Connect with us

Hot Topic

Operasi Zebra Kurangi Razia, Utamakan Edukasi ke Masyarakat

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan, pihaknya mengurangi razia dalam Operasi Zebra yang dilaksanakan selama 14 hari. Polisi, katanya, mengedepankan pencegahan dan edukasi supaya masyarakat tertib berlalu lintas.

“Operasi Zebra Jaya 2020 ini kan kita di masa pandemi Covid-19, karenanya persentase penegakan hukum itu sangat kecil,” kata Sambodo, Rabu (28/10).

Sambodo menjelaskan, razia dikurangi guna menghindari terjadinya kerumunan. Dalam hal ini, polisi akan melaksanakan operasi secara berburu. Polisi akan mendatangi titik tertentu dan melakukan operasi pada jam-jam tertentu.

“Persentase penindakan hanya sebesar 20 persen, sisanya 40 persen preventif (pencegahan) dan 40 preemtif (imbauan),” kata Sambodo.

Menurutnya, tindakan itu berbeda dengan Operasi Zebra tahun lalu. Di mana, Operasi Zebra saat itu memperbanyak penegakan hukum dan razia dimana-mana.

“Upaya preemtif-preventif itu berupa edukasi, sosialisasi, imbauan maupun teguran simpatik, yang memberikan penyadaran kepada masyarakat,” kata Sambodo.

Sambodo menegaskan, pencegahan dan imbauan dalam Operasi Zebra bertujuan supaya masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Contact Tracing Anies dan Riza, Hasilnya 24 Positif Corona

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta melakukan pelacakan kontak erat (contact tracing) secara aktif kepada orang-orang di lingkungan kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sebanyak 437 orang pun menjalani tes usap atau swab test usai Anies dan Riza positif Covid-19.

“Hingga Selasa kemarin, kami di Dinkes DKI Jakarta dan jajaran telah mencatat 158 orang telah dilakukan tes usap dari kontak erat Gubernur,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangan tertulis, Rabu (02/12).

Baca juga: Kronologi Anies Baswedan Terinfeksi Covid-19 

Hasilnya adalah 5 orang positif. Sedangkan 111 lainnya negatif dan 42 orang masih menunggu hasil.

Sementara itu, 279 orang yang diketahui melakukan kontak erat dengan Riza selama 28 November hingga 1 Desember juga telah dilakukan tes usap. Hasilnya 19 positif, 185 negatif, dan 75 orang lainnya masih menunggu hasil.

“Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 kemudian menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan sesuai dengan derajat gejala yang dialaminya,” jelas Widyastuti.

Namun, Widyastuti menegaskan kasus positif bukan berarti ditularkan dari Anies atau Riza, namun menentukan klaster kasus yang bersamaan terjadi selama masa inkubasi Covid-19.

“Saat ini belum ditemukan kasus positif di antara mereka yang berinteraksi langsung dengan gubernur baik dari keluarga maupun tim kerja setelah gubernur dikonfirmasi positif,” imbuhnya.

Widyastuti mengimbau, agar masyarakat dapat melaporkan ke Puskesmas dan dilakukan tes usap PCR secara gratis apabila termasuk kontak erat Anies maupun Riza.

Continue Reading

Hot Topic

Deklarasi Benny Wenda, Pakar:  Sebaiknya Polri Lakukan Penegakan Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana angkat suara soal manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah lewat Polri bisa melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Sebab, menurut Hikmahanto, pemerintahan sementara yang dibentuk Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional. Selain itu, pemerintahan sementara tersebut tanpa kejelasan negara mana yang berdiri, di mana lokasi dan kapan waktu deklarasi negara tersebut.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (02/12) dilansir Antara.

Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda 

Di samping itu, Hikmahanto mengatakan, meski negara-negara Pasifik selama ini menunjukan dukungannya terhadap Papua Barat, namun dukungan itu tidak dapat menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

“Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang diprakarsai Benny Wenda pada Desember 2020, adalah propaganda.

Awi memastikan, kondisi keamanan dan ketertiban saat ini masyarakat Papua relatif normal.

“Benny Wenda itu sekarang di mana? di Inggris kan. Jadi yang menjadi pertanyaan apakah mungkin dia melakukan hal tersebut di Indonesia? dia di luar negeri,” kata Awi, Selasa (2/12).

Baca juga: Kapolri Ungkap Aktor Kerusuhan Papua dan Papua Barat 

Awi pun mengimbau kepada mayarakat, terutama yang ada di Papua maupun Papua Barat tidak terprovokasi atas peritiwa tersebut.

Papua, kata Awi, masih dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sampi saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final tidak ditawar-tawar lagi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC