Channel9.id, Jakarta. Pemerintah membuka peluang keterlibatan swasta dalam penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh, khususnya melalui pemanfaatan lumpur yang menyebabkan pendangkalan sungai. Skema ini dinilai dapat mempercepat normalisasi sungai sekaligus menekan beban anggaran negara.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, terdapat minat dari kalangan pengusaha untuk mengelola lumpur sisa banjir yang tersebar di sungai, persawahan, hingga kawasan permukiman. Minat tersebut dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperbaiki daya dukung sungai dan mitigasi bencana ke depan.
“Gubernur melaporkan kepada saya bahwa ada pihak swasta yang tertarik memanfaatkan lumpur tersebut, tidak hanya di sungai, tetapi juga di sawah dan tempat lain. Kalau ada swasta yang mau membeli dan mengelolanya, ini justru sangat baik,” ujar Prabowo saat memimpin rapat koordinasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Prabowo meminta agar ketertarikan pihak swasta tersebut segera dikaji secara teknis dan kelembagaan agar dapat dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya, kerja sama ini berpotensi mempercepat pembersihan muara dan kuala sungai yang mengalami pendangkalan akibat bencana.
Normalisasi sungai dinilai krusial untuk memulihkan fungsi jalur air sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. Dengan sungai yang lebih dalam dan bersih, risiko banjir berulang dapat ditekan, sementara akses logistik dan transportasi air bisa kembali dimanfaatkan.
“Pendangkalan kuala-kuala harus kita atasi. Kalau sungai-sungai kembali berfungsi, manfaatnya besar, baik untuk pengendalian banjir maupun kesiapan kita menghadapi kondisi cuaca ekstrem,” kata Prabowo.
Dari sisi operasional, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI juga mendorong percepatan pembersihan lumpur di sungai-sungai besar di Aceh. Pendalaman sungai akan memungkinkan kapal pengangkut bantuan dan alat berat masuk langsung ke lokasi terdampak.
“Kita lakukan dua hal sekaligus, pendalaman sungai dan pengangkutan alat berat lewat jalur air. Dengan begitu, proses pembersihan kayu dan material lainnya bisa dilakukan lebih cepat dan masif,” ujar Sjafrie.
Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya akan diterapkan di Aceh Tamiang, tetapi juga berpotensi diperluas ke wilayah lain yang mengalami kondisi serupa, seperti Bireuen dan daerah pesisir lainnya.
Pelibatan swasta dalam pemanfaatan lumpur banjir ini membuka peluang model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di sektor penanganan bencana dan infrastruktur. Selain mempercepat pemulihan pascabencana, skema tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dari material yang selama ini dianggap limbah.
