Connect with us

Hot Topic

Pakar Hukum UI: Tidak Ada Pelanggaran HAM dalam Bentrok FPI-Polisi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan hasil investigasi atau penyelidikan bahwa terbukti ada serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh anggota FPI saat peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek. Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menilai tidak ada Unlawful Killing atau dugaan pelanggaran HAM terkait kasus terbunuhnya laskar FPI.

“Ada satu catatan penting rekomendasi Komnas HAM terkait kematian Laskar FPI yaitu serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum dalam hal ini, Polri. Dari situ bisa dimaknai bahwa tidak ada yang dinamakan Unlawful Killing,” kata Indriyanto lewat keterangan pers tertulis, Sabtu (9/1).

“Unlawfull Killing atau dugaan pelanggaran HAM mesti dilihat dari seretetan peristiwa sebelumnya. Tidak bisa dipecah-pecah seolah satu dengan lain tidak berkaitan,” sambungnya.

Indriyanto juga mengatakan, konteksnya bahkan harus dilihat lebih ke belakang. Yakni ketika Laskar FPI yang seharusnya punya kesempatan menjauh dari kuntitan petugas, justru melakukan penghadangan.

“Sebab penghadangan itu sudah merupakan unsur kesengajaan. Dari situlah insiden berdarah itu kemudian pecah. Bisa diandaikan, jika Laskar FPI tidak melakukan penghadangan, mungkin ceritanya bisa berbeda,” tutur dia.

Ia menilai keputusan aparat kepolisian saat menjalankan tugasnya merupakan bentuk pembelaan yang terpaksa.

Sebab ada upaya ancaman keselamatan jiwa aparat penegak hukum, situasinya juga menjadi membunuh atau terbunuh.

“Yang dilakukan aparat penegak hukum pembelaan yang terpaksa dilakukan aparat . Ini dibenarkan, memiliki dasar legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena ada serangan terlebih dahulu yang mengancam jiwa petugas,” ujarnya.

Indriyanto mengatakan, dalam temuan investigasi Komnas HAM juga ada fakta yang tersajikan adanya baku tembak antara Laskar FPI dan Polisi.

Baca juga: Kematian Laskar FPI, Polri: Kami Dari Awal Terbuka dan Hormati Temuan Komnas HAM

Menurutnya, aparat kepolisian harus menindaklanjuti dan menelisik kepemilikan senjata api dari anggota Laskar FPI tersebut.

Selain itu, rekomendasi dapat dilihat ada related evidence terkait tembak-menembak dengan dugaan kepemilikan senpi oleh anggota FPI secara illegal.

Indriyanto juga menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di dalam mobil Avanza yang menewaskan empat angggota Laskar FPI tidak bisa dipisahkan dari situasi sebelumnya.

Bahwa situasinya kedua pihak adalah dalam posisi saling menyerang. Ada ketegangan luar biasa, sehingga ketika ada upaya perlawanan di dalam mobil, terjadi keadaan genting dan memaksa, antara membunuh atau terbunuh.

Komnas HAM harus melihat aspek serentetan kejadian pasca kedua belah pihak bentrok. Ada suasana saling menyerang secara fisik yang ancamannya tidak hanya berhenti saat empat anggota FPI dimasukan ke dalam mobil Avanza untuk dibawa ke kantor polisi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Sulawesi Utara Diguncang Gempa 7,1 M

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 134 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara.

Baca juga: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa 

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“#Gempa Mag:7.1, 21-Jan-21 19:23:07 WIB, Lok:4.98 LU,127.38 BT (134 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:154 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG,” tulis BMKG dalam akun Twitter-nya.

Continue Reading

Hot Topic

DPR Desak Pemerintah Angkat Honorer di Atas 35 Tahun Jadi ASN

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. DPR mendesak agar para guru honorer yang telah lama mengabdi dan berusia tua atau di atas 35 tahun bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa seleksi. Salah satunya, adalah dengan mengangkat mereka lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pasalnya, pemerintah paling lambat April 2021 akan melakukan rekrutmen 1 juta guru, yang bisa diikuti para honorer.

“Pengangkatan guru PPPK hendaknya mempertimbangkan aspek pengabdian dan prioritas bagi guru yang berusia di atas 35 tahun,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Kamis (21/1).

Baca juga: Kejam! Ada Kepala Daerah yang Kerap Palak Honorer

Syaiful Huda mendorong skema yang digunakan bukanlah seleksi melainkan pengangkatan, terutama bagi guru honorer yang mengabdi di atas 5 tahun bahkan hingga 20 tahun.

Menurut dia, para guru honorer yang telah mengabdi lama tersebut patut diapresiasi dengan kebijakan afirmasi. Hal itu berlaku bagi guru honorer baik kategori dan nonkategori.

Sementara, Anggota Komisi X DPR-RI  Fraksi Demokrat Dede Yusuf, menuturkan solusi pengangkatan guru honorer tersebut sangat tepat direalisasikan saat pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada melambatnya laju ekonomi. Dengan demikian, pendapatan mereka bisa meningkat.

“Pemerintah lagi pusing karena ekonomi melambat. Saran kami, angkat guru honorer jadi PNS. Saya yakin ekonomi akan bergerak, karena daya beli masyarakat pasti meningkat,” kata dia, saat memimpin rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I Kemendikbud, Kemenkeu, Kemendagri, KemenPAN-RB, BKN secara virtual, Senin (18/1).

Dede Yusuf menyarankan, pengangkatan tersebut dilakukan tanpa tes, dan hanya berdasarkan seleksi administrasi.

“Tanpa tes. Mereka sudah terbukti bekerja kok,” tambahnya mantan aktor laga itu.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pemerintah Putuskan Perpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu ke depan mulai tanggal 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah parameter pandemi yang selalu dipantau pemerintah.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/01).

“Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Februari. Nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri,” ujarnya.

Airlangga menuturkan, PPKM tersebut melanjutkan PPKM yang telah berlaku sebelumnya di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 73 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemantauan dari PPKM pertama tersebut, terdapat 29 kabupaten/kota yang masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota dengan risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota dengan risiko rendah.

“Sementara dari 7 provinsi, terlihat bahwa masih terdapat peningkatan kasus di 5 provinsi dengan 2 provinsi, yakni Banten dan Yogyakarta, mengalami penurunan kasus,”ucapnya.

Airlangga melanjutkan, sejumlah parameter tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk kembali menerapkan PPKM hingga dua minggu ke depan.

Baca juga: Satgas Tegaskan Kebijakan PPKM Bersifat Wajib 

“Diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan bed occupancy rate di atas nasional. Ini menjadi parameter yang diminta untuk evaluasi dan kemudian untuk terus dilakukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, PPKM yang dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19 mengatur batasan sejumlah kegiatan, di antaranya waktu beroperasi mal dan restoran hingga pukul 20.00, jumlah kapasitas di tempat kerja yakni 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga batasan jemaah ibadah maksimal 50 persen dari total kapasitas.

Kegiatan konstruksi dan sektor usaha esensial yang telah ditetapkan dapat tetap beroperasi penuh dengan pengaturan jam operasional serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Kemudian terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC