Channel9.id – Jakarta. Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar pemerintah terus melanjutkan bahkan meningkatkan berbagai program kerakyatan yang telah berjalan baik. Program itu antara lain termasuk bantuan sosial (bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, hingga penyerahan sertifikat tanah.
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan program-program tersebut sangat diperlukan dan diminati oleh masyarakat. Ia menuturkan, sesuatu yang terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat sudah seharusnya dilanjutkan, ditingkatkan, dan diintensifkan.
Menurut Saleh, berbagai program yang melengkapi bansos lain seperti PKH, KIS, KIP, hingga bantuan modal usaha dan bantuan lansia itu telah berjalan sejak lama. Ia mengatakan program-program tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi puluhan juta warga Indonesia.
“Jokowi itu tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, ia juga sangat peduli dengan ketahanan sosial. Itulah sebabnya bansos dengan segala rinciannya tetap dipertahankan, ditingkatkan, dan diintensifkan,” kata Saleh dalam siaran pers, Senin (1/1/2024).
Lebih jauh, Saleh mengaku heran atas pernyataan beberapa pihak yang meminta kehadiran bansos dihentikan sementara. Padahal, lanjutnya, semua menyadari bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Terlebih, kata Saleh, bansos membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini, yang sejalan dengan konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Lalu kenapa ada pikiran dan usulan untuk menghentikannya? Usulan dan pikiran seperti itu sangat tidak bijak. Tidak berorientasi bagi kepentingan fundamental warga negara, terutama mereka yang memang sangat membutuhkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menegaskan bahwa PAN mendorong agar jangkauan bansos serupa semakin diperluas, dan jumlahnya diperbanyak. Saleh menyebut, masih banyak anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut.
“Nah, kalau diperbanyak, itu baru tepat. Dengan begitu, semua yang berhak bisa mendapatkan hak yang sama sebagai penerima. Tugas negara adalah untuk memastikan agar semua anggota masyarakat terlindungi,” pungkas Saleh.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Todung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Todung memahami bahwa usul itu akan banyak ditolak oleh berbagai pihak. Akan tetapi, menurutnya, usulan ini harus disampaikan untuk menjamin tidak adanya kecurigaan terhadap pemberi bansos.
“Tentu pendapat ini tidak populer dan mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini. Tapi saya ingin demi menjamin fairness, demi menjamin imparsialitas dalam pilpres ini harus kita pertimbangkan,” kata Todung.
Baca juga: Ganjar Minta Penyaluran Bansos Tidak Dipolitisasi: Itu Hak Rakyat
HT
