Channel9.id, Jakarta – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai postur anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 belum tepat sasaran. Meski mengapresiasi kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp757,8 triliun, P2G menyoroti hampir separuhnya justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anggaran sebesar itu fantastis, tetapi 44,2 persen atau sekitar Rp335 triliun ternyata dipakai untuk program MBG. Padahal masih banyak persoalan mendasar pendidikan dan guru yang harus dibenahi,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Minggu (17/8/2025).
Dalam keterangannya, P2G menyampaikan lima poin analisis dan tanggapan kritis atas RAPBN 2026.
Pertama, P2G menilai alokasi anggaran pendidikan untuk MBG tidak proporsional. Pendidikan dasar, menengah, dan PAUD justru masih kekurangan dukungan anggaran. Dari total Rp757,8 triliun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mendapat Rp33,5 triliun atau 4,6%.
Kedua, P2G mendesak pemerintah melakukan refocusing anggaran pendidikan dari kementerian non-pendidikan. Satriwan mencontohkan anggaran sekolah ikatan dinas yang tersebar di lebih dari 23 kementerian dan lembaga nilainya di atas Rp100 triliun. “Seharusnya dialihkan ke kementerian pendidikan agar lebih adil dan sesuai perintah konstitusi,” tegasnya.
Ketiga, P2G meminta Presiden Prabowo merealisasikan janji kampanyenya terkait kesejahteraan guru non-ASN dan honorer. Kabid Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyebut banyak guru masih menerima gaji Rp200–500 ribu per bulan, jauh di bawah UMR. “Insentif Rp300 ribu per bulan bukanlah kado, melainkan pemenuhan hak guru. Pemerintah wajib menetapkan standar upah minimum guru non-ASN secara nasional,” ujarnya.
Keempat, P2G menyoroti tumpang tindih tata kelola sekolah. Mereka menilai keberadaan SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat yang dikelola lintas kementerian menimbulkan masalah baru, termasuk pengunduran diri massal murid dan guru. Dari sisi anggaran, pembangunan 200 Sekolah Rakyat dialokasikan Rp24,9 triliun, sementara revitalisasi 12.560 sekolah dan madrasah hanya Rp22,5 triliun. “Kontras sekali, padahal revitalisasi menyangkut jutaan siswa,” kata Iman.
Kelima, P2G mendesak pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan dasar gratis. Mereka menilai RAPBN 2026 belum menunjukkan keberpihakan pada sekolah negeri dan swasta yang menampung mayoritas siswa Indonesia.
P2G menegaskan, anggaran pendidikan seharusnya fokus pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, peningkatan literasi dan numerasi, kesejahteraan guru, serta pemenuhan hak pendidikan anak di seluruh Indonesia.
“Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu amanat konstitusi. Jangan sampai dipakai untuk program lain yang tidak langsung disebutkan dalam UUD. Kalau pemerintah serius, mestinya prioritasnya guru, sekolah, dan murid,” pungkas Satriwan.
