Connect with us

Hot Topic

Pegawai KPK Bakal Gugat Firli Bahuri, Ini Alasannya

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Salah seorang pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), Faisal, akan mengajukan gugatan hasil seleksi.

KPK melakukan TWK dalam rangka peralihan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Faisal, menyatakan bahwa pihaknya akan menggugat Surat Keputusan (SK) hasil asesmen itu atas dasar tiga alasan.

“Iya [bakal gugat],” kata Faisal seperti melansir cnnindonesia.com, Senin (17/5).

Baca juga: Firli Bahuri Non Aktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK 

Dia membeberkan, alasan pertama adalah pegawai KPK seharusnya beralih menjadi ASN secara otomatis sesuai perintah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Alasan kedua, lanjutnya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN seharusnya tidak boleh merugikan pegawai sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan alasan ketiga, SK yang diterbitkan pimpinan KPK tersebut tidak bisa menjadi dasar penonaktifan pegawai karena TWK bukan dasar penentuan kelulusan dan tak ada landasan peraturannya.

“Kami sampai hari ini masih berstatus pegawai KPK. Syarat pemberhentian pegawai KPK apabila melanggar kode etik pegawai, mengundurkan diri, pensiun, atau meninggal dunia,” tuturnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu menyampaikan, pimpinan KPK seharusnya tidak perlu mengeluarkan SK bila hanya ingin menginformasikan pegawai yang tidak lulus. Menurutnya, pimpinan KPK cukup memberitahukan lewat surat elektronik atau e-mail saja.

Sosok yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Tata Kelola Pangan itu pun mengaku hanya mengira penyelenggaraan TWK dilakukan sebatas proses untuk mengetahui pendapat pegawai KPK soal sikap kebangsaan, bukan untuk bahan evaluasi lolos atau tidak lolos dalam alih status menjadi ASN.

“Saya pun sampai hari ini masih mempertanyakan, indikator apa yang dipakai penguji dalam menentukan lolos tidaknya pegawai KPK jadi ASN. Ukurannya tak jelas, tidak standar. Bahkan, siaran pers BKN beberapa hari lalu ada menyebutkan bahwa TWK ini juga menguji potensi adanya liberalisme pegawai yang bisa menghancurkan bangsa atau negara. Ini jelas keliru dan memperlihatkan bahwa penguji tidak memahami benar paham liberal,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa nasib 75 pegawai yang dinonaktifkan karena tak lulus TWK akan diputuskan lebih lanjut. Saat ini, katanya, KPK telah meminta mereka menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan.

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” katanya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Corona DKI Cetak Rekor, DPR: Jakarta Terancam Kolaps

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan Provinsi DKI Jakarta mencetak rekor angka harian Covid-19. Selama Dua hari berturut-turut, DKI mencetak rekor tertinggi angka kematian harian, yakni 66 jiwa dan angka kasus harian 4.895 kasus.

“Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR faskes tertinggi secara nasional, atau dengan kata lain terancam kolaps,” ucapnya dikutip dari Antara, Minggu, 20 Juni 2021.

“Melihat kondisi tersebut, Jakarta bukan hanya sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi DKI begitu, langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM mikro jelas tidaklah cukup,” katanya menambahkan.

Data harian keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) faskes DKI kata dia, sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar WHO 60 persen. Bahkan, BOR RSDC Wisma Atlet sudah 90 persen, atau tertinggi selama faskes darurat itu berdiri.

Gubernur DKI, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, menurut dia kondisi penularan Covid-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya.

Pada PSBB terakhir di DKI diterapkan 14 September 2020, angka kasus harian berkisar sekitar 1.300 kasus dan angka kematian 20 jiwa lebih, sementara sekarang sudah mencapai 4.800 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.

Baca juga: Jelang PSBB Transisi, DKI Catat Kasus Positif Covid-19 Tertinggi

Charles menyatakan jika dalam kondisi penularan COVID-19 tergawat di DKI sekarang ini gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik.

“Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan rem darurat ataupun hingga kebijakan “lockdown” terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang meningkat signifikan.

“Nanti kita akan pelajari, tunggu keputusan pusat ya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Sebanyak 10 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Kembali Tiba di Tanah Air

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah kembali mengamankan pasokan vaksin Covid-19 untuk mendukung program vaksinasi nasional. Sebanyak 10 juta dosis bahan baku (bulk) vaksin CoronaVac dari Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Minggu, 20 Juni 2021, sekitar pukul 12.39 WIB, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-891.

“Tentunya pemerintah selalu hadir dalam rangka mengamankan sekitar 426,8 juta dosis vaksin Covid-19 ini. Upaya-upaya tentunya kita lakukan dalam rangka penyediaan-penyediaan dalam bentuk pendekatan bilateral, multilateral, dan juga maupun eksplorasi dan produk dalam negeri,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, dalam keterangannya di lokasi kedatangan vaksin.

Kedatangan ini merupakan kedatangan vaksin yang ke-17 dari keseluruhan vaksin yang didatangkan pemerintah. Dengan tambahan 10 juta dosis vaksin ini, jumlah total keseluruhan vaksin yang telah diterima Indonesia mencapai 104.728.400 dosis.

“Tentunya dengan adanya kedatangan ini kita terus berupaya untuk dapat melakukan distribusi dan kemudian melakukan program vaksinasi ini agar berjalan dengan baik dan kita jamin,” imbuh Oscar.

Secara rinci, Indonesia telah menerima vaksin CoronaVac dari Sinovac sebanyak 94.500.000 dosis, AstraZeneca sebanyak 8.228.400 dosis, dan Sinopharm sebanyak 2.000.000 dosis.

Baca juga: Sebanyak 8 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Seluruh vaksin yang disediakan pemerintah secara gratis ini telah teruji dari sisi pemenuhan, aspek keamanan, aspek efikasi, maupun dari mutunya. Hal ini ditandai dengan adanya penerbitan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin-vaksin tersebut.

Tambahan pasokan vaksin ini juga diharapkan akan memperkuat upaya pemerintah dalam mengakselerasi program vaksinasi nasional sehingga kekebalan komunal bisa segera tercapai. Di saat yang sama, masyarakat diharapkan tetap menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

“Sekali lagi, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap tentunya menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan pandemi dapat terus selalu kita dapat kendalikan,” tandas Oscar.

 

Continue Reading

Hot Topic

Dewan Pers Desak Polisi Segera Selidiki Kasus Pembunuhan Mara Salem

Published

on

By

Dewan Pers Desak Polisi Segera Selidiki Kasus Pembunuhan Mara Salem

Channel9.id – Jakarta. Dewan Pers menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap di Medan.

Merujuk pernyataan Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Rahmat Ariwibowo, bahwa masyarakat menemukan jasad Mara Salem Harahap di dalam kendaraan pribadi tidak jauh dari kediamannya di Karang Anyer Kabupaten Simalungun, Sumut.

Dewan pers pun mendesak polisi untuk segera menyelidiki kasus pembunuhan ini secara serius dan seksama.

“Saudara Mara Salem Harahap meninggal dunia dengan jejak kekerasan. Ditemukan dua luka tembak di tubuhnya. Kekerasan, apa lagi yang menghilangkan nyawa, jelas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Sabtu 19 Juni 2021.

“Terlebih-lebih, jika kekerasan itu dilakukan terkait dengan pekerjaan seseorang sebagai wartawan. Dewan pers mengutuk kekerasan dan pembunuhan terhadap Mara Salem Harahap,” lanjut Nuh.

Baca juga: AJI Medan Tuntut Polres Simalungun Ungkap Pembunuhan Jurnalis Mara Salem Harahap

Dewan Pers meminta polisi untuk menyelidki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Rasa keadilan keluarga Mara Salem Harahap juga harus ditegakkan.

Dewan Pers pun menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatra Utara untuk memperhatikan masalah pembunuhan Mara Salem Harahap.

“Dan secara proporsional membantu aparat kepolisian dalam mencari bukti-bukti dan mengungkap fakta,” katanya.

Dewan pers juga menghimbau kepada semua pihak yang merasa dirugikan pers, untuk menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers.

“Hal tidak kalah penting, Dewan Pers meminta agar segenap unsur pers nasional untuk senantiasa mengedepankan keselamatan diri dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas profesional sebagai wartawan,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC