Channel9.id – Jakarta. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PB PMII) menilai, pemerintah tidak totalitas dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Maka, dengan ini mempertegas bahwa pemerintah Indonesia tidak totalitas dalam penanganan wabah Covid-19,” kata Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, Kemasyarakatan, dan LSM PB PMII, Yogi Apendi dalam rilis resmi, Kamis 8 Juli 2021.
PB PMII menilai, pemerintah tidak mampu memanfaatkan PPKM Darurat sebagai momentum yang tepat untuk memperbanyak Tracing, Tracking, dan Testing dan menyelesaikan tugas-tugas penanggulangan lainnya selagi masyarakat bergerak terbatas.
“Sama seperti Pembatasan aktivitas masyarakat yang sebelum-sebelumnya,” ujarnya.
Yogi menjelaslan, berdasarkan data Satgas Covid-19, pada 7 Juli 2020 terdapat penambahan 34.379 kasus dengan angka kematian sebanyak 1.040 kasus. Data ini menambah total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2.379.397 dengan kematian 62.908 kasus (covid19.go.id).
Rasio masyarakat yang terpapar Covid-19 atau positivity rate kasus positif Covid-19 harian Indonesia pada 07 Juli 2021 adalah 24,22 persen. Namun jika ukurannya tanpa menggunakan hasil positif dari tes antigen, hanya menghitung dari metode swab PCR dan TCM, maka positivity rate mencapai 33,89 persen.
Di sisi lain, WHO membuat standar negara atau wilayah yang mampu mengendalikan penyebaran virus adalah ketika mampu menekan angka positivity rate di bawah 5 persen. Dengan data itu, mempertegas bahwa pemerintah Indonesia tidak totalitas dalam penanganan wabah Covid-19.
Baca juga: PB PMII 2021-2024 Resmi Dikukuhkan
Yogi menambahkan, meski upaya testing terus dilakukan oleh pemerintah, standar testing harian pun terus ditingkatkan, pada pelaksanaannya belum tercapai.
“Selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali, pemerintah meningkatkan target testing di wilayah Jawa-Bali sebesar 324 ribu, namun pada pelaksanaannya hanya mampu mencapai 38 persen dari target yang telah ditentukan sekitar 124 ribu,” ujarnya.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan virus Covid-19 ini adalah dengan vaksinasi. Namun ternyata, meskipun pemerintah terus menekankan kepada publik untuk melakukan vaksinasi sampai harus diberikan ancaman, sanksi, dan melibatkan TNI dan Polri, proses vaksinasi belum juga mencapai target.
“Sampai pada 07 Juli 2021 hanya 34.039.797 orang yang sudah melakukan vaksinasi tahap I dan 14.443.813 orang yang telah melakukan vaksinasi tahap ke-2. Sementara target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah sebanyak 40.349.049,” ujarnya.
Karena itu, PB PMII mendesak pemerintah untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena usaha dalam penanganan Covid-19 belum maksimal.
“Dan berjanji segera mengendalikan dan menuntaskan wabah ini,” ujarnya.
HY
