Connect with us

Opini

Nilai Edukasi Pemberdayaan Preman di Pasar

Published

on

Oleh: Yana Priyatna

Channel9.id – Jakarta. Pemberdayaan preman pasar yang dimaksud Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, adalah bertujuan untuk penegakan disiplin warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di pasar-pasar. Dengan tujuan utamanya untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19.

Wakapolri menggunakan wacana pemberdayaan preman pasar agar mereka diikutsertakan membantu Polri dan TNI menegakan kedisiplinan warga masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Kelompok sosial preman pasar memiliki energi yang potensial untuk membantu warga masyarakat untuk berdisiplin mematuhi protokol kesehatan dan protokol pencegahan covid-19 terutama di pasar-pasar.

Sejatinya keinginan Wakapolri itu bernilai edukatif bagi para preman sendiri. Dalam artian para preman itu secara langsung diberikan tanggungjawab sosial untuk ikut mendisiplinkan dirinya dan warga masyarakat.

Dengan pemberdayaan para preman itu,  energi mereka dapat disalurkan ke arah positif sebagai petugas yang membantu polisi dan TNI untuk pencegahan penyebaran covid-19 di pasar-pasar.

Tentu saja pemberdayaan preman pasar itu mesti dibekali kemampuan mereka berkomunikasi dengan masyarakat secara persuasif. Selain itu para preman juga mesti dibekali dengan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan protokol kesehatan dan protokol pencegahan covid-19.

Wakapolri sendiri sudah menegaskan akan tetap melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas para preman itu dalam menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari penegak disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan.

Wakapolri juga memberi ketegasan para preman itu akan menjalankan tugas penegakan disiplin warga di pasar dengan mengedepankan cara-cara humanis sesuai aturan hukum yang berlaku.

Publik tidak perlu khawatir dengan pemberdayaan preman di pasar-pasar untuk diperbantukan mendisiplinkan warga agar patuh pada protokol kesehatan. Sebab tujuannya sudah jelas dan tegas untuk mencegah penyebaran covid-19, bukan untuk tujuan yang lain.

Sebagai warga negara, para preman juga memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam usaha pembelaan negara. Hal itu  telah diatur dalam konstitusi negara.

Saat ini negara masih berhadapan dengan situasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Selayaknya setiap warga negara memiliki tanggungjawab dan hak sama untuk ikut menanggulangi situasi pandemi ini, termasuk para preman pasar.

Publik tidak perlu khawatir karena Polri dan TNI akan tetap memantau kegiatan para preman di lapangan agar tetap menggunakan pendekatan humanis sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku

Polri juga tentu saja akan membekali para preman itu dengan pengetahuan tentang aturan protokol kesehatan selama bertugas untuk mendisiplinkan warga agar mematuhi protokol kesehatan.

Dengan pelibatan semua segmen sosial masyarakat, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 bisa dijalankan di semua sektor kehidupan masyarakat. Sehingga pandemi covid-19 di tanah air segera dapat ditanggulangi bersama-sama.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Bukan Lockdown Solusi Covid-19 di Tanah Air

Published

on

By

Pegawai KPK Tidak Lolos Test, Bentuk Saja Wadah Mentan Pegawai KPK

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Terus terang, saya termasuk yang prihatin tentang kasus Covid-19 yang menerpa negeri kita setahun lebih dan hingga kini belum ada tanda-tanda (indikator) yang meyakinkan bahwa akan berakhir kasus Covid-19 pada suatu waktu tertentu ke depan di tanah air.

Namun demikian, izinkan saya memberi pendapat sebagai seorang komunikolog Indonesia bahwa lockdown belum solusi efektif atasi Covid-19 dengan kondisi geografis, ekonomi dan sosial kultural masyarakat Indonesia.

Solusinya menurut hemat saya sebagai komunikolog bahwa seluruh masyarakat harus menjadi garis paling depan lawan Covid-19 dengan memberi “senjata perang” melalui komunikasi yang menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku taat ketat prokes.

Baca juga: KPK Laporkan Greenpeace Indonesia ke Kepolisian Sangat Tepat 

Untuk itu, pengelolaan komunikasi publik pemerintah penanganan Covid-19 harus hal utama, jangan sampai dinomorduakan dan harus dilakukan di hulu. Sebagai keutamaan, antara lain, alokasi biaya komunikasi tersebut paling sedikit harus setara dengan biaya pengadaan vaksin.

Selain itu, izinkan juga saya menyampaikan saran kepada Bapak Presiden agar segera mengangkat seseorang langsung di bawah Presiden untuk memimpin komunikasi publik pemerintah dari seorang komunikolog handal yang menguasai konsep, teori, manajemen dan aksiologi komunikasi serta juga memiliki profesional komunikasi di ruang publik.

Jika komunikasi bukan keutamaan dalam penanganan Covid-19, dipastikan akan mengalami kendala dalam rangka menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku di masyarakat. Padahal, tiga hal ini penting sekali.

Dengan komunikasi publik yang buruk, pada suatu waktu ke depan kemungkinan kita bisa berada pada jebakan pandemi, sebagaimana dikatakan oleh seorang epidemiolog, ketika kami live bersama di stasiun televisi berita terkemuka di tanah air beberapa hari lalu. Saya berpendapat, jebakan pandemi ini jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan persoalan yang semakin sulit diurai dan ditangani.

Sebaliknya, jika komunikasi publik pemerintah dikelola dengan prinsip manajemen yang baik dalam rangka mengatasi Covid-19, maka persoalan di hilir (tracing, testing, treatment) dipastikan akan semakin terkendali dan kasus Covid-19 menjadi berkurang signifikan. Pada akhirnya kita bisa lepas dari pandemi. Tentu, lebih cepat lebih baik.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

Opini

4 Wapres, Moerdiono, 1 Sifu

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Denmark. Piala Eropa baru saja selesai. Tim dinamit tidak jadi meledak.

Atas kuasa langit, tampak lelaki berperawakan sedang, sawo matang, berjas kebesaran, sedang menuju stasiun kereta api di Kopenhagen. Tak jauh dari stasiun itu, terdapat deretan toko penjahit pakaian. Sistem pasar sosial yang berlaku di Denmark langsung terlacak. Usia toko-toko itu rerata sudah lebih dari satu abad.

Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Pria berkacamata berusia 119 tahun kurang dua hari itu pernah berutang budi kepada penjahit pakaian Denmark. Tak punya uang, mantel robek, tukang jahit itu membolehkan Hatta yang masih mahasiswa di Amsterdam untuk berhutang.

“Pelajar Hindia Belanda adalah warga paling jujur di planet bumi,” begitu alasan penjahit itu.

Saking terkesan pada penjahit itu, Hatta terus berlangganan sampai usia menjemput.
Yang melayani Hatta berusia kepala lima.

Penjahit: “Mau bikin apa, Mister?”

Hatta mengeluarkan kiriman Gustika, cucunya, garmen untuk pakaian pramuka. Termasuk kacu merah-putih. Celana coklat. Baju warna coklat muda. Berbeda dengan pakaian pramuka orang Eropa yang lebih coklat tua.

Penjahit: “Kenapa warnanya lebih muda?”

Hatta: “Hemat bahan pewarna.”

Sebentar lagi 17 Agustus. Hatta lebih senang berpakaian pramuka, hadir di barisan energi pahlawan yang turut bernyanyi Indonesia Raya di Istana Negara.

Ketika duduk menunggu pakaian jadi, seseorang mendehem.

“Sehat ya, Bung Hatta? Walau tanah air kita sedang dilanda krisis manajemen penanganan krisis. Krisis di atas krisis,” ujar orang itu.

Hatta: “Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono IX? Sejak kapan di sini?”

Sultan HB IX: “Dua hari yang lalu datang. Baru sempat ke sini. Kerajaan Denmark ini masih menganggap saya sebagai raja dari Hindia Belanda. Mereka adakan upacara kerajaan. Termasuk naik kereta kencana. Beruntung mereka kalah pada babak dengan sistem gugur Liga Eropa. Saya bisa menyamar jadi orang biasa, keluar dari penjagaan pengawal kerajaan, naik trem ke sini. Kan Bung Hatta yang kasih tahu tempat ini.”

Kedua sosok itu saling berangkulan. Sama-sama pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun berperilaku seperti rajawali. Satu berwatak Elang Laut Hindia. Satu lagi berijiwa Elang Bondo Jawa, lebih banyak berada di kalangan jelata burung-burung.

Hatta jarang berkomentar tentang Sultan HB IX, pun sebaliknya. Usia mereka berselisih 10 tahun. Hatta lebih senior.

Dua pasang mata itu tertuju ke arah pintu masuk. Seorang lelaki dengan warna kulit yang sama sedang masuk. Tersenyum ramah. Bercakap sumringah dengan siapa saja. Mudah akrab. Satu kancing baju lepas.

Lelaki itu sadar sedang diamati. Setengah berlari, sambil merunduk, langsung ke arah kedua tokoh itu.

“Sendiko dawuh, Sultan. Merdeka, Bung Hatta!” kata lelaki itu.

Sultan HB IX: “Moerdiono. Susah mencari café khusus musik tradisional Asia di sini, ya?”

Moerdiono: “Nggih, Sultan!”

Hatta: “Seingatku, Moerdiono jarang sekali berpakaian pramuka? Kenapa tadi membawa bahan garmen yang sama?”

Moerdiono: “Kan Sultan HB IX adalah Maharaja Diraja Kerajaan Pramuka di Nusantara? Legendaris. Saya tahu, medan energi para pahlawan bakal berbaris di Istana Negara jelang Hari Proklamasi. Jurnalis segan bertanya kepada para tetua. Saya bersedia jadi bumper guna memberi informasi lengkap.”

Ketiga lelaki itu bercakap akrab. Moerdiono terlihat semakin muda. Sembilan belas hari lagi, Moerdiono baru berusia 87 tahun.

Mereka berpindah ke café yang berada di luar tempat penjahit baju. Sebelum sempat duduk, pelayan sudah menunjukkan meja buat mereka.

Moerdiono: “Siapa yang pesan?’

Pelayan menoleh ke arah meja dekat kasir. Seorang lelaki bermuka runcing, mirip Zola, pemain Tim Nasional Italia. Berjaket kulit hitam. Parlente. Berkacamata hitam.

Hatta: “Tempat duduk saja bisa diatur oleh Adam Malik Batubara. Sejak zaman Jepang paling berani sebagai jurnalis. Punya jaringan kuat di kalangan pemilik warung.”

Lelaki yang dibicarakan itu tampak tersenyum. Berjalan penuh percaya diri. Memeluk Moerdiono. Bersalaman dengan Hatta dan Sultan HB IX.

Moerdiono: “Jam segini sudah minum anggur?”

Adam Malik: “Minum berbeda dengan menghirup aroma anggur. Walau bukan untuk mencegah virus Corona, ya.”

Moerdiono: “Bukankah Faisal Basri Batubara suka menghirup aroma anggur dari botol-botol tua di rumah? Kalau ketemu Faisal, kami suka bicarakan kebiasaan para pembesar negeri. Faisal keras khas Batak, tapi bertutur lembut seperti orang Sunda.”

Hatta, Sultan HB IX dan Adam Malik sama-sama tertawa. Mereka tahu, Faisal adalah cucu Adam Malik yang baru saja ulang tahun ke 104 tahun. Kejujuran Moerdiono menganggap mereka sebagai pembesar negeri lumayan menghibur.

“Sunda mampu mengubah segalanya. Apapun. Siapapun,” ucap seseorang bernada berat. Tubuhnya tambun. Duduk di pojokan, hampir dekat toilet.

Moerdiono mendekati lelaki itu. Memberi hormat dalam militer. Lalu mengawal ke arah meja tiga orang itu.

“Umar Wirahadi Kusumah! Lengkap sudah secara etnografis. Batak, Minang-Palembang, Jawa Ngayogyakarta, Banyuwangi – Jawa Timuran, dan Sunda! Yang belum ada, Semarang, Jawa Tengah. Cuma, saya sudah telanjur pesan pakaian pramuka dari Shanghai!”

Pria yang tak kalah bangsawannya dibanding Sultan HB IX itu, terlihat masih tegap di usia menjelang 97 tahun. Kewibawaannya mencapai tujuh lapis langit.

Seseorang menyerobot jalan Umar dan Moerdiono, sambil membawa bangku sendiri.

Adam Malik: “Paling muda. Paling pandai memintal.”

Hatta: “Yang namanya jurnalis di republik ini, sudah pasti secara geneanologis terhubung dengan Adam Malik. Tapi Tuan Christianto Wibisono sudah pasti tak termasuk kelompok anti kaum tua, apalagi sampai menculik senior citizen.”

Hatta menyindir sekondannya, Adam Malik. Sultan HB IX menyeringai.

Moerdiono: “Dek Chris, boleh tanya? Kenapa beli di Shanghai?”

Christianto yang jelas paling muda, langsung bersalaman gaya jamaah. Menyembah dengan dua kepal tangan.

“Indra J Piliang, boss saya, pernah ketipu ketika belanja di Shanghai. Padahal, murah dan dekat dari Jakarta. Tan Malaka saja belanja baju-baju murah di Shanghai, sebelum Jepang masuk kan? Saya bisa bahasa Mandarin. Sekaligus, supaya tak dianggap pelit, saya langsung pesan satu kontainer untuk dikirim ke alamat Sangga Nusantara. Biar mereka berseragam, setelah diam-diam saja melewati ulang tahun ketiga,” jelas Christianto sejelas-jelasnya.

Hanya satu orang yang tersenyum mendengar jawaban Christianto. Siapa lagi kalau bukan Moerdiono. Senyum kecut. Sebab belakangan, murid Christianto itu mulai masuk industri hiburan di tanah air, yakni bernyanyi berjam-jam di facebook atau instagram, walau hampir tak ada penonton.

“Dek, kalau HUT Kemerdekaan nanti, kita singgah ke markas gerilyawan ya?” bisik Moerdiono ke Christianto.

CW: “Ada yang penting, Cak?”

Moerdiono: “Aku ngakak baca kolom Indra J Piliang minggu lalu. Aku ndak mau diperlakukan seperti Mas Harmoko itu lho. Nanti aku dibilang jubir komat-kamit lagi.”

Bel berbunyi dari arah toko penjahit. Karyawan datang. Memberi tahu pesanan pakaian pramuka mereka sudah selesai.

“Semua bisa diatur, Cak. Semua ada harganya, tentu,” bisik CW ke telinga Moerdiono. Sambil berjalan ke arah toko penjahit.

Moerdiono kembali meringis. Mengatupkan kedua bibir. Membasahi.

Jakarta, 31 Juli 2021

Hatta, bernama Mohammad Attar, lahir di Fort de Kock – sebelum diganti nama menjadi Bukittinggi, guna menghapus jejak PRRI – lupa PDRI – pada 12 Agustus 1902.
Adam Malik, lahir di Pematang Siantar, 22 Juli 1917.
Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912.
Christianto Wibisono alias Oey Kian Kok, lahir di Semarang, 10 April 1945.
Moerdiono, lahir di Banyuwangi, 19 Agustus 1934.
Umar Wirahadikusumah, lahir di Sumedang, 10 Oktober 1924.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

Hukum

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Published

on

By

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Dua putusan hakim Pengadilan Tinggi  DKI  terkait kasus  Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun dan kasus Djoko Tjndra yang di diskon dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun, kini terlihat pengadilan Tinggi DKI punya tren yang berbeda dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya.

Pertama  kasus  Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 12 tahun  menjadi 15 tahun penjara. Kemudiankasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara dari 4 tahun di Pengadilan Negeri menjadi 7 tahun. Kedua kasus itu menjadi perhatian masyarakat. Pada waktu itu, putusan atas kasus korupsi majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan tren memperberat hukuman .

Terkait putusan Majelis Hakim PT DKI atas kasus Djoko Tjandra yang dikurangi lagi masa hukumannya, akibat dari putusan hakim Pengadilan tinggi yang begini makna  Negara hukum bisa bergeser menjadi negara hukuman diskon.

Hakim dalam perkara ini sudah hilang kepekaan hati nuraninya dan integritas kepribadian hakim dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara dari musuh bersama yang namanya “kejahatan korupsi”,   “gawat korupsi “dan gawat kejahatan”.

Ini namanya bersembunyi dibalik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam dua kasus yang  jadi sorotan publik  kasus Pinangki dan Djoko Tjandara, dimana majelis hakim   yang komposisinya sebagian besar sama ini, majelis hakim sepakat untuk mendiskon putusan. Patut dipertanyakan kepekaan nuraninya.

Ini bertentangan dengan sikap dan pertimbangan hukum hakim di pengadilan Negeri  di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim melihat bahwa atas perbuatan pelaku merupakan sebab hal hal yang memberatkan  sehingga dijatuhi hukuman yang maksimal. Namun anehnya di  tingkat banding, fakta perbuatan pelaku yang menjadi  hal hal yang memberatkan . Majelis Pengadilan Tinggi malah di diskon putusannya, argumentasinya kok berlawanan dan terlihat seolah menjadi “pertarungan kewenangan”.

Kalau sudah begini, bila pertimbangan hukum sudah diabaikan oleh hakim maka wibawa hukum semakin sangat direndahkan dan merusak lembaga peradilan disebabkan  oleh putusan hakim. Apalagi  terkait perbuatan terdakwa yang kejahatan  korupsinya dilakukan dengan sengaja oleh pelaku bisnis yang berkolaborasi dengan oknum penegak hukum dalam jabatannya  yang menjatuhkan kehormatan lembaga penegak hukum negara. Sudah  hilang motivasi  majelis hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan kehormatan hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim menjadi wajib karena hakim harus memberikan penjelasan tentang fakta yang terbukti dan penafsiran hukum yang diberlakukan atas kasus ini. Namun, terkesan majelis hakim mengabaikan hal ini.

Karenanya, patut diduga  ada muatan lain yang menempel pada putusan hakim yang menggeser pertimbangan maupun hal-hal yang memberatkan menjadi hal-hal yang meringankan.

Ini tragedi tumbangnya keadilan yang kini melanda  pada majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan beberapa kasus besar yang menarik sorotan publik .

Atau jangan-jangan  hakim “korban ketakutan”? Entah itu ketakutan akan kekuasaan atau ketakutan akan motif lain?  Akibat putusan yang diskon begini rasa keadilan jadi liar, apa majelis hakim tidak mau tahu bahwa saat ini rakyat pada kebanyakannya sudah lapar keadilan dan haus kebenaran. Putusan pengadilan seperti begini tidak boleh dibiarkan terus, rakyat merana, dikalahkan terus. Semestinya  kepada para koruptor ini tidak bisa ditolerir karena perbuatannya tersebut, karena telah menyengsarakan rakyat banyak dan menghianati bangsa.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

HOT TOPIC