Connect with us

Hot Topic

Naskah UU  Cipta Kerja Jadi 1.187 Halaman, Mensesneg: Substansi Tetap Sama

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan perihal perubahan jumlah halaman naskah UU Cipta Kerja itu. Naskah UU Cipta Kerja yang paling terbaru berjumlah 1.187 halaman.

“Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden,” kata Pratikno, Kamis (22/10).

Baca juga: Baleg DPR: Draf UU Ciptaker yang Tersebar Bukan Naskah Asli

Pratikno menjelaskan, perubahan jumlah halaman itu lantaran dilakukannya formatting dan pengecekan teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Proses itu, menurut dia, memang harus dilewati sebelum sebuah undang-undang disampaikan ke Presiden dan diundangkan.

“Sebelum disampaikan kepada Presiden, setiap naskah RUU dilakukan formatting dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan. Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg,” tuturnya.

Kendati demikian, Pratikno memastikan isi dan substansi UU Cipta Kerja tidak ada yang berbeda dari yang diserahkan DPR RI. Dia pun meminta perbedaan jumlah halaman tidak dijadikan indikator dalam mengukur kesamaan isi UU Cipta Kerja. Menurutnya, ukuran kertas dan font yang berbeda bisa membuat jumlah halaman berubah.

“Tentang perbedaan jumlah halaman, kami sampaikan bahwa mengukur kesamaan dokumen dengan menggunakan indikator jumlah halaman, itu bisa mis-leading. Sebab, naskah yang sama, yang diformat pada ukuran kertas yang berbeda, dengan margin yang berbeda dan font yang berbeda, akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda. Setiap naskah UU yang akan ditandatanganin Presiden dilakukan dalam format kertas Presiden dengan ukuran yang baku,” papar Pratikno.

Sebelumnya, DPR resmi menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Rabu (14/10) lalu. Prosedur selanjutnya, UU Cipta Kerja akan ditandatangani Presiden Jokowi.

“Kami sudah menyampaikan berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR, RUU (UU Cipta Kerja) sudah kami serahkan kepada Sekretariat Negara dan sudah diterima dengan baik,” ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan di gedung Setneg, Jakarta Pusat.

Indra menegaskan naskah UU Cipta Kerja yang dikirim ke Kemensetneg memiliki tebal 812 halaman. Naskah yang dibawa Indra itu bersampul putih. Dia juga tampak membawa satu amplop surat berwarna putih.

“Seperti yang disampaikan pimpinan DPR kemarin 812, nggak ada yang berubah,” ujar Indra.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

25 Nakes Positif Corona, RSUD Pameungpeuk Garut Tutup Sementara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Garut Maskut Farid mengatakan bahwa 25 orang tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Pameungpeuk Garut positif Covid-19. Kata dia, untuk menghindari penularan, rumah sakit ditutup sementara.

“Iya memang ada yang positif. Tapi ini kan ditracing dulu,” ucap Maskut kepada wartawan, Senin (30/11/2020).

Maskut menjelaskan, selain  ada 25 orang yang positif corona, diketahui juga ada 34 orang yang masuk ke dalam klaster tersebut.

Baca juga: 4 Pegawai Positif Corona, Kantor Imigrasi Palu Tutup 

“Yang pasnya saya belum tahu… tapi 25. Iya (total klaster RSUD Pameungpeuk berjumlah 34 orang),” ujar Maskut.

Agar penyebaran tidak semakin meluas, pemerintah menutup sementara RSUD Pameungpeuk yang terletak di wilayah Garut selatan tersebut.

Maskut menjelaskan, penutupan bersifat sementara. RSUD Pameungpeuk yang berada di bawah kendali Pemprov Jabar itu akan kembali dibuka setelah proses tracing selesai.

Sementara mereka yang masuk klaster tersebut saat ini diisolasi di RSUD Pameungpeuk.

“Sampai tracing hasilnya kelihatan nanti buka lagi. Tidak lama,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Berkerumunan, Polisi Bubarkan Acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polresta Tangerang bersama Kodim O501/Tigaraksa serta Satpol PP Kabupaten Tangerang membubarkan kerumunan massa di acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani.

Acara tersebut diadakan di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok, Kabupaten Tangerang pada Minggu (29/11) kemarin.

Kapolresta Tangerang Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan, pembubaran kerumunan massa itu dilakukan secara persuasif.

“Membubarkan kerumunan saat kegiatan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah,” kata Ade dalam keterangannya, Senin (30/11).

Ade menegaskan, tidak berkerumun merupakan bagian dari pelaksanaan menjaga jarak dalam protokol kesehatan Covid-19.

“Karena itu, masyarakat harus tetap menggunakan masker guna mencegah penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Polri Periksa Empat Direktur RS Ummi Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap empat direktur Rumah Sakit (RS) Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan itu berkaitan dengan hasil pengambilan tes usap pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Direktur RS Ummi dilaporkan karena diduga menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular dengan tidak terbuka terkait hasil tes usap Rizieq yang sempat dirawat di rumah sakit tersebut.

“Pada hari Senin, tim penyidik gabungan Ditipidum Bareskrim (Polri), Direskrimum Polda Jabar, Satreskrim Polresta Bogor di Mapolresta Bogor melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Senin (30/11).

Empat direktur yang diperiksa sebagai saksi adalah Direktur Utama RS Ummi dr. Andi Tatat, Direktur Umum RS Ummi Najamudin, Direktur Pemasaran RS Ummi Sri Pangestu Utama dan Direktur Pelayanan RS Ummi dr. Rubaedah.

Selain empat direktur itu, dia juga memeriksa Manajer RS Ummi dr. Zacki Faris Maulana, perawat RS Ummi Fitri Sri Lestari, perawat RS Ummi Rahmi Fahmi Winda, Koordinator Mer-C dr. Hadiki Habib dan dr. Mea serta pihak keluarga Hanif Alatas.

Sebelumnya, laporan polisi tersebut tertuang dalam LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA dengan mengenakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC