Channel9.id, Jakarta – Hampir 200 negara menyepakati peningkatan anggaran Badan Iklim PBB (UNFCCC) sebesar 10 persen untuk periode 2026–2027. Langkah ini dipandang sebagai sinyal penting bahwa kerja sama global dalam menghadapi krisis iklim masih mendapat dukungan, meski di tengah tantangan politik dan keuangan yang terus membayangi.
Disahkan dalam forum negosiasi iklim tahunan di Bonn, Jerman, kesepakatan ini mencerminkan komitmen kolektif negara-negara anggota, mulai dari kekuatan ekonomi besar seperti Jepang dan Arab Saudi, hingga negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji. Anggaran pokok UNFCCC disetujui sebesar €81,5 juta, naik dari sebelumnya €73,9 juta.
“Kenaikan ini menjadi langkah positif dalam masa sulit pendanaan iklim,” ujar Kepala UNFCCC Simon Stiell, yang menyambut baik keputusan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya peran badan iklim PBB dalam memfasilitasi aksi global untuk mencapai target Perjanjian Paris.
Kontribusi China terhadap anggaran UNFCCC kini meningkat menjadi 20 persen, naik dari 15 persen sebelumnya, seiring pertumbuhan status ekonominya sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Sebaliknya, Amerika Serikat, yang seharusnya menyumbang 22 persen dan menjadi donor terbesar, kembali menunjukkan sikap ambigu.
AS tidak mengirim delegasi ke Bonn dan masih meninggalkan ketidakpastian soal pendanaan, meski lembaga swasta seperti Bloomberg Philanthropies telah berinisiatif menutup kekosongan kontribusi sejak era pemerintahan Donald Trump, yang menarik AS dari Perjanjian Paris dan memangkas dana untuk kerja sama iklim global.
UNFCCC Beroperasi di Bawah Tekanan
Meski punya mandat besar, UNFCCC selama ini bekerja dengan kapasitas terbatas. Lembaga ini hanya memiliki 181 pegawai, jauh di bawah badan PBB lain seperti UNCTAD yang mempekerjakan hampir 400 staf. Keterlambatan pembayaran dari donor besar seperti AS dan China juga pernah memaksa UNFCCC membatalkan sejumlah kegiatan.
Memo internal bahkan menyebutkan bahwa Sekretariat PBB secara keseluruhan tengah mempertimbangkan pemotongan anggaran operasional sebesar 20 persen dari total US$3,7 miliar.
Meskipun peningkatan anggaran ini dinilai sebagai langkah maju, para pengamat menilai tantangan pendanaan iklim masih jauh dari selesai. Di Eropa, resistensi politik terhadap kebijakan iklim yang ambisius terus menguat, sementara negara berkembang mendesak keadilan pendanaan agar mereka dapat mengejar transisi energi secara adil dan merata.
