Connect with us

Politik

Moeldoko Seret Luhut Soal Kudeta, Peneliti LIPI: Itu Argumen Orang Panik

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat menyinggung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terkait isu kudeta yang menyeret dirinya. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menilai, Moeldoko kewalahan menghadapi tudingan kudeta partai Demokrat hingga menyeret LBP.

“Eggaklah memperluas masalah (menarik LBP), itu argumen orang panik sudah terpojok jadinya kemana-mana. Padahal apa hubungannya sama pak Luhut? kalau ketemu ya enggak masalah sama sekali namanya menteri ketemu pimpinan partai,” kata Firman, Jumat (5/2) dilansir Republika.

Firman mendapati argumen Moeldoko seolah ingin melarikan diri dari tuduhan ingin mengkudeta Demokrat. “Dia (Moeldoko) cuma ingin orang tahu bahwa pertemuan seperti itu biasa, orang lain juga melakukan, jangan ada yang dikhawatirkan,” lanjut Firman.

Adapun LBP membantah terlibat isu kudeta Partai Demokrat, meski mengakui ada pertemuan dengan unsur partai Demokrat.

Baca juga: Demokrat ke Moeldoko: Rakyat Susah Karena Pandemi Kok Mikirin Pencapresan

Moeldoko menyebut pertemuan Menteri dengan pimpinan partai politik dianggap wajar jika membicarakan tugas dan kerja sang Menteri. Firman justru mengkritik pedas jika pertemuan semacam itu dilakukan guna membahas urusan internal partai.

“Yang tidak biasa itu membicarakan hal-hal yang ekstra ordinary seperti manuver politik yang bisa berujung pada KLB (Kongres Luar Biasa),” ujar Firman.

Sebelumnya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). mengungkap terdapat pihak yang tengah mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.

Adapun Moeldoko mengakui pertemuan di salah satu hotel dengan eks kader Partai Demokrat. Namun, ia tak membeberkan eks kader Demokrat yang hadir dalam pertemuan yang dituding sebagai upaya menggulingkan AHY. Moeldoko membantah mengancam pengurus DPC dan DPD Demokrat untuk mendukungnya sebagai ketua umum Demokrat.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PSI Ajukan Interpelasi, Wagub DKI Angkat Suara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan karena dinilai lalai dalam penanganan banjir.

Merespon hal itu, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mempersilakan PSI mengajukan hak interpelasinya. Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa wacana tersebut harus dilakukan dengan bijak, tidak hanya sekedar perbedaan posisi politik.

“Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik, mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa, Jakarta ke depan. Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda,” kata Riza kepada wartawan, Jumat (26/2).

Ia menuturkan, bahwa partai oposisi seharusnya tetap melihat secara objektif terhadap kebijakan yang telah dijalankan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, parpol yang berada di posisi propemerintah harus tetap memberikan kritik dan masukan apabila sebuah kebijakan dirasa tidak tepat.

“Umpamanya oposisi, propemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah. Kalau arahnya sudah baik kita harus memberikan dukungan, sekalipun kita pada posisi yang beroposisi. Sebaliknya, sekalipun kita pada posisi yang pro pemerintah, kalau kebijakan yang kurang, tugas kita juga sebagai partai pendukung pemerintah untuk memberikan masukan dan koreksi,” ucap Riza.

Dia menyatakan, bahwa Pemprov DKI dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk mengatasi banjir selama ini tidak berjalan sendiri. Namun juga melibatkan legislatif, pemerintah pusat, daerah, dan Bappenas.

“Tidak pernah DKI berdiri sendiri, jadi teman-teman di dewan, yang mau interpelasi, sekalipun itu menjadi hak dari teman-teman DPRD. Namun demikian kita lihat duduk masalahnya, apa yang sudah dilakukan,”jelas Riza.

“Kalau melihat fakta dan data, Alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya), bahkan Pak Gubernur mencanangkan enam jam surut. Sejak kapan? sejak banjir selesai, sejak banjir kiriman berhenti, ukurannya enam jam, termasuk di Kemang. Setelah kita hitung, tidak sampai enam jam berhenti,” katanya mengklaim.

Atas hal itu, Riza mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan dukungan dan bantuan kepada Pemprov DKI dalam mengatasi banjir di ibu kota.

“Satu prestasi kita bersama bukan hanya prestasi Pemprov tetapi prestasi masyarakat, NGO, LSM, Ormas yang terlibat yang bersama-sama dukungan aparat TNI, Polri, Basarnas BNPB, BPBD, mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih baik bijak kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya,” ujar politikus Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Demokrat Resmi Pecat Tujuh Kadernya, Marzuki Alie Salah Satunya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menginformasikan bahwa partainya resmi memecat tujuh kadernya yang diduga terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY). Dua di antaranya  adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

“Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya,” ujarnya lewat keterangan resminya, Jumat (26/2).

Adapun Marzuki, dipecat karena dinilai melanggar etika. Ia dinilai terbukti bersalah ketika pernyataannya di media, yang seakan menunjukkan adanya permusuhan di internal Partai Demokrat.

“Sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie karena terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat,” ujar Herzaky.

Demokrat menilai, Marzuki telah melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pakta integritas, dan kode etik partai. Tindakannya dinilai sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.

“Hal ini dibuktikan dengan adanya desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader di tingkat DPP, DPD, DPC dan organisasi sayap, termasuk para senior partai, untuk memecat Marzuki Alie,” ujar Herzaky.

Berkaca pada kasus Marzuki, pengurus Demokrat menyampaikan kepada seluruh kader untuk menghormati dan menghargai para senior partai. Serta memberikan dukungan kepada para pemimpin dan pengurus partai.

“Yang saat ini tengah menjalankan amanah dari seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat. Bukan yang sebaliknya,” ucap Herzaky.

IG

Continue Reading

Politik

Pidato Perdana Gibran: Kami Langsung Kerja, Sabtu Minggu Tidak Libur

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sudah dilantik menjadi Wali Kota di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Jumat 26 Februari 2021.

Dalam pidato perdananya, Gibran menyampaikan, akan langsung kerja pada hari Sabtu dan Minggu ini. Bersama Wakil Wali Kota Surakarta, besok Sabtu 27 Februari 2021, akan dimulai kegiatan vaksinasi untuk pedagang di Pasar Klewer dan Pasar Gede Solo.

“Kami langsung gerak dan langsung kerja tidak perlu menunggu hari kerja pada Senin. Namun, Sabtu dan Minggu tidak ada libur,” kata Gibran di Graha Paripurna DPRD Surakarta dilansir Antara, Jumat 26 Februari 2021.

Gibran menjelaskan, kedua pasar tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Solo yang tidak boleh ditunda untuk vaksinasi.

Menurutnya, ekonomi akan kuat jika warganya juga sehat. Karena itu penerapan protokol kesehatan perlu diperketat terutama di tempat-tempat kegiatan produktif seperti pasar.

“Kami yakin dan optimistis Kota Solo bisa bangkit dari pandemi Covid-19,” kata Gibran.

Gibran menilai, jabatan wali kota tersebut merupakan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kota Surakarta.

Selain itu, Gibran menyatakan, Solo adalah gudangnya anak-anak kreatif dan inovatif. Untuk membuka peluang sebesar-besarnya akan diperbanyak “creatifhub” dan “co-working space”, supaya anak-anak muda di Solo memiliki daya saing dan UMKM bisa naik kelas melalui pemanfaatan teknologi.

“Hal ini, salah satu agenda percepatan pemulihan ekonomi di Kota Solo. Tidak lupa peran big data sangat krusial bagi “smart city”. Big data memberikan info akurat dan sebagai dasar penentuan keputusan langkah-langkah strategis dalam perencanaan pembangunan,” kata Gibran.

Kemudian, penggunaan teknologi seperti “e-Budgeting”, “e-Katalog”, dan “e-Monev” akan dioptimalkan, sehingga APBD dapat dikelola secara efektif dan efisien.

“Kami harus meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep “good governance”,” kata Gibran.

Gibran menyadari hal ini bukan pekerjaan ringan. Karena itu, pihaknya memohon dukungan baik dari jajaran Pemerintah Kota Surakarta maupun segenap unsur masyarakat supaya dapat mengemban amanat dalam membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Gibran juga mengucapkan banyak terima kasih kepada FX Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo selaku pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta periode 2016-2021.

“Terima kasih atas kerja keras dalam memajukan Kota Solo,” ujarnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC