Connect with us

Politik

Paslon Gunakan Politik Identitas, Sudah Pasti Penunggang Gelap

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pakar komunikasi politik UPH Emrus Sihombing menilai, aktor penunggang gelap dalam kontestasi politik bisa dilihat dari pesan-pesan komunikasi yang disampaikannya ke publik. Jika ada paslon atau pendukung paslon menggunakan politik identitas untuk memecah belah masyarakat, maka bisa dipastikan mereka adalah aktor penunggang gelap.

“Misalnya mengedepankan identitas sempit, kemudian mengukuhkan ekslusifitas agama dan suku. Itu politik gelap,” kata Emrus dalam Webinar ‘Waspada Penumpang Gelap di Pilkada Serentak 2020’, Minggu (11/10) sore.

Emrus menjelaskan, politik identitas memecah belah masyarakat dengan mempermasalahkan hak mayoritas dan minoritas. Isu ini biasanya dibalut dengan narasi suku dan agama. Banyak paslon dan pendukungnya menggunakan narasi itu untuk meraih suara lebih besar. Mereka melempar isu bahwa suara mayoritas berhak diutamakan ketimbang suara minoritas.

Bagi Emrus, hal itu berbahaya bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Terlebih, Pancasila tidak pernah mempermasalahkan mayoritas dan minoritas. Pancasila menghargai hak tiap warga negara tanpa melihat mayoritas atau bukan.

“Demokrasi bukan sekedar jumlah. Ini yang nantinya menjadikan demokrasi kita berkualitas. Pancasila juga jelas menghargai perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya melindungi hak-hak tiap warga negara. Ketika menghadapi isu mayoritas ini menurunkan kualitas demokrasi,” kata Emrus.

Dampak lainnya, masyarakat terjebak dalam jurang emosi saat memilih calon kepala daerah. Padahal, kata Emrus, masyarakat butuh berpikir rasional untuk menentukan pemimpin mereka. Masyarakat harus memilih pemimpin dari visi dan misi yang ditawarkan.

“Politik identitas itu ranah emosi bukan rasional. Demokrasi bagus harus dalam ranah rasional. Masyarakat harus berpikir rasional. Hindari ranah emosional karena memicu politik identitas sempit. Pilih calon kepala daerah dari visi, misi, dan programnya,” katanya.

Emrus pun menyarankan kepada paslon mengutamakan program ketimbang menciptakan perpecahan di masyarakat. Terlebih, di masa pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan pemimpin yang bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pentingkan program tuk mengatasi pandemi ini. Paslon misalnya bisa memberikan janji kepada masyarakat bahwa kalau saya dipilih angka covid-19 akan menurun. Programnya apa? Saya akan bikin rumah sakit yang banyak. Kan bisa gitu ketimbang membawa perpecahan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Politik Dinasti di Pilkada 2020, Pengamat: Demokrasi Seperti Terinfeksi Virus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan, dinasti politik menyebabkan demokrasi pada Pilkada 2020 seperti terinfeksi virus.  Menurut Jojo, pada Pilkada kali ini terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan politik dinasti.

“Ada 124 calon kepada daerah terpapar politik dinasti, itu misalnya ada 29 calon kepala daerah adalah istri dari bupati atau merupakan keluarga inti dari inkumben atau bupati,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada dan Mimpi Penguatan Demokrasi Dari Bawah’ secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Jojo mengatakan, terjadinya politik dinasti dalam demokrasi Indonesia tak terlepas dari partai politik yang buruk dalam kaderisasi.

Baca juga: PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Ia pun mengibaratkan kondisi demokrasi pada Pilkada 2020 seperti pasien yang melakukan pemeriksaan Covid-19 melalui metode rapid test dan dinyatakan reaktif.

“Nah kalau Pilkada kita saat ini diibaratkan Covid-19 ini, kalau kita rapid test demokrasi kita saat ini hasilnya reaktif ya,” kata Jojo.

“Mampetnya sirkulasi kader itu membuat parpol mengalami krisis kader dan karena itu lah makanya, kemudian politik dinasti bisa subur ya,” ucapnya. Lebih Lanjut, Jojo mengatakan, apabila politik dinasti terus dilanjutkan, akan melahirkan oligarki baru di tingkat daerah.

Menurut Jojo, indikasi oligarki tersebut memungkinkan terjadi pada Pilkada 2020. Sebab, calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada ditentukan dan diputuskan langsung para petinggi partai di tingkat pusat. “Artinya masyarakat atau pemilih hanya terlibat dalam proses akhir di TPS, jadi kedaulatan rakyat ada di ekornya,” pungkasnya

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana melihat dampak dinasti politik ini membuat pasangan calon kepala daerah minim menawarkan program perbaikan di daerah saat pandemi Covid-19.

“Kandidat cenderung belum menawarkan program yang harus bisa disampaikan kepada masyarakat pada masa pandemi,” papar Aditya.

Padahal, kata dia, program yang ditawarkan dari pasangan calon kepala daerah sangat diperlukan masyarakat, dalam menentukan pilihannya pada 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara (TPS).

“Tapi saya perhatikan, masih belum bertarung isu atau program yang ada kaitannya dengan tahun depan ketika mereka terpilih,” ujar Aditya.

“Misalnya mereka punya program konkret apa terkait isu kesehatan dan isu ekonomi. Itu belum kelihatan sekarang,” sambungnya.

IG

 

Continue Reading

Politik

PKS dan Nasdem Dorong Presidential Threshold Diturunkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan PKS tetap mendorong agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diturunkan menjadi 4 hingga 10 persen.

Dengan demikian, diharapkan semakin banyak calon presiden yang akan berkontestasi.

“Kalau di 10 persen kita entry to barrier-nya akan kecil. Kita akan punya lima mungkin ya, bisa tiga sampai lima pasangan calon,” kata Mardani dalam rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, Ahad (25/10).

Menurutnya, makin banyak jumlah pasangan calon yang akan maju maka akan semakin sehat bagi demokrasi. Anggota Komisi II DPR itu berharap dengan demikian maka akan ada kontestasi karya dan gagasan.

“Justru pembatasan 20 persen kursi dan 25 persen suara ini catatan besar, membuat kita seperti oligarki yang berkembang,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi orang-orang yang sudah menyatakan diri untuk maju sebagai calon presiden. Menurutnya, sudah seharusnya ada rasionalisasi dalam pilpres.

“Untuk pilpres makin banyak makin bagus. Semua partai lebih cepat mengumumkan bagus, karena itu kemarin saya bilang ada yang udah umumkan, bagus, karena kita tidak membeli kucing dalam karung,” kata dia.

Senada, politikus Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan partainya mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada pilpres 2024 mendatang diturunkan menjadi 15 persen.

Usulan ini berkaca pada pengalaman dua kali pemilihan presiden (pilpres), yakni 2014 dan 2019, yang hanya diikuti dua calon menyisakan polarisasi di masyarakat sampai saat ini.

“Nasdem sendiri bersikap untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden, jadi tidak lagi 20 persen parlemen, 25 persen suara, tapi kita turunkan walaupun kita masih minta turunkan sampai 15 persen,” kata Saan dalam sebuah diskusi, Ahad (25/10).

Saan mengatakan, alasan Partai Nasdem ingin presidential threshold 15 persen agar calon presiden yang berkompetisi ada lebih dari dua pasangan calon. Ia berharap pengalaman di dua pilpres sebelumnya bisa menjadi bahan evaluasi.

“Karena polarisasinya sudah sangat mengkhawatirkan, tentu juga itu mengancam tadi, terhadap keberagaman, karena menguatnya politik identitas dan sebagainya,” ujarnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Urutan Pertama

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden 2024 berdasarkan lembaga survei Indikator. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan kedua dan ketiga.

Survei yang dilakukan Indikator terkait pilihan capres ini bukanlah yang pertama kali. Terakhir, dilakukan pada 24-30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Adapun metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Baca juga: Elektabilitas Anies Diapit Prabowo dan Ganjar

Dari hasil survey, kader PDIP Ganjar Pranowo memiliki jumlah suara tertinggi, yakni sebesar 18,7%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan 16,8%, dan Anies Baswedan 14,4%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Ganjar Pranowo selalu menduduki tingkat pertama dalam 3 survei terakhir.

“Bulan September ini kita melakukan lagi survei dan hasilnya Ganjar berada di tingkat pertama di 3 survei terakhir. Kemudian disusul Pak Prabowo dan Anies Baswedan di tingkat ketiga ini juga stagnan posisinya,” kata Burhanuddin, dalam hasil survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10).

Indikator menyodorkan 15 nama kepada responden, berikut ini hasilnya:

Ganjar Pranowo 18,7%
Prabowo Subianto 16,8%
Anies Baswedan 14,4%
Sandiaga Salahuddin Uno 8,8%
Ridwan Kamil 7,6%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Khofifah Indar Parawansa 4,0%
Gatot Nurmantyo 1,4%
M. Mahfud MD 1,3%
Airlangga Hartarto 1,2%
Puan Maharani 0,9%
Erick Thohir 0,8%
Tito Karnavian 0,4 %
Muhaimin Iskandar 0,2%
Budi Gunawan 0,1%

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC