Channel9.id – Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta tidak melanjutkan PSBB ketat di DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono meminta, Anies Baswedan mencari jalan keluar yang rasional karena PSBB menyengsarakan masyarakat Jakarta.
Gembong menjelaskan, langkah ini diambil setelah PDI Perjuangan mendapat aduan tentang nasib dari berbagai elemen masyarakat Jakarta, diantaranya Pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, dan Pekerja industri hiburan.
“Kebanyakan dari mereka yang bergantung hidup dari perdagangan harian masyarakat pekerja di daerah perkantoran yang praktis selama empat minggu ini tidak mempunyai pemasukan sama sekali imbas dari diliburkannya perkantoran-perkantoran di Jakarta. Ini bisa mengakibatkan stress, trus stroke kemudian bisa sekarat,” katanya melalui keterangan resmi, Sabtu (10/10).
Menurut Gembong, selama masa PSBB Transisi tidak ada pengurangan yang signifikan dari jumlah pasien positif Covid-19 sebelum dan selama 4 minggu PSBB ketat di DKI Jakarta.
Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan DKI Desak Anies Hentikan PSBB Total
Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, sebelum PSBB Ketat diberlakukan dari tanggal 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif COVID-19 di Ibukota sebanyak 1150 kasus per hari.
“Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1178 kasus per hari, walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan,” ujarnya.
Gembong pun berani memastikan, rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil, berbeda dengan fakta di lapangan.
“Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan,” ujarnya.
Dunia usaha dan masyarakat kecil, kata Gembong, bukannya tidak melakukan adaptasi untuk sekedar bisa bertahan dalam situasi yang rumit seperti saat ini, beberapa usaha makanan yang kesulitan untuk menjual makanan mereka karena aturan PSBB ketat.
“Mereka sudah berusaha melakukan adaptasi dengan berjualan makanan mereka di pinggir jalan. Hal itu membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan segala cara untuk sekedar bisa bertahan,” ujarnya.
Selain itu, pajak restoran pada tahun 2019 lalu menyumbang pemasukan sebesar 2,4 Triliun rumah kepada kas daerah Provinsi DKI Jakarta. Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat Kembali diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak, termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran.
“Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu kedepannya. Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi Halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan, PSBB ketat tidak perlu diperpanjang. Pengawasan oleh pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan, tidak perlu malu untuk mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya.
“Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari Kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Semua bisa dilaksanakan dengan tepat jika Pemerintah Daerah bisa tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri,” pungkasnya.
(HY)
