Channel9.id-Jakarta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Semua partai di parlemen menyetujui pencopotan Rini.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno seperti dikutip Koran Tempo Edisi Senin, 29 Juli 2019, mengatakan persetujuan ini tercatat dalam rekomendasi Panitia Khusus DPR tentang PT Pelindo II tahap kedua yang dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis lalu.
Rekomendasi tahap kedua ini persis sama dengan rekomendasi Pansus yang sama pada 2015. Hendrawan mengatakan PDIP memahami bahwa jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Partainya pun menghargai sikap Presiden Joko Widodo dalam mempertahankan Rini sebagai Menteri BUMN.
Meski begitu, Hendrawan menyatakan PDIP berbeda persepsi dengan presiden dalam menilai Rini. Hendrawan tak merinci apa yang ia maksudkan dengan perbedaan persepsi itu. Ia hanya menjelaskan, faktanya Rini dipertahankan oleh presiden meski DPR telah meminta Jokowi agar mencopot dia. “Kan dia dipertahankan di kabinet,” kata Hendrawan kepada Tempo..
Pansus Pelindo II merekomendasikan kepada presiden agar memecat Rini. Menteri Rini diduga mengetahui adanya kerugian negara saat anak usaha PT Pelindo II, PT Jakarta International Container Terminal melakukan kontrak perpanjangan pengelolaan pelabuhan dengan Hutchison Port Holding (HPH).
