Connect with us

Politik

Mukernas PKB, Jokowi Berterima Kasih Atas Dukungan Ulama dalam Penanganan Pandemi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada para kiai dan alim ulama atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis 8 April 2021.

Menurut Jokowi, dukungan itu penting agar semua elemen bangsa bisa saling mendukung, menopang, dan membantu untuk mengatasi tantangan bangsa ke depan.

“Dukungan para alim ulama sangat penting agar semua elemen bangsa bisa saling mendukung dan menopang, saling membantu, menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengatasi semua tantangan bangsa hari ini dan ke depan yang tidak semakin mudah,” kata Presiden.

Jokowi juga sangat berterima kasih atas kontribusi besar para alim ulama yang selalu menjaga persatuan, kerukunan, dan keutuhan bangsa dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Jokowi, semangat itu yang diyakini akan menjadi semangat dan nilai-nilai yang dianut oleh PKB dalam kiprahnya memperkuat fondasi keagamaan dan kebangsaan untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

“Saya juga berharap melalui kader-kader yang ada di lembaga legislatif maupun di eksekutif di tingkat pusat maupun daerah, PKB akan terus mendorong inovasi, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam mengembangkan tata kelola politik dan pemerintahan yang baik dan akuntabel dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Upaya-upaya tersebut diharapkan akan menjadi bagian dari ikhtiar seluruh elemen masyarakat untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi umat, rakyat, bangsa, dan negara.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PKS dan PPP Buka Peluang Bentuk Koalisi Partai Islam 2024

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang untuk membentuk koalisi partai politik Islam untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyatakan penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama. Menurutnya, kemungkinan penjajakan untuk membentuk koalisi parpol Islam di Pilpres 2024 masih terbuka.

“Penjajakan-penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau 3 tahun, eh 2,5 tahun. Sangat memungkinkan [bentuk koalisi parpol Islam],” kata Aboe dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Rabu (14/4).

Dia menerangkan, PKS adalah parpol yang mengusung visi rahmatan lil `alamin atau politik sebagai manifestasi Islam yang penuh kasih dan sayang.

Menurutnya, PKS membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan parpol manapun di Pilpres 2024.

“Kita akan menyambut siapapun yang akan bergabung dengan kita dan akan kita menyatukan kerja sama besar kita dengan partai lain. Maupun dengan yang lain, jadi sangat mungkin waktu masih panjang,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi pun mengungkap soal kemungkinan membentuk koalisi parpol Islam bersama PKS. PPP, kata dia, terbuka untuk berbicara dengan PKS tentang sistem kepemiluan agar membuat pesta demokrasi pada Pemilu 2024 menjadi enak dan lebih dinikmati semua pihak.

“Masyarakat dan parpol dan semua pihak. Saya kira tentu kita terbuka untuk bicara dalam berbagai sisi untuk menuju tatanan 2024 lebih baik,” kata dia.

Baca juga: PPP dan PKS Buka Bersama Rabu Ini, Koalisi 2024?

Dalam pertemuan PPP dan PKS sendiri terjalin kesepakatan sebanyak tujuh poin, yaitu PKS dan PPP berkomitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD Indonesia 1945 serta PKS dan PPP akan berjuang bersama dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai amanat reformasi.

Kemudian, PKS dan PPP berkomitmen bersama untuk mengajak umat Islam Indonesia untuk menampilkan mengahdirkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas dan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta berkomitmen bersama untuk membangun dan memajukan ekonomi umat dan ekonomi syariah dan UMKM.

PKS dan PPP juga berkomitmen bersama untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai krisis yang ditimbulkan sebagai dampak daripada pandemi Covid-19

Kemudian, PKS dan PPP akan berkolaborasi dan memberikan pemahaman dan mengajak segenap masyarakat agar turut aktif mencegah kerusakan lingkungan dan menghemat energi.

PKS dan PPP juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan Ramadan 1442 h sebagai bukan muhasabah saling peduli dan berbagi terhadap sesama terhadap atas berbagai musibah yang melanda Indonesia.

IG

Continue Reading

Politik

Kisruh PKB, Yenny Wahid: Cak Imin Bawa PKB Berwatak Oligarkis dan Nepotis

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid angkat suara soal kisruh internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibawah kepemimpinan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Melalui juru bicaranya yakni Imron Rosyadi Hamid, Yenny menilai PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin justru menunjukkan watak oligarki dan nepotisme.

“Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarki dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi,” ujar Imron, dalam keterangannya, Rabu (14/4).

Baca juga: Cak Imin Silaturahmi di Kediaman SBY

Yenny disebut Imron meminta agar Cak Imin beserta lingkaran elitnya agar kembali pada sejarah awal berdirinya partai.

Salah satu caranya, Yenny meminta semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh untuk mengetuk kesadaran dan mengingatkan Cak Imin.

“Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy`ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yenny mengaku khawatir jika para sesepuh PKB hanya diam maka hanya akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur.

“Sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

Politik

PKB Diguncang Isu Kudeta, Pengamat Jelaskan Beberapa Penyebabnya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Setelah Partai Demokrat diguncang isu kudeta. Kini isu kudeta di PKB juga mulai mencuat. Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB) lantaran kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan desakan MLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) muncul lantaran kekecewaan lawan politik Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di internal partai. Namun, Ujang mengatakan kelompok yang hendak melengserkan Cak Imin harus memiliki kekuatan yang lebih besar.

Terutama dengan meyakinkan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) notabenenya adalah pemilik suara.

“Karena kalau melakukan perlawanan tapi tidak kuat itu akan merepotkan mereka begitu,” ucap Ujang, Rabu (14/4).

Ujang melihat beberapa faktor, hingga muncul upaya ‘kudeta’ di antaranya lantaran sejarah kisruh dualisme kepengurusan PKB yang melibatkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Cak Imin.

“Faktornya pertama tentu Cak Imin dulu menang dari Gus Dur juga dianggap mengkudeta. Karena dianggap ada intervensi pemerintah sehingga menang melawan Gus Dur. Itu jadi indikasi, dulu Cak Imin juga mengkudeta, sekarang pun bisa,” tutur Ujang, dilansir Tribunnews.com.

Ujang menjelaskan fakfor kedua, kader PKB banyak yang kecewa lantaran digeser posisinya.

Faktor selanjutnya ditengarai adanya penyalahgunaan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART).

“Keempat, bisa jadi tadi ada isu keterkaitan dengan isu jual beli jabatan,” ucap Ujang.

Menurut Ujang, PKB harus menjadi partai modern, Cak Imin dinilainya sudah lama menjadi ketua umum. Sehingga perlu adanya regenerasi memberi kesempatan yang lain.

Diberitakan sebelumnya, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) pun disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB). Penyebabnya, ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

“Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi,” tutur Andi, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah. Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

“Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART,” jelasnya.

“Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua,” beber Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, hal ini tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

“Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang, tidak ada lagi pengaderan. “Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah, tapi semua ditentukan DPP,” ungkapnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB. Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

“Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah,” ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

“Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB, silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC,” sambungnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC