Channel9.id-Jakarta. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, tuntutan keuangan hijau dari global memberikan peluang bagi perekonomian Indonesia. “Ruang ini berasal dari kekayaan sumber potensi alam Indonesia yang sangat besar dan beragam sehingga Indonesia dapat mencapai emisi nol lebih cepat,” ujarnya, Rabu, 8 Desember 2021.
Sebelumnya, kata Destry, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang sangat besar mencapai 418 ribu megawatt. Sumber energi bersumber dari pembangkit listrik tenaga biotermal, aliran sungai dan tenaga angin.
“Potensi ini tentunya harus dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik serta dengan konsistensi dan keberanian untuk melakukan berbagai terobosan agar bisa menjadi kekuatan ekonomi ke depan,” kata Destry.
Transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat mengundang investasi global ke Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa. Berdasarkan penghitungan menggunakan CAGR, kenaikan PDB diproyeksikan bisa mencapai 0,62 persen per tahun dan tambahan kenaikan cadangan devisa diproyeksikan mencapai US$ 51,9 miliar.
Kendati demikian, lanjut Destry, perubahan iklim juga memberikan ancaman bagi perekonomian global. Dampak perubahan iklim diperkirakan jauh lebih besar daripada krisis keuangan global 2008. Posisi Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim karena terletak pada kawasan ring of fire.
Berdasarkan data AON-Catastophe Insight 2020, kerugian ekonomi global akibat cuaca ekstrem mencapai US$ 5,1 triliun dalam 20 tahun terakhir. Sedangkan kerugian ekonomi Indonesia akibat cuaca ekstrem, berdasarkan data Bappenas 2021, mencapai Rp100 triliun per tahun.
“Biaya ini diperkirakan akan terus tumbuh secara eksponensial akibat semakin ekstremnya cuaca di masa depan. Sehingga, apabila tidak melakukan tambahan aksi mitigasi maka biaya akibat cuaca ekstrem pada 2050 diperkirakan mencapai 40 persen dari PDB,” kata Destry.
Selain itu, sejalan dengan kuatnya tuntutan global akan ekonomi hijau, Indonesia akan terekspos risiko transisi global yang besar jika terlambat melakukan aksi mitigasi. Seperti, hambatan ekspor atas produk unggulan yang diperkirakan akan semakin besar akibat tambahan pajak karbon. Selain itu akses keuangan global semakin terbatas karena adanya pajak karbon atas pembelian surat berharga kepada entitas yang tinggi karbon.
Adapun Bank Indonesia telah secara aktif sejak 2010 melakukan inisiatif keuangan hijau. Pada 2020 telah dibentuk draft kerangka keuangan hijau BI, riset tentang kebijakan makroprudensial hijau serta penguatan PBI tentang green LTV yang akan digunakan menuju sistem keuangan hijau.
