Channel9.id-Singapura. Krisis buruh global dan jeleknya perlakuan terhadap para pekerja imigran yang diperburuk dengan pandemi ini harusnya menjadi teguran terhadap pemerintah untuk memperlakukan pekerja asingnya secara adil, ujar para aktivis pada hari Kamis (2/12/2021).
Dalam konferensi pers Reuters Next, aktivis buruh Asia menyebutkan kalau pandemi virus corona telah menunjukkan banyak sektor ekonomi yang tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya pekerja luar seperti dari Filipina dan Mekong.
Namun disaat bersamaan, para pekerja yang jumlahnya sudah jutaan telah didiskriminasi oleh negara penampungnya – terpaksa untuk hidup berdesakan di kawasan kumuh, terpisah dari populasi umum, kurang perlindungan sosial dan akses informasi Covid-19.
“Pandemi ini menunjukkan banyak masalah struktural yang sudah ada sejak dahulu kala,” ujar Reiko Harima, Koordinator Daerah dari Hubungan Migrasi Mekong.
Di Singapura, krisis tenaga kerja langsung terjadi hanya dengan melakukan penutupan perbatasan yang telah membuat keseimbangan antara para pengusaha dengan pekerja imigran kacau, ujar Alex Au, Wakil Presiden Transient Workers Count Too (TWC2).
“Sekali fenomena itu muncul… masalah upah rekrutmen selesai dengan sendirinya dan tekanannya beralih ke kalangan atas untuk soal gaji,” ujar Au yang menyinggung soal upah yang harus dibayar oleh para pekerja imigran yang ingin bekerja. Upah rekrutmen itu kerap kali membuat mereka terlilit hutang.
Para pekerja imigran telah lama dipandang sebagai tenaga kerja tak terlihat dan dianggap oleh negara sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Mereka juga dianggap membebani ekonomi negara walaupun mereka sudah memenuhi lahan pekerjaan yang tak ingin diambil oleh warga lokal.
“Tidak ada justifikasi untuk membedakan perlakuan antara para pekerja imigran dengan pekerja lokal,” ujar Ellene A. Sana, Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Imigran.
“Orang asing yang datang bukanlah penjajah, mereka tidak datang untuk menaklukan Singapura atau Malaysia, mereka datang untuk memberikan kontribusi mereka dalam membangun negeri ini,” ujar Sana.
“Kita harus memperlakukan mereka dengan hormat dan memberikan mereka hak yang layak mereka dapatkan,”
(RAG)
