tetap berkomitmen bakal melanjutkan tahapan Pilkada berdasarkan PKPU No.5/2020 dengan tetap menjaga kualitas keterpilihan kepala daerah yang terselenggara dengan prinsip demokratis.

Sesungguhnya, sudah tersedia sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PKPU No.6/2020 meskipun belum adanya bentuk sanksi secara jelas dalam aturan tersebut. Sehingga KPU perlu merumuskan jenis sanksi secara rincis dan tegas terkait protokol kesehatan tanpa terjebak dalam nuansa politik yang dapat dimanfaatkan pihak berkepentingan.

Di samping itu, kepolisian sebagai unsur dari Sentra Gakkumdu, dapat menggunakan UU No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.6/2018 tentang Karantina Kesehatan maupun KUHP terutama pasal 212 dan 218.

Di tengah kompleksitas yang dihadapi bangsa ini, mau tidak mau roda pemerintahan harus tetap berjalan, dan kita perlu menyadari dalam sebuah sistem apapun tidak ada yang sempurna, termasuk mengatur pengawasan dan penindakkan potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi pada pesta demokrasi Pilkada.

Sebagai penutup, penulis ingin membaca kepada kita semua untuk melihat ke depan, tidak mundur ke belakang. Proses tahapan Pilkada Serentak sudah setengah jalan lebih. Sejauh ini masih bisa dikendalikan. Jika sebelumnya ada parade pelanggaran protokol kesehatan dengan banyaknya arak-arakan Paslon Kandidat, hal itu menjadi evaluasi dan pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kebijakan pelaksanaan Pilkada.

Ditambah lagi, telah diterbitkannya Maklumat Kapolri tentang kepatuhan menjalani protokol kesehatan di saat Pilkada 2020, dan penyempurnaan Peraturan KPU serta kajian mendalam untuk Presiden menerbitkan Perppu Pilkada terbaru yang berisi penambahan aturan Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020.

Khusus untuk Perppu Pilkada terbaru, Pemerintah sedang mengkajinya. Semoga dengan berbagai regulasi yang ada bisa diiringi dengan penegakan hukum yang tegas agar ada efek jera bagi pelanggar protokol. Semoga.

*Think Tank Manager Naraya Enterprise

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC