Connect with us

Nasional

Peluncuran Bansos, Mensos Risma: Dilarang Belanja Rokok dan Minuman Keras

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah meluncurkan Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, pada Senin 4 Januari 2021. Ada tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, bantuan tunai itu hanya sebagian dari bantuan-bantuan lainnya yang disiapkan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional.

“Sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah kepada masyarakat lapisan bawah dan masyarakat yang terkena dampak Covid-19,”ujar Risma dalam sambutannya di Istana Negara Jakarta, Senin (04/01).

Risma menjelaskan, pemerintah menargetkan penerima PKH sebanyak 10 juta keluarga dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 28,7 triliun. PKH akan disalurkan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank pemerintah yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

Sementara Program Sembako, target penerima 18,8 juta keluarga, masing-masing memperoleh Rp200 ribu setiap bulannya yang juga disalurkan melalui bank pemerintah. Adapun anggaran yang digelontorkan adalah Rp. 45,12 triliun.

Untuk bantuan sosial tunai masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. “Bantuan sosial tunai, target penerima 10 juta keluarga dengan anggaran 12 triliun,” katanya.

Risma menyebut, bagi penerima bantuan yang sakit, lansia, atau penyandang disabilitas berat, bank yang ditunjuk akan mengantarkan langsung bantuan tersebut kepada penerima bantuan di tempat tinggalnya masing-masing.

“Begitu juga dengan bansos tunai akan disampaikan oleh PT Pos dan langsung diantar ke tempat tinggal masing-masing penerima manfaat,”jelasnya.

Untuk periode pertama PKH di bulan Januari ini, akan disalurkan bantuan sebesar Rp 7,17 triliun. Sementara untuk Kartu Sembako sejumlah Rp 3,76 triliun, dan bantuan sosial tunai sebesar Rp 3 triliun. “Total bantuan sebesar yang disalurkan pada bulan Januari adalah 13,93 triliun rupiah,”kata Risma.

Baca juga: Lewat PKH, Pemerintah Ingin Kesejahteraan Masyarakat Meningkat 

Risma mengingatkan, PKH yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat agar digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Sementara Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral.

Adapun BST yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako. “Dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19,”imbuhnya.

Risma menegaskan, penerima bantuan untuk tidak menggunakan bantuan dengan membeli barang diluar kebutuhan yang dibutuhkan. “Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Rentan Kecelakaan Kerja, Pemerintah Perlu Menyediakan Asuransi untuk Nelayan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti kehidupan nelayan Indonesia yang sangat rentan terhadap kecelakaan kerja ketika melakukan operasi penangkapan ikan. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kecelakaan yang dialami oleh kapal ikan dan perahu nelayan. Untuk memastikan keselamatan kerja, DFW meminta pemerintah memberikan asuransi kepada para nelayan.

Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyatakan, dalam kurun waktu 1 Desember 2020-10 Desember 2021, terdapat 13 kali insiden kecelakaan yang dialami oleh perahu nelayan dan kapal perikanan di perairan Indonesia.

“Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, pemberian informasi dini, melengkapi alat keselamatan kerja di kapal dan memastikan nelayan dan awak kapal perikanan ikut serta dalam program asuransi nelayan,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (18/1).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan Empat Skema Insentif Bagi Petani dan Nelayan 

Abdi mengungkapkan, akibat kecelakaan laut yang  terjadi dan dialami oleh kapal nelayan telah menimbulkan korban jiwa. “Dari 13 insiden tersebut, kami mencatat 48 orang korban dengan rincian 28 hilang, 3 meninggal dan  17 selamat,” kata Abdi.

Abdi menilai peran penting penting pemerintah dalam menekan tingkat kecelakaan di laut yang akhir-akhir ini banyak terjadi pada kapal nelayan. Insiden terbaru adalah kecelakaan yang terjadi pada kapal ikan KMN Berkah Abadi yang bertabrakan dengan kapal tanker di perairan Jepara, Jawa Tengah.

“Akibat insiden tersebut hingga saat ini 12 awak kapal perikanan KMN Berkah Abadi hilang dan belum ditemukan. Ini insiden yang makan korban terbanyak karena dialami oleh kapal ikan ukuran besar,” imbuh Abdi.

Faktor utama penyebab kecelakaan yang dialami oleh kapal nelayan adalah karena cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi yang menyebabkan kapal terbalik, tabrakan dengan kapal besar, kerusakan mesin dan terbawa arus.

“Saat ini musim barat yang ditandai dengan cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi, nelayan mesti meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi cuaca oleh BMKG,” ucap Abdi.

Dia menyarankan kepada nelayan untuk mematuhi anjuran atau himbauan otoritas pelabuhan dan tidak memaksakan diri melaut jika kondisi cuaca tidak mendukung.

Sementara itu, peneliti DFW Indonesia, Muh Arifuddin meminta kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan kepada kapal nelayan dan kapal perikanan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan.

“Otoritas terkait di pelabuhan perikanan perlu melakukan inspeksi bersama untuk memeriksa aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang ada diatas kapal seperti pelampung, live jaket, dan radio komunikasi,” kata Arif.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan program pelatihan dan simulasi kepada nelayan dan awak kapal perikanan jika menghadapi kecelakan di laut.

Dirinya juga meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pelaksanaan program asuransi nelayan dapat di perluas dan menganjurkan agar pemilik kapal ikan dapat mengikutsertakan awak kapal perikanan dalam program asuransi mandiri.

Resiko bekerja di laut oleh nelayan sangat besar sehingga pemerintah dan pemilik kapal mesti memberikan jaminan asuransi kepada mereka yang bertarung nyawa di laut.

“Hal tersebut merupakan amanah konstitusi sehingga wajib untuk dilaksanakan,” tandas  Arif.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Bertolak ke Kalsel, Jokowi Akan Tinjau Wilayah Terdampak Banjir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin (18/01). Jokowi akan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan nantinya Jokowi akan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir agar bisa ditindak lanjuti.

“Iya betul. Sarana yang terkena dampak agar PU bisa segera tindak lanjut,” ujar Heru, Senin (18/01).

Jokowi juga akan mengecek kebutuhan para korban dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir telah sampai di tujuan. “Kebutuhan lain yang diperlukan warga, Bapak Presiden akan memperhatikan,” jelas Heru.

Baca juga: BNPB: 21.990 Jiwa Terdampak Banjir Kalsel 

Rencananya, Jokowi akan bertolak ke Banjarbaru melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 10.15 WIB.

Sebelumnya, akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu 3 Januari 2021, pukul 10.30 WITA.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Continue Reading

Nasional

LPSK Beri Tujuh Catatan kepada Calon Kapolri Baru

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tujuh catatan mengenai sederet pekerjaan yang menanti kapolri baru. DPR RI telah menerima surat presiden tentang nama calon kepala Kepolisian Republik Indonesia, yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu memulai catatan tersebut dengan menyinggung mekanisme penegakan hukum, seperti apa yang akan diterapkan kapolri menyikapi kasus penyiksaan yang dilakukan oknum anggota Polri. Catatan LPSK pada 2020, terdapat 13 permohonan perlindungan perkara penyiksaan, sementara di 2019 lebih tinggi dengan 24 permohonan.

“Artinya, terjadinya penurunan sebesar 54 persen perkara penyiksaan pada 2020 dibanding 2019. Namun bila merujuk jumlah terlindung, pada 2020 terdapat 37 terlindung LPSK dari peristiwa penyiksaan,” kata Edwin dalam keterangannya, Minggu (17/1).

Baca juga: LPSK Janji Lindungi Saksi yang Mau Buka Suara Terkait Djoko Tjandra  

Presiden Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz , Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menhan Prabowo Subianto berfoto bersama seusai Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta.

Ia menyatakan peristiwa terakhir yang menarik perhatian dikenal dengan peristiwa KM 50 yang menewaskan enam Laskar FPI. “Rekomendasi Komnas HAM meminta agar peristiwa itu diproses dalam mekanisme peradilan umum pidana. Sebaiknya Kapolri mencontoh KSAD yang dengan tegas memproses hukum oknum TNI di Peristiwa Intan Jaya,” ujarnya.

Kedua, kata Edwin, bagaimana Kapolri menyikapi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang terus meningkat beberapa tahun terakhir. Polda Metro Jaya di 2020 melansir telah menangani 443 kasus hoaks dan ujaran kebencian.

Sebanyak 1.448 akun media sosial telah dilakukan take down, sedangkan 14 kasus dilakukan penyidikan hingga tuntas. “Yang sering muncul menjadi pertanyaan publik atas perkara ini ialah sejauh mana Polri bertindak imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari para pelakunya,” kata Edwin.

Ketiga, bagaimana pendekatan restorative justice yang akan dikembangkan Polri soal kondisi penjara yang over kapasitas di mana jumlah napi yang masuk, tak berbanding lurus dengan kapasitas lapas. “Situasi ini sebaiknya disikapi Polri menggunakan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana,” ucap Edwin.

Keempat, bagaimana upaya Kapolri memerangi korupsi di korpsnya seperti contoh kasus surat palsu Djoko Tjandra yang tidak terlepas dari praktik suap dan telah menempatkan dua jenderal polisi sebagai terdakwa. “Menjadi tugas Kapolri agar pelayanan dan proses hukum di tubuhnya bersih dari praktik transaksional yang dapat menghilangkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Kelima, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih menjadi keprihatinan nasional. Pada masa pandemi, catatan LPSK di 2020 terdapat 245 permohonan atas kasus ini, menurun 31,75 persen dibandingkan 2019.

“Polri dituntut aktif melakukan patroli siber untuk memerangi konten pornografi di dunia maya,” kata Edwin. Keenam, bagaimana strategi kolaborasi dan sinergi Polri dalam penegakan hukum bersama LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, dan lainnya.

“Kapolri diharapkan mampu membangun koordinasi dan sinergi, tidak berhenti menjadi slogan,” tandasnya.

Ia juga mengapresiasi Polri atas kolaborasinya selama ini dengan LPSK dalam perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan terorisme. Harapannya, kolaborasi itu dapat berlanjut di perkara lain seperti tindak pidana korupsi.

Terakhir, bagaimana strategi Polri meningkatkan keamanan di daerah zona terorisme di Sulawesi Tengah dan kelompok kekerasan bersenjata di Papua, yang berpotensi jatuhnya korban dari masyarakat.

IG

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC