Channel9.id – Jakarta. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara soal tudingan menerima aliran dana dari perusahaan tambang PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang sangat keji.
“Itu tudingan yang sangat keji,” kata Gudfan melalui keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).
Gudfan menegaskan, keterlibatan Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi sebagai komisaris di PT Gag Nikel adalah murni atas nama pribadi, bukan mewakili PBNU. Ia menegaskan NU tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan pemerintah maupun swasta.
“PT Gag bukan milik PBNU. Ia adalah salah satu anak perusahaan BUMN PT ANTAM. Kebetulan yang jadi salah satu komisaris itu adalah warga NU. Jadi tak ada kaitan sama sekali dengan PBNU,” ucapnya.
Sebelumnya, sebuah akun TikTok bernama @tanpadusta menuding PBNU menerima aliran dana dari perusahaan tambang melalui seseorang bernama Ananda Tohpati, yang dikaitkan dengan nama Andes “Kancil”. Ananda disebut sebagai anak mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, serta dituduh mengatur pengawasan operasi lima perusahaan tambang di Raja Ampat.
Akun tersebut mengklaim Ananda mengumpulkan donasi hingga Rp 275 miliar per bulan atau Rp 3,3 triliun per tahun dari perusahaan-perusahaan tambang, dan menyalurkan dana itu ke berbagai jaringan, termasuk PBNU lewat Fahrur.
Gudfan menegaskan PBNU tidak mengenal sosok yang disebut sebagai “Andes” maupun aliran dana tambang. Ia bahkan menyebut siap membuktikannya.
“Kami bisa buktikan dengan data kalau kami sama sekali tak pernah menerima aliran dana dari tambang mana pun,” imbuhnya.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya menanggapi kedudukan Ahmad Fahrur Rozi sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel. Ia menegaskan PBNU tidak mencampuri urusan pribadi para pengurusnya, termasuk jika ada yang menjabat di luar struktur organisasi.
“Saya ini Ketua Umum PBNU, saya juga kiai pesantren dan sebagainya. Pak Ulil Abshar juga pengurus PBNU, dia juga punya warung di rumah. Jadi pengurus PBNU ini bisa macam-macam, jadi jangan heran ada pengurus PBNU ada yang jadi businessman, dan urusan bisnis dia itu bukan urusan PBNU,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Ia menegaskan PBNU tak pernah memberi rekomendasi jabatan komisaris kepada individu, baik anggota maupun pengurus untuk menduduki jabatan tertentu di perusahaan.
“Sampean bisa cari itu (rekomendasi) ke kesekretariatan, tidak ada satupun surat rekomendasi PBNU untuk jabatan apa pun di mana pun,” tuturnya.
HT
