Connect with us

Politik

PDI Perjuangan: Bupati Nganjuk Bukan Kader, Tidak Miliki KTA

Published

on

Channel9.id – Jakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat terkait dugaan jual beli jabatan. Novi sempat menyatakan diri sebagai kader PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membantah klaim itu. Djarot menekankan, Novi bukan kader partai dan tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.

“Bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan,” kata Djarot dikutip Kompas, Senin 10 Mei 2021.

Djarot menyampaikan, Wakil Bupati Nganjuk H Marhaen Djumadi yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Dia mengakui Novi dan Marhaen memang diusung oleh PDI Perjuangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.

Baca juga: Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK Tadi Malam

“Wakil bupatinya yang kader pengurus, salah satu Wakil Ketua DPD Jatim. Waktu Pilkada keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB,” kata Djarot.

Djarot menegaskan, PDI Perjuangan mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi.

“Kami mendukung penuh dan memberikan apresiasi pada KPK dan Bareskrim dalam upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim menegaskan, Novi bukan merupakan kader PKB berdasarkan pernyataannya di kanal Youtube.

“Bersama ini kami kirimkan link video di kanal YouTube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik di mana partai politik tersebut bukan PKB ” kata Luqman, Senin 10 Mei 2021.

Video yang dibagikan merupakan milik channel MaduTV. Dalam video tersebut, Novi mengaku sebagai kader PDI Perjuangan.

“Saya menyampaikan secara resmi dan secara yang sebenarnya bahwa saya ini kader PDI Perjuangan. Saya bukan kader partai lain,” kata Novi dalam video itu.

Dengan adanya bukti itu, Luqman meminta partainya tidak dikaitkan dengan Novi.

“Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB,” ujarnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Muzani: Calon Pemimpin Tak Hanya Bermodalkan Popularitas, Tapi Juga Berintegritas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa seorang calon pemimpin harus memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Dengan demikian calon pemimpin tersebut bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Pelatihan Tunas tiga yang diselenggarakan organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Pelatihan ini digelar dalam rangka upaya menciptakan generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan.

“Seorang pemimpin tidak boleh hanya bermodalkan popularitas semata. Seorang calon pemimpin harus bisa diterima rakyat dengan kerja-kerja nyata dan memahami kepentingan rakyat,”ujar Muzani, Minggu (20/06).

“Maka itu diharapkan anak-anak muda di TIDAR bisa mamahami kebutuhan rakyat, sehingga bisa menjadi pemimpin yang lahir di tengah-tengah masyarakat,” sambungnya.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Ahmad Muzani Meminta Pemerintah Sabar 

Menurut Muzani, seorang calon pemimpin harus belajar dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Seperti Bung Karno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pemimpin-pemimpin itu adalah sosok yang benar-benar hadir di tengah rakyat dan membela apa yang menjadi kepentingan rakyat.

“Presiden Soekarno, sang proklamator yang selalu didambakan kehadirannya oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga Jenderal Soedirman adalah sosok yang patut kita teladani. Seorang yang dengan tulus melakukan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara,”ungkapnya.

Muzani menuturkan, Partai Gerindra mendirikan TIDAR karena proses politik harus menyiapkan pemimpin dalam rangka memberikan estafet perjuangan berikutnya.

“Perjuangan politik Partai Gerindra harus terus berkelanjutan, supaya estafet perjuangan ini terjaga. Maka kita mendirikan TIDAR sebagai cara untuk menjamin kontinuitas regenerasi kepemimpinan. Karena yang senior ini pada akhirnya akan tergantikan,” katanya.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menyebutkan, kader-kader muda Gerindra diharapkan dapat memberikan sumbangsih terbaiknya untuk perbaikan bangsa Indonesia.

“Nilai tertinggi dari sebuah pengabdian adalah mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR itu juga menegaskan, sumpah jabatan dari semua jabatan publik adalah janji mendahulukan kepentingan rakyat. Kader-kader Gerindra yang memiliki jabatan publik harus memegang teguh janji dan sumpah tersebut.

“Karena bagi kami mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi adalah tujuan daripada berdirinya partai Gerindra. Itulah calon-calon pemimpin bangsa yang akan terus kami lahirkan dari partai ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Survei LSI: Ganjar Jauh Ungguli Puan, Hanya Kalah dari Prabowo

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dua nama tokoh di PDI Perjuangan, kembali masuk dalam materi survei jelang Pilpres 2024. Mereka ialah Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam riset kuatitatif dan kualitatif terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ganjar lebih unggul dari Puan dari sisi elektablitas.

Meskipun, dari sisi keterkenalan Ganjar masih berada di bawah Puan, yaitu 59 persen banding 61 persen. Tetapi elektabilitasnya jauh di atas Puteri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

“Sebagai capres, Ganjar lebih potensial meski tingkat pengenalan dibawah Puan. Karena elektabilitas Ganjar jauh diatas Puan. Yakni Ganjar 15,5 persen, Puan 2 persen,” kata Adjie Alfaraby saat merilis hasil surveinya yang bertajuk `3 King/Queen Maker Pilpres 2024 dan Komplikasinya!` pada Kamis, 16 Juni 2021.

Menurut Adjie, Ganjar hingga saat ini masih masuk top three secara elektoral ketimbang Puan yang jauh sekali di posisi bawah.

Bahkan katanya, Ganjar bisa unggul atas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sangat potensial sebagai Capres 2024.

“Per hari ini (Juni 2021), Ganjar hanya kalah dibanding Prabowo, bersaing dengan Anies Baswedan,” tukasnya.

Survei LSI Denny JA digelar pada 27 Mei sampai 4 Juni 2021, dengan 1200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan wawancara secara tatap muka (face to face interview) dengan Margin of Error (MoE) survei ini adalah sebesar +/- 2,9 persen.

Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa ini.

IG

Continue Reading

Politik

Ganjar Dipersilakan Diusung Partai Lain, Ketua DPP PDIP: Itu Pendapat Pribadi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun mengatakan tak benar bila partainya mempersilakan Ganjar Pranowo boleh mencalonkan diri di Pilpres 2024 dari partai lain.

Bagi Watubun, kalau ada pernyataan demikian, pastilah pendapat pribadi. Karena PDIP secara institusi masih belum membuat keputusan apapun menyangkut Pilpres 2024.

Watubun menjelaskan bahwa PDIP memiliki mekanisme dalam membuat keputusan. Bahwa ada kewenangan khusus diberikan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap akhir.

“Hak prerogatif bahasa kerennya. Siapa yang memberikan hak itu? Seluruh peserta kongres partai dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan putusan kongres, memberikan kewenangan ke ketum (ketua umum) untuk memutuskan hal yang bersifat penting dan strategis untuk kepentingan bangsa dan bernegara,” ujar Watubun, Kamis, 17 Juni 2021.

Komaruddin juga mengatakan bahwa partai akan memberi sanksi tegas pada kader yang bicara isu pilpres mengatasnamakan partai.

“Enggak, enggak ada keputusan (Ganjar boleh maju dari parpol lain, red) itu. Ini saya sudah kau pancing saya lalu tanya Ganjar lagi,” kata Komaruddin Watubun, menjawab wartawan.

“Tidak ada itu. Itu bukan keputusan partai. Masak partai mau menyuruh kadernya untuk dicalonkan dari partai lain? Itu partai apa itu?,” lanjut Watubun.

Dikatakan Watubun, keputusan pencalonan presiden itu penting, sehingga sikap akhir ada di tangan Megawati. Dan Megawati sama sekali belum berbicara mengenainya. Kalau ada di luar Megawati yang berbicara, maka itu adalah pendapat pribadi.

Dan sebagai ketua partai bidang penegakan disiplin, Komarudin memberi warning kepada seluruh kader. Bahwa berbicara harus sesuai koridor peraturan partai.

“Supaya tidak ada atau membangun prokontra terhadap kader sendiri-sendiri,” kata Watubun.

“Mulai dari sekarang saya sudah kasih warning agar bicara sesuai aturan organisasi. Tidak boleh orang per orang bicara atas nama partai,” tegasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC