Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan, negara gagal dalam memberikan pelayanan pendidikan selama pandemi Covid-19 kepada para siswa. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) makin membuka kesenjangan akses pendidikan antara siswa di urban area dan rural area.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyampaikan, bantuan kuota internet hanya mampu diserap 35,5 juta nomor pengguna. Padahal ada 59 juta orang dan nomor yang terdaftar di Kemendikbud. Keterserapan anggarannya rendah. Di sisi lain, intervensi negara selama PJJ kepada siswa dan guru di daerah 3T atau pelosok yang tak memiliki gawai, laptop, dan internet tidak terlihat.
“Bantuan digitalisasi sekolah oleh Kemendikbud dengan mengirim 70.000 laptop (2020) ke sekolah di daerah, justru tanpa menyiapkan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet memadai. Alhasil laptop tidak terpakai atau sia-sia, seperti terjadi di pedalaman Papua dan Papua Barat,” katanya dalam rilis resmi, Minggu 2 Mei 2021.
Di samping itu, terkait rencana Kemendikbud membuka sekolah serentak Juli 2021, P2G menilai pemerintah, Pemda, dan sekolah mesti memenuhi 5 syarat utama berikut tanpa kecuali:
1) Tuntasnya vaksinasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan secara nasional. Hingga April 2021 baru 746 ribu guru divaksin tahap pertama, padahal targetnya 5 juta pendidik dan tenaga kependidikan rampung divaksin hingga Juni, jadi proses vaksinasi memang agak terlambat.
2) Sekolah terlebih dulu mengisi Daftar Periksa yang dibuat Kemendikbud secara online, per 2 Mei masih ada 246.383 sekolah yang belum merespon dari total 535.460 sekolah. Yang sudah merespon pun mesti diverifikasi oleh Disdik dan Dinas Kesehatan setempat, tentu butuh waktu lagi. Artinya sekolah masih jauh dari kata siap untuk dibuka jika ditinjau dari kesiapan sarana prasarana,
Baca juga: P2G Minta Pemda dan Sekolah Diawasi Saat Pembukaan Sekolah Pada Januari 2021
3) P2G justru merekomendasikan agar Pemda dan Sekolah merujuk kepada Daftar Tilik Kesiapan Sekolah Dibuka yang dibuat IDAI yang berisi 19 item, sebab lebih terperinci, lengkap, dan hati-hati. Tentu akan semakin berkurang jumlah sekolah yang siap dibuka jika merujuk 19 Daftar Tilik ala IDAI tersebut.
4) Uji Coba PTM yang dilakukan oleh Pemda hendaknya benar-benar selektif, validasi dan akurasi tinggi, dan evaluasi berkala. P2G mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang hanya meloloskan 85 sekolah untuk Uji Coba PTM, dari hampir 1000 sekolah yang ada di DKI. P2G merekomendasikan agar seluruh Pemda di Indonesia membuka hotline layanan pengaduan uji coba PTM, agar orang tua dan masyarakat umumnya dapat mengawasi pelaksanaan uji coba PTM.
Temuan P2G, rata-rata pelanggaran Prokes dan 3M terjadi baik di sekolah maupun selepas pulang sekolah, seperti: Masker dipasang di dagu, tidak jaga jarak, dan tak adanya 3M di dalam angkutan umum. Kasus seperti ini contohnya terjadi di Kab. Bogor, Kota/Kab Bekasi, Kab. Situbondo, Kota Bukittingi, Kab. Agam, Aceh, Kab. Pandeglang, dan Kota Batam. Dinas Pendidikan dan Satgas Covid Daerah juga tidak memberikan sanksi baik kepada pribadi (siswa, guru) maupun sekolah, jika terjadi pelanggaran Prokes dan 3M tersebut. Perlakuan tegas hanya diberikan jika ada siswa/guru positif covid, berupa penutupan sekolah, kembali PJJ.
5) P2G meminta kepada Kemendikbud dan Pemda berkolaborasi dengan LPTK dan organisasi guru, memberikan pelatihan keterampilan Blended Learning dan Hybrid Learning yang didasarkan pada pedagogi digital kepada guru. Selama ini pelatihan yang dimaksud, hanya berorientasi pada keterampilan teknis guru dalam menggunakan platform digital saja, bukan kepada pemahaman dan keterampilan pedagogi digitalnya. Alhasil, pelatihan keterampilan yang sangat teknis ini hanya menguntungkan platform digital yang merupakan entitas bisnis. Dan hanya mengakomodir guru yang memiliki jaringan internet, untuk daerah pelosok sangat minim.
“P2G juga meminta kepada orang tua, siswa, dan guru untuk menunda mudik lebaran dan libur akhir semester nanti. Sebab potensi mobilitas penduduk yang tinggi selama mudik dan liburan semester dikhawatirkan akan meningkatkan angka positivity rate. Jika ingin sekolah dibuka Juli, para siswa, orang tua, dan guru harap menahan diri untuk tidak berpergian,” kata Kabid Advokasi Guru P2G Iman Z Haeri.
Merujuk 5 prasyarat di atas, P2G memandang sekolah belum bisa dibuka serentak secara nasional pada Juli 2021 nanti. Oleh karena itu, pemenuhan kesiapan daftar periksa, percepatan vaksinas guru, pelatihan keterampilan pedagogi digital bagi guru, adalah mendesak dilakukan.
Terkait kebijakan rekrutmen 1 juta guru ASN pada 2021, P2G memberikan apresiasi kepada Mendikbud, mengingat para guru honorer selama ini ingin kepastian status dan gaji yang layak dari pemerintah, walaupun statusnya Guru PPPK.
Oleh karena itu, P2G mendorong agar,
1) Pemda memaksimalkan usulan formasi guru PPPK yang hingga April 2021 baru sekitar 513 ribu usulan, padahal kuota ada 1 juta formasi;
2) Mendorong Mas Nadiem untuk memberikan afirmasi tambahan kepada guru honorer K-2 dan honorer lainnya berdasarkan lama mengabdi. Afirmasi lama mengabdi yang tidak dipukul rata seperti kebijakan sekarang. P2G mengapresiasi afirmasi khusus Mendikbud kepada Guru Honorer yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik, dalam proses seleksi Guru P3K.
3) P2G menagih janji Mendikbud agar tetap membuka lowongan seleksi Guru PNS tahun 2021 dan ke depannya, sesuai ucapan Mas Nadiem Januari 2021 lalu;
4) Sebelum semua guru honorer di sekolah negeri yang berjumlah hampir 1 juta orang terangkat menjadi PPPK dan PNS, P2G meminta Mendikbud membuat regulasi SKB 4 Menteri tentang Upah Layak Minimum Guru Honorer yang berlaku secara nasional.
“Tidak seperti saat ini, upah guru honorer bebeda-beda tiap daerah, apalagi honorer murni yang diangkat sekolah, banyak bergaji di bawah 1 juta/bulan, tentu ini sangat tidak manusiawi,” pungkas Iman.
HY
