Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi Kemendikbud dan Kemenag yang sudah membuat “Buku Panduan Penyelenggaran Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Covid-19” yang sangat lengkap dan detil, sebagai pedoman bagi pemda dan sekolah dalam menyiapkan Pembelajaran Tatap Muka di awal tahun ajaran baru 2021/2022.
P2G sangat memahami ancaman learning loss, meningkatnya angka putus sekolah, dan angka perkawinan usia sekolah di beberapa daerah sebagai dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama hampir 1,5 tahun yang belum efektif, yang akan berdampak panjang, bahkan sangat berpotensi mengancam bonus demografi Indonesia, sebab ini menyangkut kualitas SDM Indonesia sekarang dan nanti.
Namun, P2G menilai, jika sekolah dipaksa dibuka serentak pertengahan Juli 2021 nanti akan sangat berisiko. Mengingat angka Covid-19 masih tinggi, munculnya varian baru Covid yaitu B.1.1.7 yang penularannya lebih cepat dan ganas, dan angka positivity rate yang masih tinggi di atas 10% di banyak daerah. Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya.
“Bagi P2G, ada 2 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal Tahun Ajaran Baru Juli 2021 nanti, yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, kemudian sekolah sudah memenuhi semua Daftar Periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item, dan 2 hal ini tidak bisa ditawar-tawar,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam rilis resmi, Jumat 4 Juni 2021.
Baca juga: P2G: Banyak Masalah Pendidikan yang Harus Segera Dibenahi
Satriwan melanjutkan syarat pertama adalah tuntasnya vaksinasi guru. Proses vaksinasi guru dan tendik semula ditargetkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim rampung Juni 2021 bagi 5 juta pendidik dan tendik, ternyata hingga awal Juni ini baru sekitar 1 juta guru yang divaksin.
“Kami dari awal mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru tendik memang lambat di daerah-daerah. Kami meminta kementerian terkait gercep, apalagi kita baru impor vaksin dari luar,” imbuh guru SMA ini.
Mendikbudristek juga pernah menyampaikan ke media, bahwa sekolah baru dapat dibuka jika vaksinasi guru telah rampung.
“Kami berharap Pemerintah, Kemendikbud konsisten dengan hal ini, mengingat sudah divaksin saja masih ada potensi terpapar Covid, apalagi belum”, kata Kabid Advokasi P2G Iman Z. Haeri.
Iman menjelaskan, yang kedua adalah pemenuhan Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka yang diisi secara online oleh sekolah. Dashboard Daftar Periksa ini dibuat Kemendikbud, per 4 Juni 2021, baru 54,36% sekolah yang mengisi Daftar Periksa yang berisi 11 item yang harus dipenuhi sekolah, seperti: ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan; ketersediaan fasilitas kesehatan; pemetaan warga satuan pendidikan, misalnya yang memiliki comorbid.
“Sebaliknya masih ada 45,64% sekolah yang belum merespon daftar periksa ini. Padahal melalui dashboard tersebut, Pemerintah dapat memantau bagaimana kesiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka ditinjau dari aspek kesiapan prokes di satuan pendidikan. Perlu diketahui jumlah sekolah secara nasional adalah 535.782 sekolah,” jelas Iman.
HY
