Connect with us

Hot Topic

PDIP Minta Anies Tak Lanjutkan PSBB Ketat, Sengsarakan Rakyat

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta tidak melanjutkan PSBB ketat di DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono meminta, Anies Baswedan mencari jalan keluar yang rasional karena PSBB menyengsarakan masyarakat Jakarta.

Gembong menjelaskan, langkah ini diambil setelah PDI Perjuangan mendapat aduan tentang nasib dari berbagai elemen masyarakat Jakarta, diantaranya Pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, dan Pekerja industri hiburan.

“Kebanyakan dari mereka yang bergantung hidup dari perdagangan harian masyarakat pekerja di daerah perkantoran yang praktis selama empat minggu ini tidak mempunyai pemasukan sama sekali imbas dari diliburkannya perkantoran-perkantoran di Jakarta. Ini bisa mengakibatkan stress, trus stroke kemudian bisa sekarat,” katanya melalui keterangan resmi, Sabtu (10/10).

Menurut Gembong, selama masa PSBB Transisi tidak ada pengurangan yang signifikan dari jumlah pasien positif Covid-19 sebelum dan selama 4 minggu PSBB ketat di DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan DKI Desak Anies Hentikan PSBB Total

Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, sebelum PSBB Ketat diberlakukan dari tanggal 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif COVID-19 di Ibukota sebanyak 1150 kasus per hari.

“Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1178 kasus per hari, walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan,” ujarnya.

Gembong pun berani memastikan, rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil, berbeda dengan fakta di lapangan.

“Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan,” ujarnya.

Dunia usaha dan masyarakat kecil, kata Gembong, bukannya tidak melakukan adaptasi untuk sekedar bisa bertahan dalam situasi yang rumit seperti saat ini, beberapa usaha makanan yang kesulitan untuk menjual makanan mereka karena aturan PSBB ketat.

“Mereka sudah berusaha melakukan adaptasi dengan berjualan makanan mereka di pinggir jalan. Hal itu membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan segala cara untuk sekedar bisa bertahan,” ujarnya.

Selain itu, pajak restoran pada tahun 2019 lalu menyumbang pemasukan sebesar 2,4 Triliun rumah kepada kas daerah Provinsi DKI Jakarta. Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat Kembali diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak, termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran.

“Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu kedepannya. Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi Halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan, PSBB ketat tidak perlu diperpanjang. Pengawasan oleh pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan, tidak perlu malu untuk mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya.

“Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari Kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Semua bisa dilaksanakan dengan tepat jika Pemerintah Daerah bisa tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Jawa Barat menetapkan kembali Habib Bahar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.

Sebelumnya diketahui, Bahar ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun karena melakukan penganiayaan pada dua remaja.

Untuk kasus kali ini, Bahar diduga melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Andriansyah di Bogor pada 4 September 2018.

Adapun penetapan tersangka tercantum dalam surat nomor B/4094/X/2020/Ditreskrimum yang dikeluarkan pada 21 Oktober di Bandung.

Surat tersebut ditandatangani langsung Direskrimum Polda Jabar, Kombes Patoppoi. Bahar diduga melakukan tindak penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 351 KUHPidana.

Patoppoi membenarkan penetapan tersangka itu. Dia menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan rangkaian gelar perkara dengan kejadian dugaan penganiayaan di Bogor.

“Betul, hasil gelar telah ditetapkan tersangka,” katanya, Selasa (27/10).

Patoppoi menjelaskan, pelapor merupakan korban sendiri dan dugaan penganiayaan terjadi di wilayah Bogor.

Namun, Pattopoi tidak menjelaskan rinci tentang kronologi dugaan penganiayaan yang membuat Bahar ditetapkan jadi tersangka.

 

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Jelang Cuti Bersama, Begini Persyaratan Naik Pesawat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Cuti bersama telah ditetapkan tanggal 28-30 Oktober 2020. Banyak traveller merencanakan liburan ke berbagai destinasi, namun ada sejumlah persyaratan yang harus ditaati untuk mencegah pandemi Covid-19.

Mengutip akun Twitter Angkasa Pura II @AngkasaPura_2, Selasa (27/10/2020), syarat naik pesawat jelang libur cuti bersama masih merujuk pada Surat Edaran No.9/2020 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: Mendagri: Cuti Bersama Tidak Menjadi Ajang Penularan Covid-19

Adapun persyaratan terbagi menjadi dua, untuk rute domestik dan rute internasional.

Persyaratan penerbangan domestik diantaranya;

  1. Penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
  2. Menunjukkan identitas diri berupa KTP/Tanda pengenal lainnya yang sah.
  3. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR negatif atau surat keterangan uji tes rapid non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.
  4. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid.

Persyaratan penerbangan internasional diantaranya:

  1. Penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
  2. Jika tidak dapat menunjukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan, setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan tes PCR pada saat tiba di bandara tujuan.
  3. Selama menunggu hasil pemeriksaan tes PCR, setiap orang wajib menjalani karantina khusus yang telah disediakan pemerintah.
  4. Memanfaatkan akomodasi karantina berupa hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.

Traveller dapat melakukan tes rapid di sejumlah bandara, antara lain Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Juanda, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Sentani, dan lain-lain. Tarif untuk tes rapid adalah Rp85 ribu.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Refly Harun Bisa Saja Dipanggil Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, pihaknya membuka peluang untuk memanggil Refly Harun terkait kasus ujaran kebencian dengan tersangka Gus Nur.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menahan Gus Nur usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Penghinaan itu dikeluarkan Gus Nur dalam tayangan video di Youtube.

Awi menjelaskan, tak hanya Refly Harun, semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video itu akan diperiksa.

“Yang merekam, yang mengedit, yang mengundang atau meng-upload, semuanya akan dipanggil,” kata Awi, Selasa (27/10).

Awi belum mengungkapkan kapan pemeriksaan terhadap Refly Harun. Namun, pihaknya memastikan akan segera menjadwalkan pemeriksaan.

“Masih diperiksa di laboratorium digital forensik. Kita tunggu, nanti kalau sudah selesai akan diperiksa ahlinya. Ahli ITE,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC