Channel9.id-Jakarta. PDIP membandingkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam penanganan Covid-19.
PAN menilai, yang paling diperlukan masyarakat adalah informasi yang jelas berbasis data.
“Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah informasi yang jelas, berbasis data dan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah atau pemda untuk mengatasinya,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno, Selasa (19/5).
Menurutnya, masyarakat menghargai berita buruk sekalipun, asal disampaikan secara terbuka dan jelas. Sedangkan, komunikasi yang tidak tegas justru membuat kecurigaan publik.
“Komunikasi publik yang tidak tegas justru akan memancing kecurigaan dan keraguan bahwa ada masalah lebih besar yang tidak diungkap,” ucapnya.
Eddy menambahkan, kredibilitas para kepala daerah tergantung pada penjelasan dan keterbukaan mereka menyampaikan informasi ke publik. Informasi hasil blusukan sendiri atau hasil laporan tim yang berbasis data pun bukan permasalahan utama saat ini.
“Menurut saya, Gubernur DKI, Jabar, Jateng dan Jatim sudah baik dalam menyampaikan informasi ke publik,” ucapnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP Jhonny Simanjuntak membandingkan pola komunikasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam penanganan wabah corona.
Jhonny mengkritik Anies yang tidak turun langsung ke tengah masyarakat, baik untuk mengecek pelaksanaan kebijakan Pemprov maupun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita mendidik masyarakat dengan momentum relaksasi ini betul-betul penegasan tapi juga sosialisasi. Sosialisasi yang bersifat humanis lah. Gaya-gaya Ganjar (Ganjar Pranowo) itu lah, Jateng. Turun,” kata dia kepada wartawan, Senin (18/5).
Langkah komunikasi seperti yang ditempuh Ganjar itulah yang dalam pandangan dia belum dilakukan Anies. Padahal pengawasan kebijakan berada di unsur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, seperti RT/RW.
“Kan Pak Anies tidak mau turun ke lapangan, dia bicara di TV melulu. Padahal sebenarnya basis pengawasan kita itu basis untuk mendidik masyarakat di RW,” ujar dia.
Menurut dia, ke depan, Pemprov DKI Jakarta harus memperkuat fungsi pengawasan di level komunitas masyarakat yang paling kecil. Dalam upaya itu, petugas pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat juga harus dilakukan.
“Nah, RW bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Ini yang tidak didayagunakan selama ini. Saya yakin bisa (didayagunakan) itu. Kan kita punya juga posyandu, dengan kelurahan nanti kita jelaskan,” urai dia. (VRU).
